Holding BUMN Keuangan Bakal Berdampak Sistemik? Ini Kata LPS
Syahrizal Sidik, CNBC Indonesia
13 May 2019 21:13
Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana pemerintah membentuk induk usaha BUMN Keuangan mesti memetakan dampak sistemik sebelum nantinya bakal diluncurkan. Kementerian BUMN menargetkan, holding BUMN Keuangan akan rampung pada semester I-2019.
Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Fauzi Ichsan menjelaskan, untuk menetapkan bank berdampak sistemik, ada sejumlah pertimbangan yang dipakai oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Misalnya, terkait besarnya ukuran (size) suatu bank, tingginya kompleksitas produk, dan besarnya interkoneksinya dengan industri keuangan. Ia juga menyebut, belum bisa berkomentar lebih detail terkait hal itu karena masih dalam pembahasan di KSSK.
"Tergantung strukturnya bagaimana, karena sampai saat ini kan belum jelas apakah akan ada pembukaan modal segar, apakah ada prospek merger, apakah hanya holdingisasi. Apakah ada bisnis-bisnis yang ditutup untuk menghindari overlapp, jadi sebelum kita jelas dengan struktur holdingisasinya, kita juga belum bisa banyak berkomentar tentang dampaknya," ungkap Fauzi Ichsan, di Kantor LPS, Jakarta, Senin (13/5/2019).
Fauzi melanjutkan, holding bisa berdampak secara sistemik jika misalnya terjadi merger, karena ada entitas yang dilebur menjadi satu entitas yang besar. "Tentunya dampaknya tidak akan sebesar dari sisi size dibandingkan dengan merger, namun di sisi lain yang namanya merger, akan ada economy of scale, ada efisiensi, jadi semuanya musti dikaji antara holdingisasi versus merger," kata Fauzi menambahkan.
Holding BUMN keuangan nantinya akan terdiri dari empat Bank Himbara - yang merupakan bank berdampak sistemik - Permodalan Nasional Madani (PNM), Pegadaian, Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) dan PT Jalin Pembayaran Nusantara (ATM Link). Selain itu, PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) yang merupakan startup besutan PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) yang mengelola dompet digital BUMN, LinkAja juga akan masuk BUMN keuangan.
Dengan terbentuknya Holding BUMN Keuangan, diharapkan tercipta efisiensi di antara bank-bank pelat merah, baik dari sisi jaringan teknologi informasi maupun ATM.
Dalam kesempatan sebelumnya, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Jasa Konsultasi Kementerian BUMN, Gatot Trihargo, diskusi terkait holding BUMN perbankan masih terus dilakukan bahkan dengan instansi seperti Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI).
"Kita sudah revisi lagi tentang masukan dari KSSK [Komite Stabilitas Sistem Keuangan], Kemenkeu, OJK, dan BI. Kita mau diskusi lagi dengan tim salah satunya ya KSSK itu," ungkap Gatot di Kementerian BUMN, Senin (22/4/2019).
Simak video tentang ambisi Kementerian BUMN bentuk Holding BUMN keuangan di bawah ini:
[Gambas:Video CNBC]
(roy/roy) Next Article Buka-bukaan Kementerian BUMN soal Pembentukan Holding Bank
Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan Fauzi Ichsan menjelaskan, untuk menetapkan bank berdampak sistemik, ada sejumlah pertimbangan yang dipakai oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Misalnya, terkait besarnya ukuran (size) suatu bank, tingginya kompleksitas produk, dan besarnya interkoneksinya dengan industri keuangan. Ia juga menyebut, belum bisa berkomentar lebih detail terkait hal itu karena masih dalam pembahasan di KSSK.
"Tergantung strukturnya bagaimana, karena sampai saat ini kan belum jelas apakah akan ada pembukaan modal segar, apakah ada prospek merger, apakah hanya holdingisasi. Apakah ada bisnis-bisnis yang ditutup untuk menghindari overlapp, jadi sebelum kita jelas dengan struktur holdingisasinya, kita juga belum bisa banyak berkomentar tentang dampaknya," ungkap Fauzi Ichsan, di Kantor LPS, Jakarta, Senin (13/5/2019).
Dengan terbentuknya Holding BUMN Keuangan, diharapkan tercipta efisiensi di antara bank-bank pelat merah, baik dari sisi jaringan teknologi informasi maupun ATM.
Dalam kesempatan sebelumnya, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Jasa Konsultasi Kementerian BUMN, Gatot Trihargo, diskusi terkait holding BUMN perbankan masih terus dilakukan bahkan dengan instansi seperti Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI).
"Kita sudah revisi lagi tentang masukan dari KSSK [Komite Stabilitas Sistem Keuangan], Kemenkeu, OJK, dan BI. Kita mau diskusi lagi dengan tim salah satunya ya KSSK itu," ungkap Gatot di Kementerian BUMN, Senin (22/4/2019).
Simak video tentang ambisi Kementerian BUMN bentuk Holding BUMN keuangan di bawah ini:
[Gambas:Video CNBC]
(roy/roy) Next Article Buka-bukaan Kementerian BUMN soal Pembentukan Holding Bank
Most Popular