Ini Penjelasan Kominfo Terkait Frekuensi yang Digunakan BOLT
Monica Wareza, CNBC Indonesia
03 January 2019 15:13
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) belum memastikan penggunaan frekuensi 2,3 GHz yang sempat digunakan PT First Media Tbk (KBLV), salah satunya untuk layanan Bolt. Pemerintah juga belum berencana untuk melakukan lelang frekuensi yang sudah dicabut izinnya tersebut.
Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kominfo Ismail mengatakan spektrum frekuensi untuk wilayah Jabodetabek, dan Medan, Sumatera Utara tersebut saat ini sudah dikembalikan ke pemerintah. Namun, belum ada rencana lebih lanjut untuk pemanfaatan frekuensi yang saat ini masih kosong.
"Kita sekarang masih fokus pada isu hak-hak pelanggan dulu, belum membahas tentang pemanfaatan frekuensi yang dicabut tersebut. Jadi belum bisa menyampaikan rencana selanjutnya, tapi yang jelas frekuensi adalah sumber daya alam terbatas yang seharusnya digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat luas," kata Ismail kepada CNBC Indonesia, Kamis (3/1).
Kosongnya jaringan tersebut terjadi sejak 28 Desember 2018 lalu pemerintah memutuskan untuk mengakhiri penggunaan pita frekuensi radio 2,3 GHz untuk tiga perusahaan tersebut. Alasannya, perusahaan ini menunggak Biaya Hak Pakai (BHP) mereka sejak 2016-2017 sebesar Rp 364,8 miliar dan PT Internux sebesar Rp 343,5 miliar.
Pada kesempatan terpisah PT Smarfren Telecom Tbk (FREN) menyatakan tertarik untuk membeli frekuensi 2,3 GHz milik PT First Media Tbk (KBLV) jika frekuensi tersebut dikembalikan kepada pemerintah.
"Tentu saja kami tertarik jika memang frekuensi tersebut akan dikembalikan dan dilelang pemerintah. Frekuensi barang langka, kalau habis ya habis," kata Deputi CEO Smartfren Djoko Tata Ibrahim, saat di wawancara CNBC TV Indonesia.
(hps/hps) Next Article Tak Ngaruh Izin Dicabut, Saham First Media Terbang 21%
Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kominfo Ismail mengatakan spektrum frekuensi untuk wilayah Jabodetabek, dan Medan, Sumatera Utara tersebut saat ini sudah dikembalikan ke pemerintah. Namun, belum ada rencana lebih lanjut untuk pemanfaatan frekuensi yang saat ini masih kosong.
"Kita sekarang masih fokus pada isu hak-hak pelanggan dulu, belum membahas tentang pemanfaatan frekuensi yang dicabut tersebut. Jadi belum bisa menyampaikan rencana selanjutnya, tapi yang jelas frekuensi adalah sumber daya alam terbatas yang seharusnya digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat luas," kata Ismail kepada CNBC Indonesia, Kamis (3/1).
Kosongnya jaringan tersebut terjadi sejak 28 Desember 2018 lalu pemerintah memutuskan untuk mengakhiri penggunaan pita frekuensi radio 2,3 GHz untuk tiga perusahaan tersebut. Alasannya, perusahaan ini menunggak Biaya Hak Pakai (BHP) mereka sejak 2016-2017 sebesar Rp 364,8 miliar dan PT Internux sebesar Rp 343,5 miliar.
"Tentu saja kami tertarik jika memang frekuensi tersebut akan dikembalikan dan dilelang pemerintah. Frekuensi barang langka, kalau habis ya habis," kata Deputi CEO Smartfren Djoko Tata Ibrahim, saat di wawancara CNBC TV Indonesia.
(hps/hps) Next Article Tak Ngaruh Izin Dicabut, Saham First Media Terbang 21%
Most Popular