Setelah Huawei, Trump Juga Bakal 'Hukum' Drone China?

Arif Budiansyah, CNBC Indonesia

17 January 2020 17:49

Setelah Huawei, Trump Juga Bakal 'Hukum' Drone China? — Foto: Edward Ricardo

Jakarta, CNBC Indonesia - Dikabarkan para pejabat Amerika Serikat (AS) mendorong peraturan agar sipil tidak boleh menggunakan drone. Penyebab utamanya adalah kekhawatiran mereka terhadap Drone buatan China yang dianggap dapat digunakan untuk memata-matai orang-orang di AS.

Dikutip dari BBC Internasional, (17/1/2020), kepala agen federal, David Bernhardt, tampaknya khawatir kalau drone hasil pabrikan Tiongkok digunakan untuk spionase.

Pilihan Redaksi

Saat ini Bernhardt sedang mengkaji ulang terkait program drone sipil dalam upaya untuk menentukan apakah harus dilanjutkan atau tidak. Selama kurun waktu tersebut, banyak orang di AS dilarang menggunakan drone buatan China.

"Sampai peninjauan ini selesai, sekretarisnya telah memerintahkan agar drone yang diproduksi di Tiongkok atau yang terbuat dari komponen China dilarang terbang," ujar juru bicara agensi, Melissa Brown.

Namun Melissa menambahkan kalau drone yang difungsikan untuk memadamkan api dan membantu menyelamatkan orang masih diizinkan terbang.

Walau Presiden AS, Trump berencana untuk menandatangani kesepakatan perdagangan awal dengan para pemimpin China, masalah mendasar tetap ada, seperti perebutan teknologi.

Para pejabat AS sebelumnya pernah mengatakan bahwa Huawei dan perusahaan China lainnya dapat menimbulkan ancaman keamanan. Dan kini, drone menjadi pusat perselisihan AS-China.

Beberapa analis China mengatakan pertarungan itu bukan karena keamanan nasional tetapi memperebutkan pangsa pasar. Mereka mengatakan kalau China lebih baik dalam membuat produk, dan pemerintah AS pun cemburu. Para analis Cina itu melihat kebijakan AS sebagai bentuk proteksionisme.

[Gambas:Video CNBC]

Menurut hasil riset Skylogic, banyak drone yang digunakan oleh para ilmuwan AS dibuat oleh perusahaan yang berbasis di Shenzhen, China, bernama Da Jiang Innovations Science and Technology Company, atau yang lebih dikenal DJI. Perusahaan itu pun dinilai mendominasi pasar drone di seluruh dunia.

Karena kesuksesan DJI tersebut, menjadi pusat perhatian bagi para pejabat AS. Agen di kantor imigrasi AS mengatakan pada tahun 2017 bahwa drone asal China, DJI, dapat mengumpulkan informasi tentang situs AS dan mengirimkan datanya ke Beijing.

Pilihan Redaksi

"Para eksekutif China dapat meneruskan data tersebut kepada pejabat Beijing," jelas Sarah Cook, seorang analis senior di Freedom House.

Michael Oldenburg, juru bicara DJI, langsung merespon bahwa pernyataan Sarah itu tidak memiliki bukti yang kredibel dan ia menerangkan kalau drone miliknya dapat dipercaya.

Dilain pihak, banyak pula analis AS yang setuju dengan penilaian Oldenburg. "Saya ragu pemerintah China menggunakan pesawat tanpa awak untuk melakukan pengawasan besar-besaran," kata David Fidler, asisten senior di Dewan Hubungan Luar Negeri.

Walau Fidler dan yang lainnya menjelaskan kalau tidak mungkin untuk mencuri banyak informasi yang dikumpulkan melalui drone. Tetap saja beberapa analis AS lainnya menekankan bahwa pejabat China menimbulkan ancaman bagi AS dan perusahaan China harus dilarang dari jenis pekerjaan tertentu.

"Saya tidak ingin server China mengoperasikan sistem nuklir kita," kata Paul Rosenzweig, seorang senior di konservatif R Street Institute.

Namun Rosenzweig dan yang mendukungnya menyebutkan bahwa drone dapat aman digunakan jika diwilayah tertentu. Seperti di taman margasatwa karena dinilai tidak mungkin mengumpulkan data sensitif. "Saya tidak berpikir drone yang meliputi Taman Nasional Yosemite adalah ancaman nyata," kata Rosenzweig.

Tudingan Drone China untuk Spionase

Pages