Bakal Punya Kementerian Digital, Siapa Menteri yang Cocok?

Roy Franedya, CNBC Indonesia
09 September 2019 12:02
Bakal Punya Kementerian Digital, Siapa Menteri yang Cocok?
Foto: Pedagang menjajakan dagangannya dengan sistem pembayaran cashless di Pasar PSPT Tebet Jakarta Selatan (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kian serius untuk membentuk kementerian baru yang membawahi ekonomi digital. Kemungkinan kementerian baru ini akan bernama kementerian ekonomi digital.

Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sri Adiningsih mengatakan saat ini perkembangan digital cukup pesat di Indonesia.


"Nah Indonesia ini belum memiliki Kementerian Digital, kan? Ini menurut saya penting," ungkap Sri Adiningsih saat ditemui CNBC Indonesia di Jakarta, Senin (9/9/2019).

Menurutnya, ekonomi digital ini cukup berkembang pesat di Indonesia. Sementara, menurut Sri Adiningsih, negara lain sudah memiliki Kementerian yang bertugas mengembangkan digitalisasi.

Bakal Punya Kementerian Digital, Siapa Menteri yang Cocok?Foto: Aristya Rahadian Krisabella

"Saat ini perizinan digital terpisah-pisah. Kementerian digital diharapkan bisa mengakomodir semau perkembangan digital dari proses awal hingga regulasi," kata Sri Adiningsih.

Memberikan perhatian pada ekonomi digital memang perlu dilakukan pemerintah. Potensi ekonomi digital cukup besar dan bakal menjadi ekonomi masa depan dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan ekonomi digital berkontribusi sekitar 22 persen terhadap perekonomian global.

"Ekonomi digital Indonesia diprediksi akan meningkat pesat pada 2025, di mana nilai pasarnya akan mencapai US$100 miliar," ujar Darmin Nasution dalam acara Fintech Forum 2019 di Jakarta, Rabu (4/9/2019).


Lanjut ke halaman berikutnya >>>


Adanya kementerian digital diharapkan bisa mengakselerasi dan mengoptimalkan ekonomi digital di Indonesia. Maklum, ekonomi digital Indonesia bisa menjadi tidak dinikmati masyarakat Indonesia.

Masalah terbesarnya adalah kurangnya tenaga ahli dalam bidang ekonomi digital. Negara-negara lain bahkan sudah membentuk kurikulum sekolah untuk digital atau membentuk balai-balai pelatihan di sektor digital.


Masalah lainnya soal perizinan. Mendirikan startup kini sudah tidak sulit, cukup melaporkannya ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Namun perizinan selanjutnya cukup panjang dan lintas kementerian.

Contohnya mendirikan fintech. Sekarang pendiri startup harus mendapatkan izin dari Kominfo, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Begitu juga bila mendirikan startup lainnya, harus mengurus izin ke banyak kementerian.

Diharapkan dengan adanya kementerian digital masalah ini bisa diselesaikan. Kementerian digital harus bisa menyelesaikan masalah ini karena startup butuh cepat beroperasi dan berkembang, bila terlalu lama bisa tidak berkembang. Soalnya kesuksesan startup cuma 5%.



Pages

Tags


Related Articles
Recommendation
Most Popular