Warisan Abadi 7 Presiden RI: Monas, Satelit, Jalan Tol, BPJS - MRT

Presiden Soeharto, yang menjabat sebagai Presiden Indonesia dari 12 Maret 1967 hingga 21 Mei 1998, dikenal dengan julukan "Bapak Pembangunan." Selama masa kepemimpinannya, ia banyak meninggalkan warisan yang signifikan dalam pembangunan Indonesia.

Meskipun kepemimpinannya penuh dengan kontroversi, masa pemerintahan Soeharto juga ditandai dengan sejumlah prestasi yang memengaruhi perkembangan bangsa. Berikut adalah beberapa warisan penting yang ditinggalkan oleh Presiden Soeharto:

1. Satelit Palapa

Satelit Palapa adalah salah satu pencapaian terbesar Indonesia dalam bidang teknologi dan telekomunikasi. Diluncurkan pada 8 Juli 1976, Satelit Palapa A1 menjadi satelit pertama Indonesia dan juga yang pertama di Asia Tenggara.

Satelit ini diluncurkan dari Kennedy Space Center, Tanjung Canaveral, Amerika Serikat, menggunakan roket peluncur Delta 2914 buatan McDonnell Douglas.

Foto: CNBC Indonesia TV 9 Juli 1976 Satelit Palapa A1 Diluncurkan

Satelit Palapa berfungsi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui komunikasi. Dengan adanya satelit ini, komunikasi antar provinsi di Indonesia dan hubungan telekomunikasi dengan negara lain menjadi lebih mudah.

Satelit Palapa juga menjadi cikal bakal perkembangan internet di Indonesia. Program ini menunjukkan visi jangka panjang Soeharto dalam menciptakan infrastruktur telekomunikasi yang memadai bagi masa depan.

2. Taman Mini Indonesia Indah

Taman Mini Indonesia Indah (TMII) adalah sebuah proyek besar yang menggambarkan keanekaragaman budaya Indonesia dalam satu tempat.

TMII, yang menempati lahan seluas 150 hektar di Jakarta, memuat replika rumah adat dari berbagai provinsi, serta budaya dan tradisi Indonesia lainnya. Proyek ini digagas oleh Ibu Negara Tien Soeharto pada 1972, dan TMII diresmikan pada 20 April 1975.

Foto: Miniatur Indonesia TMII. (Dok. Brantas Abipraya via Detikcom) Miniatur Indonesia TMII. (Dok. Brantas Abipraya via Detikcom)

Tujuan pembangunan TMII adalah untuk meningkatkan rasa bangga terhadap kekayaan budaya Indonesia serta memperkuat rasa persatuan di tengah keragaman.

TMII menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang paling terkenal di Indonesia dan terus menjadi simbol kekayaan budaya nasional hingga saat ini.

3. Taman Buah Mekarsari

Terletak di Bogor, Jawa Barat, Taman Buah Mekarsari didirikan dengan visi untuk meningkatkan harkat dan martabat petani serta memperkenalkan kekayaan hortikultura Indonesia.

Taman ini dibangun untuk meningkatkan kualitas dan popularitas buah-buahan lokal agar bisa bersaing di pasar nasional maupun internasional.

Selain itu, Taman Buah Mekarsari berfungsi sebagai kebun koleksi dan percontohan untuk tanaman buah-buahan tropis Indonesia. Ini juga menjadi pusat penelitian dan pendidikan tentang tanaman hortikultura bagi masyarakat luas.

Sebagai alternatif objek wisata, Mekarsari juga menyediakan lapangan kerja dan menjadi daya tarik wisata bagi masyarakat dari berbagai kalangan.

4. Jaringan Irigasi Nasional

Selama masa kepemimpinannya, Soeharto memperluas dan memperkuat jaringan irigasi di Indonesia untuk mendukung sektor pertanian, terutama dalam upaya mencapai swasembada pangan.

Jaringan irigasi yang dibangun pada era Soeharto memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan mendukung pertumbuhan ekonomi di pedesaan.

Pembangunan sistem irigasi yang efisien memungkinkan para petani untuk mengelola air dengan lebih baik, sehingga meningkatkan hasil panen padi dan tanaman lainnya. Ini menjadi dasar penting dalam upaya Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984.

5. Jalan Tol Jagorawi

Jalan Tol Jagorawi, yang menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Ciawi, adalah jalan tol pertama yang dibangun di Indonesia.

Pembangunan dimulai pada tahun 1973 dan selesai pada tahun 1978. Jalan tol ini menjadi contoh pengembangan infrastruktur transportasi modern di Indonesia dan menjadi bagian dari upaya pemerintah Soeharto untuk mempercepat mobilitas dan perdagangan antar wilayah.

Jalan Tol Jagorawi juga menjadi awal dari pengembangan jaringan tol di seluruh Indonesia, yang terus diperluas hingga saat ini untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat.

6. Swasembada beras

Salah satu prestasi terbesar yang dicapai Soeharto adalah swasembada beras pada tahun 1984. Melalui serangkaian kebijakan di sektor pertanian, termasuk pengembangan irigasi, penggunaan benih unggul, dan subsidi pupuk, Indonesia berhasil memenuhi kebutuhan beras secara mandiri tanpa harus mengimpor.

Keberhasilan swasembada beras ini diakui oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) pada tahun 1985 dan menjadi kebanggaan nasional.

7. Program Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana (KB) adalah salah satu program penting yang dijalankan selama masa kepemimpinan Soeharto. Program ini bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan cara mengurangi jumlah anak per keluarga.

Program KB mendapat dukungan luas dari berbagai pihak, baik dalam negeri maupun internasional, dan diakui sebagai salah satu program keluarga berencana yang paling sukses di dunia.

8. SD Inpres

Program Sekolah Dasar Instruksi Presiden (SD Inpres) jadi salah satu tonggak pembangunan manusia era Orde Baru. Diluncurkan Presiden Soeharto lewat Instruksi Presiden No. 10/1973, program ini menargetkan pemerataan pendidikan terutama di pedesaan.

Pada tahap awal (1973), sebanyak 6.000 gedung sekolah dibangun, masing-masing berisi tiga ruang kelas, satu ruang guru, kamar kecil, hingga fasilitas dasar pendukung.

Foto: sd Inpres foto : sitossi.wordpress.com sd Inpres foto : sitossi.wordpress.com

Tahap lanjutannya adalah melalui Inpres No. 6/1975, pemerintah menambah fasilitas air bersih, tenaga guru, buku pelajaran pokok, hingga bacaan anak untuk perpustakaan sekolah.

Pembangunan masal SD Inpres berhasil mengurangi angka buta aksara, pada 1990 turun hingga 15,8%. Pembangunan ini juga membuat akses pendidikan makin merata, dengan lebih dari 1.000 anak usia 2-6 tahun mendapat pendidikan awal di sekolah wilayah masing-masing sejak 1974.

Presiden BJ Habibie menjabat sebagai Presiden Indonesia dari 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999, menggantikan Soeharto yang lengser setelah gelombang reformasi.

Meskipun masa kepemimpinannya singkat, Habibie meninggalkan beberapa prestasi penting yang berpengaruh besar pada perkembangan demokrasi, kebebasan, dan kemajuan teknologi di Indonesia. Berikut adalah warisan penting dari era BJ Habibie:

1. Undang-undang Otonomi Daerah

Salah satu prestasi terbesar BJ Habibie adalah pengesahan Undang-Undang Otonomi Daerah pada tahun 1999. UU ini memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan kebijakan di wilayahnya masing-masing.

Otonomi daerah bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. UU ini juga menjadi tonggak penting dalam desentralisasi kekuasaan setelah era sentralisasi yang diterapkan selama kepemimpinan Soeharto.

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah mendapatkan kebebasan yang lebih luas dalam mengambil keputusan, terutama dalam hal keuangan, pembangunan, dan manajemen sumber daya.

2. Kebebasan Pers

Di bawah kepemimpinan BJ Habibie, Indonesia mengalami perubahan besar dalam hal kebebasan pers. Habibie mencabut berbagai aturan yang membatasi kebebasan media, termasuk pembatasan penerbitan surat kabar dan majalah. Pers tidak lagi harus mendapatkan izin dari pemerintah untuk terbit, sehingga era kebebasan pers di Indonesia dimulai.

Kebijakan ini memungkinkan media untuk lebih kritis terhadap pemerintah dan membawa isu-isu penting yang sebelumnya ditutup-tutupi ke publik. Kebebasan pers yang diberikan Habibie membuka jalan bagi terbentuknya media yang lebih independen, berani, dan bebas dari sensor pemerintah.

Foto: Suasana Pemakaman BJ Habibi (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto) Suasana Pemakaman BJ Habibi (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

3. Pemilu Demokratis 1999

Selama masa jabatan BJ Habibie, Indonesia menggelar Pemilu pertama yang bebas dan demokratis pada tahun 1999.

Pemilu ini dianggap sebagai salah satu tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia, karena dilakukan secara terbuka dan partisipatif, berbeda dari pemilu pada era Orde Baru yang dikendalikan secara ketat oleh pemerintah.

Pemilu 1999 diikuti oleh banyak partai politik, yang menandai akhir dari dominasi Golkar dan dimulainya era multipartai di Indonesia. Pemilu ini berhasil memilih anggota DPR dan MPR baru yang lebih demokratis, sekaligus membuka jalan bagi terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai Presiden ke-4 RI.


4. Pembebasan Timor Timur

Pada masa pemerintahan Habibie, salah satu isu besar yang dihadapi adalah status Timor Timur (sekarang Timor Leste). Setelah bertahun-tahun menjadi wilayah yang dipersengketakan, Habibie mengambil keputusan untuk mengizinkan Timor Timur mengadakan referendum, yang akhirnya memutuskan untuk merdeka dari Indonesia pada 1999.

Meskipun langkah ini kontroversial, keputusan Habibie untuk menghormati hasil referendum tersebut diakui sebagai langkah yang menunjukkan komitmennya terhadap demokrasi dan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Timor Timur. Hal ini juga mengakhiri konflik panjang di wilayah tersebut, meskipun menyebabkan gejolak di dalam negeri.


5. Reformasi Hukum

Di bawah kepemimpinan BJ Habibie, pemerintah Indonesia mulai melakukan reformasi di sektor hukum dan peradilan. Langkah-langkah ini termasuk upaya untuk memperkuat independensi lembaga peradilan dan mengakhiri dominasi pemerintah terhadap sistem hukum.

Walaupun proses reformasi ini baru dimulai pada era Habibie, ia meletakkan fondasi untuk perubahan lebih lanjut dalam upaya memperbaiki sistem hukum yang lebih transparan dan adil.

6. Penghapusan Dwi Fungsi ABRI

Habibie juga memainkan peran penting dalam reformasi militer, khususnya dengan mengurangi peran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dalam kehidupan politik dan pemerintahan.

7. Membawa Rupiah Kembali Menguat

Di masa kepemimpinannya yang singkat, yakni hanya 1 tahun 5 bulan, Presiden Ke-3 RI ini justru berhasil membuat mata uang garuda menguat 34% dari Rp 16.800 menjadi Rp 7.385 per dolar Amerika Serikat (AS

Pada 21 Mei 1998, Bacharuddin Jusuf Habibie ketiban sampur melanjutkan nakhoda republik ini yang sedang terkoyak oleh krisis keuangan, yang berkembang menjadi krisis ekonomi dan krisis sosial. Demo mahasiswa dan krisis ekonomi yang berlarut menjungkalkan rezim Soeharto.

Beberapa pekan setelah dia menduduki kursi presiden, nilai tukar rupiah sempat ambrol hingga mencapai level terlemahnya sepanjang sejarah, yakni di level Rp 16.800 pada 1 Juni 1998. Sentimen pasar memang sangat buruk di tengah ambruknya ekonomi negara Asia lainnya.

Di Indonesia, bank rush (penarikan dana besar-besaran) menerpa bank-bank sejak tahun 1997 karena nasabah khawatir dana simpanan mereka hilang, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) jatuh dari level psikologis 500 ke 258 (pada 6 Oktober 1998), dan disintegrasi bangsa menyeruak.

Paket restrukturisasi perbankan untuk membangun kembali perbankan yang sehat pada 21 Agustus 1998 cukup efektif. Lewat kebijakan ini, beberapa bank di-merger untuk menjadi bank baru yang kuat dari sisi pendanaan, salah satu hasilnya adalah Bank Mandiri.

Pemerintahan Habibie juga mengambil keputusan besar untuk memisahkan Bank Indonesia (BI) dari pemerintah. Dengan pemisahan itu, BI menjelma menjadi lembaga independen dan mendapatkan lagi kepercayaan.

Habibie mampu meyakinkan pasar global dan menjinakkan tekanan atas rupiah meski tanpa dukungan intervensi BI, yang kala itu belum memiliki kewenangan stabilisasi rupiah. Gubernur BI Perry Warjiyo kini berwenang mengintervensi rupiah berkat UU tentang BI (No. 23 tahun 1999), yang diteken oleh Habibie.

Dalam masa pemerintahan Habibie, rupiah tercatat menguat 34,1%, dari Rp 11.200 per dolar AS (20 Mei 1998) menjadi Rp 7.385 (20 Oktober 1999). Rupiah bahkan sempat menyentuh level terkuatnya dalam sepanjang sejarah Indonesia setelah krisis 1997, yakni pada 6.550 per dolar AS (28 Juni 1999).

Presiden Abdurrahman Wahid, yang dikenal sebagai Gus Dur, menjabat sebagai Presiden ke-4 Republik Indonesia dari 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001.

Selama masa kepemimpinannya, Gus Dur dikenal sebagai sosok yang sangat pluralis dan memperjuangkan kebebasan beragama serta hak-hak kelompok minoritas.

Meskipun masa jabatannya singkat dan penuh dengan tantangan politik, Gus Dur berhasil mewujudkan berbagai kebijakan penting yang mempromosikan kesetaraan, kebebasan, dan pluralisme. Berikut adalah beberapa warisan penting dari era Presiden Abdurrahman Wahid:

1. Pengakuan Konghucu

Salah satu kebijakan terpenting Gus Dur adalah pengakuan agama Konghucu sebagai agama resmi di Indonesia. Sebelumnya, di bawah Orde Baru, penganut Konghucu mengalami diskriminasi dan agama mereka tidak diakui secara resmi oleh negara.

Melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2000, Gus Dur mengembalikan status Konghucu sebagai agama yang sah di Indonesia, sehingga para penganutnya dapat dengan bebas menjalankan ajaran agama mereka tanpa khawatir diskriminasi.

Langkah ini menjadi simbol penting dari komitmen Gus Dur terhadap kebebasan beragama dan perlindungan hak-hak minoritas, terutama bagi masyarakat Tionghoa yang selama ini menghadapi berbagai bentuk diskriminasi.

2. Pencabutan Larangan Budaya Tionghoa

Selain mengakui Konghucu, Gus Dur juga mencabut berbagai larangan yang diberlakukan terhadap ekspresi budaya Tionghoa selama era Orde Baru.

Salah satu langkah yang paling signifikan adalah pencabutan Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967, yang melarang segala bentuk perayaan dan simbol budaya Tionghoa, termasuk perayaan Imlek dan penggunaan aksara Tionghoa di ruang publik.

Dengan langkah ini, Gus Dur memperbolehkan kembali perayaan Tahun Baru Imlek dan budaya Tionghoa lainnya dilakukan secara terbuka di Indonesia.

Pada tahun 2001, Gus Dur bahkan menetapkan Imlek sebagai hari libur fakultatif, yang kemudian ditetapkan sebagai hari libur nasional oleh Presiden Megawati pada tahun 2003.

3. Promosi Pluralisme dan Toleransi

Gus Dur adalah tokoh yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme dan memperkuat semangat "Bhinneka Tunggal Ika" dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ia secara konsisten mendorong pentingnya keberagaman dan hidup berdampingan secara damai di tengah masyarakat yang multikultural dan multireligius.

Sebagai ulama besar dan intelektual Islam, Gus Dur memiliki pemahaman mendalam tentang pentingnya toleransi beragama dan memperjuangkan hak-hak semua kelompok, termasuk yang berasal dari agama dan etnis minoritas.

Salah satu bentuk nyata dari komitmen pluralismenya adalah keterbukaannya terhadap dialog antaragama dan mendorong harmoni antara umat beragama di Indonesia.

4. Pemulihan Hak-hak Kelompok Minoritas

Gus Dur juga berupaya memulihkan hak-hak kelompok minoritas yang selama ini terpinggirkan. Selain pengakuan Konghucu dan pencabutan larangan budaya Tionghoa.

Gus Dur juga membuka ruang bagi kelompok-kelompok lain yang terpinggirkan, seperti komunitas Ahmadiyah, kelompok minoritas agama lain, dan kelompok adat.

Ia berkeyakinan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, tanpa memandang latar belakang agama, ras, atau suku. Ini menunjukkan komitmennya terhadap keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Presiden Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia dari 23 Juli 2001 hingga 20 Oktober 2004.

Sebagai presiden perempuan pertama di Indonesia, Megawati menghadapi berbagai tantangan, termasuk mengelola dampak krisis ekonomi yang masih terasa setelah krisis Asia 1997 serta memulihkan stabilitas politik pasca reformasi.

Berikut beberapa prestasi dan kebijakan utama yang menonjol selama masa kepemimpinan Megawati:

1. Pembentukan KPK

Salah satu warisan paling penting dari era Megawati adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2003. KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga ini dibentuk untuk menangani tindak pidana korupsi yang sudah sangat merusak tatanan pemerintahan dan perekonomian Indonesia.

Foto: Ratusan Pegawai KPK Melakukan Aksi Menolak Revisi UU KPK di Lobi Gedung KPK, Jakarta, Jumat (6/9). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Ratusan Pegawai KPK Melakukan Aksi Menolak Revisi UU KPK di Lobi Gedung KPK, Jakarta, Jumat (6/9). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Dengan pembentukan KPK, Megawati menunjukkan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi, meskipun tantangan yang dihadapi dalam melawan praktik korupsi masih sangat besar.

KPK diberi wewenang yang luas untuk menyelidiki, menuntut, dan menindak pelaku korupsi, serta berfungsi sebagai lembaga independen yang diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan politik.

2. UU Tindak Pidana Korupsi

Selain pembentukan KPK, di masa kepemimpinan Megawati juga disahkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

UU ini memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk pemberantasan korupsi di Indonesia, memperjelas definisi tindak pidana korupsi, serta menetapkan sanksi yang lebih berat bagi pelaku.

Penguatan kerangka hukum ini penting untuk mempercepat proses penindakan terhadap kasus korupsi yang selama ini banyak tersendat, serta memberikan landasan yang kokoh bagi KPK untuk menjalankan tugasnya.

3. Nasionalisasi BUMN

Selama masa pemerintahan Megawati, pemerintah mengambil langkah-langkah untuk melakukan restrukturisasi dan konsolidasi terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu yang paling menonjol adalah nasionalisasi atau penguatan kendali negara atas beberapa BUMN strategis yang sebelumnya terlibat dalam privatisasi besar-besaran.


Beberapa BUMN yang berhasil dinasionalisasi kembali di bawah kendali negara di antaranya adalah PT Indosat dan beberapa BUMN di sektor infrastruktur dan perbankan. Nasionalisasi ini bertujuan untuk menjaga aset negara yang dianggap penting bagi perekonomian nasional, serta memastikan bahwa pengelolaannya dilakukan untuk kepentingan publik.

4. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Pada masa Megawati, proses desentralisasi yang telah dimulai sebelumnya terus berjalan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah bertujuan untuk memberikan lebih banyak kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan pembangunan lokal. Ini menjadi bagian dari agenda reformasi untuk mengurangi sentralisasi kekuasaan di Jakarta dan memberikan lebih banyak kontrol kepada pemerintah daerah.

Megawati mendorong pelaksanaan otonomi daerah sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, meskipun implementasinya tidak selalu mulus di setiap daerah.

5. Penyelesaian Konflik Aceh dan Maluku

Selama masa pemerintahan Megawati, Indonesia menghadapi beberapa konflik domestik, termasuk di Aceh dan Maluku. Di Aceh, konflik separatis dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah berlangsung lama.

Meskipun perjanjian damai belum tercapai selama masa jabatannya, Megawati melakukan upaya diplomasi dan menerapkan kebijakan darurat militer di Aceh sebagai langkah untuk menstabilkan situasi.

Di Maluku, pemerintahannya juga berupaya meredakan ketegangan dan kekerasan yang terjadi antara kelompok Muslim dan Kristen yang menyebabkan konflik sektarian. Berbagai langkah perdamaian ditempuh untuk meredam konflik dan memulihkan keamanan.

Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBBY) memerintah Indonesia pada periode dari 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014, dikenal sebagai era yang penuh dengan berbagai inovasi kebijakan publik, reformasi, dan pembangunan infrastruktur. Berikut adalah beberapa warisan penting dari masa kepemimpinannya.

Di masa SBY, Indonesia akhirnya memiliki stabilitas politik dan ekonomi setelah jatuh bangun pada awal Era Reformasi. Berikut beberapa peninggalan SBY baik fisik atau berupa kebijakan yang menguntungkan rakyat:

1. Jembatan Suramadu

Jembatan Suramadu (Surabaya-Madura) adalah salah satu proyek infrastruktur besar yang diresmikan pada masa pemerintahan SBY, tepatnya pada 10 Juni 2009.

Pembangunan Jembatan Suramadu bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi di Madura dengan meningkatkan akses transportasi dan konektivitas antara kedua wilayah. Dengan adanya jembatan ini, diharapkan investasi di Madura dapat meningkat, serta pemerataan pembangunan menjadi lebih terasa di luar Pulau Jawa.

Foto: Jembatan Suramadu dibangun emnggunakan produk Semen Gresik tipe Special Blended Cement (SCB) (dok. Semen Indonesia) Jembatan Suramadu dibangun emnggunakan produk Semen Gresik tipe Special Blended Cement (SCB) (dok. Semen Indonesia)

2. BPJS Kesehatan

Pada masa SBY, pemerintah Indonesia mengambil langkah besar dalam memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

BPJS Kesehatan diluncurkan pada 1 Januari 2014 sebagai lembaga yang mengelola sistem asuransi kesehatan nasional, sebuah program yang bertujuan untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang status sosial atau ekonomi.

Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang disahkan pada 2004.

Foto: BPJS BPJS

Jumlah peserta BPJS Kesehatan per Juni 2025adalah 280,58 juta orang, yang setara dengan 98% total penduduk Indonesia. Meskipun masih banyak kekurangan, BPJS Kesehatan menjadi bukti jika negara bisa hadir dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.

3. Mererformasi Sistem Jaminan Sosial

Perjalanan jaminan sosial di Indonesia memasuki babak baru pada tahun 2004. Saat itu, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Kehadiran undang-undang ini menjadi tonggak penting karena menegaskan bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki hak atas jaminan sosial, bukan hanya pekerja formal.

Langkah berikutnya hadir pada tahun 2009 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Regulasi ini mewajibkan PT Jamsostek (Persero) untuk bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan, sebuah lembaga nirlaba berbentuk badan hukum publik yang bertugas menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja di seluruh Indonesia.

Trasformasi ke BPS

Transformasi besar tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2014. Pada tanggal tersebut, terdapat dua perubahan penting:

1. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) resmi dialihkan dari Jamsostek ke BPJS Kesehatan, yang khusus menangani layanan jaminan kesehatan nasional.

2. PT Jamsostek (Persero) resmi berganti status menjadi BPJS Ketenagakerjaan, tidak lagi berbentuk BUMN, melainkan badan hukum publik yang langsung bertanggung jawab kepada presiden.

Sejak saat itu, BPJS Ketenagakerjaan memfokuskan diri pada tiga program utama, yaitu:

• Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

• Jaminan Kematian (JKM)

• Jaminan Hari Tua (JHT)

4. Anggaran Pendidikan 20% dan Memperbanyak Beasiswa

Selain demokrasi, salah satu warisan besar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah di bidang pendidikan. Ia menjadi presiden pertama yang menetapkan alokasi 20% APBN untuk pendidikan, sesuai amanat UUD 1945.

Dana tersebut membuka jalan lahirnya berbagai program penting:

• BOS (Bantuan Operasional Sekolah, 2005) yang memastikan sekolah tidak lagi kekurangan biaya operasional.

• Bidikmisi (2010), beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu tapi berprestasi.

• LPDP, yang memberi kesempatan pelajar Indonesia menempuh pendidikan di universitas terbaik dunia.

• Tunjangan profesi guru, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.
  
  

5. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Pada masa pemerintahan SBY, salah satu program kebijakan yang cukup populer adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program ini diluncurkan sebagai bagian dari langkah mitigasi dampak sosial akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 2005 dan 2008.

BLT bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat miskin agar tidak terlalu terdampak oleh kenaikan harga BBM. BLT diberikan secara langsung dalam bentuk uang tunai kepada keluarga-keluarga yang tergolong miskin atau rentan secara ekonomi.

Meskipun program ini sempat menimbulkan kontroversi, namun BLT juga dilihat sebagai langkah cepat untuk meredam gejolak sosial akibat inflasi yang diakibatkan oleh kenaikan harga energi.

6. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi menjadi salah satu agenda besar pada masa pemerintahan SBY. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas di kalangan birokrasi pemerintahan.

Salah satu langkah konkrit dari reformasi birokrasi ini adalah penyederhanaan sistem perizinan, penerapan meritokrasi dalam pengangkatan pejabat, serta penguatan lembaga-lembaga pengawasan seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Ombudsman Republik Indonesia.

7. Mendamaikan Konflik Aceh, Membangun Sistem Penanggulangan Bencana

Penanggulangan kebencanaan juga menjadi peninggalan yang tak bisa dilupakan selama kepemimpinan Presiden SBY. 

Di awal kekuasaan, Indonesia dilanda bencana mahadahsyat, yakni Tsunami Samudera Hindia yang memuat Aceh luluh lantah. Dari sini, pemerintah kemudian belajar banyak bahwa penanggulangan bencana jadi sesuatu yan penting sebab Indonesia negara rawan bencana. Bahkan, fokusnya tak hanya menanggulangi, tapi juga mitigasi.

Foto: Rumah-rumah yang hancur terlihat dalam pemandangan udara kota Meulaboh di provinsi Aceh, Indonesia, yang diratakan oleh gelombang pasang, pada hari Sabtu, 1 Januari 2005. (AP Photo/Dudi Anung, File) Rumah-rumah yang hancur terlihat dalam pemandangan udara kota Meulaboh di provinsi Aceh, Indonesia, yang diratakan oleh gelombang pasang, pada hari Sabtu, 1 Januari 2005. (AP Photo/Dudi Anung, File)

Pada 2007, terbit UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Ini merupakan Undang-undang pertama terkait bencana setelah Indonesia merdeka. Dari UU tersebut lahirlah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai garda terdepan sebelum dan sesudah terjadi bencana.

Tak lupa juga sektor perdamaian, khususnya terkait konflik Gerakan Aceh Merdeka. Presiden SBY dan Wapres Jusuf Kalla menjadi orang penting di balik selesainya konflik panas selama puluhan tahun tersebut. Pada 15 Agustus 2005, pemerintah Indonesia dan petinggi Gerakan Aceh Merdeka menandatangani perjanjian Helsinki.

Lahirnya perjanjian Helsinki diikuti dengan penetapan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam rangka menyelesaikan masalah atau konflik sosial di kalangan masyarakat, Pemerintahan SBY juga membentuk lembaga-lembaga dialog yang bisa mewujudkan kerukunan bermasyarakat.

8. Ekonomi Tumbuh Tinggi, PDB Melesat

Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi di era Presiden SBY pada 2004-2014. Kondisi politik yang stabil serta booming komoditas menjadi salah satu faktor dari tingginya ekonomi di era SBY.

Rata-rata ekonomi Indonesia tumbuh 5,71% di era SBY. Ekonomi Indonesia bahkan sempat menembus 6,3% pada 2007. Angka tersebut menjadi yang tertinggi di Era Reformasi.

Tingginya pertumbuhan ekonomi era SBY ini terbilang luar biasa mengingat ada dua badai besar yang menghantam pemerintahannya.
Pertama, adalah Tsunami besar yang melanda Aceh pada Desember 2004 atau di awal periode pemerintahan SBY.

Kedua adalah Krisis Keuangan Global pada 2008/2009 yang dipicu oleh Krisis Subprime Mortgage di Amerika Serikat.

Dua badai besar tersebut mampu dilalui dengan dampak ekonomi yang terbatas.

Di tangan SBY, nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia melonjak 425% dari Rp 2. 013 triliun pada 2003 menjadi Rp 10.569 triliun pada 2014.

PDB per kapita Indonesia juga meroket 300% dari Rp 10,51 juta pada 2004 menjadi Rp 41,9 juta pada akhir masa jabatan Oktober 2014.

Membangun dari pinggiran menjadi visi besar kepemimpinan Preside Joko Widodo (Jokowi) selama Oktober 2014-Oktober 2024. Visi tersebut diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur secara masif dari wilayah Timur Indonesia hingga Barat. Jokowi juga menjadikan hilirisasi sebagai misi besarnya.
Pembangunan infrastruktur yang masif menyisir mulai dari wilayah 3 T (terpencil, tertinggal, terluar, dan perbatasan) hingga kota-kota besar. Pembangunan infrastruktur dilakukan menyeluruh di bidang transportasi, pertanian, hingga perumahan.

Selama 10 tahun masa kepemimpinan Jokowi, alokasi anggaran infrastruktur di APBN melonjak 156,2% dari Rp 177,9 triliun pada 2014 menjadi Rp 455,8 triliun pada 2023. Secara keseluruhan, anggaran infrastruktur di era Jokowi menembus Rp 3.411,6 triliun.


Anggaran tersebut tersebar di berbagai kementerian/lembaga, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyar (KemenPUPR), hingga Kementerian Pertanian.

Sejumlah megaproyek digeber di era Jokowi. Di antaranya adalah:

1. Jalan Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera

Salah satu proyek besar yang menjadi sorotan selama masa pemerintahan Jokowi adalah pembangunan jalan tol yang menghubungkan berbagai daerah di Indonesia.

Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan Merak hingga Banyuwangi, serta Jalan Tol Trans Sumatera yang menghubungkan Lampung hingga Aceh, adalah dua proyek tol utama.

Foto: Ruas Tol Trans Sumatera. (Dok. Hutama Karya) Ruas Tol Trans Sumatera. (Dok. Hutama Karya)

Kehadiran jaringan tol ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia.

Jalan tol ini juga membuka akses ke daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau, sehingga mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah.

2. MRT, LRT, dan Kereta Cepat

Di era kepemimpinan Jokowi, Indonesia menyaksikan peluncuran moda transportasi publik modern berupa Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rail Transit (LRT) di Jakarta dan Palembang.

MRT Jakarta, yang pertama kali dioperasikan pada 2019, menjadi simbol modernisasi transportasi Indonesia dengan jalur yang menghubungkan Bundaran HI hingga Lebak Bulus.

Foto: MRT Jakarta (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki) Sejumlah kendaraan motor dan mobil melintas di jalur sosialisasi ganjil-genap di Jl Panglima Polim arah Jl Sinsingamangaraja, Jakarta, Rabu (7/8). Perluasan ganjil-genap mulai disosialisasikan hari ini (7/8/2019) dan akan berlangsung hingga 8 September 2019. Usai masa sosialisasi berakhir, kebijakan itu berlaku penuh mulai 9 September 2019. Jl Panglima Polim, Fatmawati merupakan salah satu rute baru dari daftar rute yang diterapkan ganjil-genap. Ganjil-genap berlaku pada Senin-Jumat, kecuali hari libur nasional, pada pukul 06.00-10.00 WIB dan 16.00-21.00 WIB. Kendaraan dengan nomor pelat ganjil beroperasi pada tanggal ganjil, sedangkan kendaraan dengan nomor pelat genap beroperasi pada tanggal genap. Aturan tersebut berlaku untuk kendaraan roda empat, untuk kendaraan bermotor masih bisa melewati jalur tersebut. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Sementara itu, LRT Palembang diresmikan pada 2018 sebagai bagian dari persiapan Asian Games 2018, menjadi LRT pertama di Indonesia.

Pembangunan transportasi massal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi kemacetan di kota-kota besar, meningkatkan efisiensi transportasi, dan mengurangi polusi udara.

Foto: Kereta Cepat Whoosh. (Dok. KCIC) Kereta Cepat Whoosh. (Dok. KCIC)

Kereta Cepat Jakarta Bandung yang dikenal dengan Whoosh tidak hanya simbol modernisasi transportasi, tetapi juga menjadi bagian penting dari visi Indonesia untuk mengembangkan konektivitas, mengurangi kemacetan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah metropolitan Jawa Barat.

Perjalanan Whoosh dimulai pada 2015, ketika pemerintah Indonesia menunjuk konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Konsorsium ini merupakan hasil kerja sama antara BUMN Indonesia dan China Railway International untuk mewujudkan impian pembangunan kereta cepat pertama di Tanah Air.

Pada 2016, pembangunan fisik jalur sepanjang 142,3 km yang menghubungkan Jakarta dan Bandung resmi dimulai. Pada 2022 kereta cepat mulai menjalani tahap uji coba. Uji coba ini menjadi momentum penting sebelum kereta dioperasikan secara resmi.

Pada 2 Oktober 2023, Presiden Joko Widodo meresmikan Whoosh. Kehadiran kereta cepat ini menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di Asia Tenggara yang berhasil mengoperasikan moda transportasi berkecepatan tinggi, dengan waktu tempuh Jakarta-Bandung hanya sekitar 36-45 menit.

3. Hilirisasi Industri

Jokowi mendorong kebijakan hilirisasi industri dengan tujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk ekspor Indonesia, khususnya di sektor pertambangan dan perkebunan.

Hilirisasi industri ini melibatkan pengolahan bahan mentah di dalam negeri sebelum diekspor, seperti pengolahan nikel, bauksit, tembaga, dan kelapa sawit, agar produk yang diekspor memiliki nilai yang lebih tinggi.

Foto: Infografis/ Top Jokowi, RI Kipas-kipas Duit Dari Nikel Ratusan Triliun/ Ilham Restu Top Jokowi, RI Kipas-kipas Duit Dari Nikel Ratusan Triliun

Dengan kebijakan ini, Indonesia bertujuan untuk menjadi pemain utama dalam rantai pasok global, terutama di industri berbasis sumber daya alam seperti baterai kendaraan listrik.

Hilirisasi industri juga diharapkan dapat mendorong terciptanya lapangan kerja baru dan peningkatan investasi asing di sektor pengolahan.

4. Kartu Pra Kerja

Di tengah tantangan ekonomi, terutama akibat pandemi Covid-19, Jokowi meluncurkan program Kartu Prakerja pada 2020. Program ini bertujuan untuk memberikan pelatihan keterampilan dan subsidi kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang belum memiliki pekerjaan atau terkena dampak pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kartu Prakerja menawarkan pelatihan online untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta insentif dalam bentuk tunjangan.

Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar lebih siap bersaing di pasar kerja yang semakin digital dan global.

5. Satelit Satria-1

Dalam upaya mempercepat penyebaran internet di seluruh pelosok negeri, pemerintah Jokowi meluncurkan proyek Satelit Satria-1 yang merupakan satelit komunikasi terbesar di Indonesia.

Satelit ini dirancang untuk menyediakan layanan internet berkecepatan tinggi ke daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh infrastruktur darat.

Foto: dok Kominfo Peluncuran satelit RI Satria-1

Satelit Satria-1 diharapkan dapat meningkatkan akses internet di sekolah, fasilitas kesehatan, kantor pemerintahan, dan sektor-sektor lain di wilayah terpencil, sehingga mendorong pemerataan teknologi informasi dan mendukung transformasi digital di seluruh Indonesia. Peluncuran satelit ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjembatani kesenjangan digital antarwilayah.

Foto: CNBC Pencapaian Jokowi di infrastruktur