Warisan Abadi 7 Presiden RI: Monas, Satelit, Jalan Tol, BPJS - MRT

Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBBY) memerintah Indonesia pada periode dari 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014, dikenal sebagai era yang penuh dengan berbagai inovasi kebijakan publik, reformasi, dan pembangunan infrastruktur. Berikut adalah beberapa warisan penting dari masa kepemimpinannya.

Di masa SBY, Indonesia akhirnya memiliki stabilitas politik dan ekonomi setelah jatuh bangun pada awal Era Reformasi. Berikut beberapa peninggalan SBY baik fisik atau berupa kebijakan yang menguntungkan rakyat:

1. Jembatan Suramadu

Jembatan Suramadu (Surabaya-Madura) adalah salah satu proyek infrastruktur besar yang diresmikan pada masa pemerintahan SBY, tepatnya pada 10 Juni 2009.

Pembangunan Jembatan Suramadu bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi di Madura dengan meningkatkan akses transportasi dan konektivitas antara kedua wilayah. Dengan adanya jembatan ini, diharapkan investasi di Madura dapat meningkat, serta pemerataan pembangunan menjadi lebih terasa di luar Pulau Jawa.

Foto: Jembatan Suramadu dibangun emnggunakan produk Semen Gresik tipe Special Blended Cement (SCB) (dok. Semen Indonesia) Jembatan Suramadu dibangun emnggunakan produk Semen Gresik tipe Special Blended Cement (SCB) (dok. Semen Indonesia)

2. BPJS Kesehatan

Pada masa SBY, pemerintah Indonesia mengambil langkah besar dalam memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

BPJS Kesehatan diluncurkan pada 1 Januari 2014 sebagai lembaga yang mengelola sistem asuransi kesehatan nasional, sebuah program yang bertujuan untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang status sosial atau ekonomi.

Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang disahkan pada 2004.

Foto: BPJS BPJS

Jumlah peserta BPJS Kesehatan per Juni 2025adalah 280,58 juta orang, yang setara dengan 98% total penduduk Indonesia. Meskipun masih banyak kekurangan, BPJS Kesehatan menjadi bukti jika negara bisa hadir dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat Indonesia.

3. Mererformasi Sistem Jaminan Sosial

Perjalanan jaminan sosial di Indonesia memasuki babak baru pada tahun 2004. Saat itu, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Kehadiran undang-undang ini menjadi tonggak penting karena menegaskan bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki hak atas jaminan sosial, bukan hanya pekerja formal.

Langkah berikutnya hadir pada tahun 2009 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Regulasi ini mewajibkan PT Jamsostek (Persero) untuk bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan, sebuah lembaga nirlaba berbentuk badan hukum publik yang bertugas menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja di seluruh Indonesia.

Trasformasi ke BPS

Transformasi besar tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2014. Pada tanggal tersebut, terdapat dua perubahan penting:

1. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) resmi dialihkan dari Jamsostek ke BPJS Kesehatan, yang khusus menangani layanan jaminan kesehatan nasional.

2. PT Jamsostek (Persero) resmi berganti status menjadi BPJS Ketenagakerjaan, tidak lagi berbentuk BUMN, melainkan badan hukum publik yang langsung bertanggung jawab kepada presiden.

Sejak saat itu, BPJS Ketenagakerjaan memfokuskan diri pada tiga program utama, yaitu:

• Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

• Jaminan Kematian (JKM)

• Jaminan Hari Tua (JHT)

4. Anggaran Pendidikan 20% dan Memperbanyak Beasiswa

Selain demokrasi, salah satu warisan besar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah di bidang pendidikan. Ia menjadi presiden pertama yang menetapkan alokasi 20% APBN untuk pendidikan, sesuai amanat UUD 1945.

Dana tersebut membuka jalan lahirnya berbagai program penting:

• BOS (Bantuan Operasional Sekolah, 2005) yang memastikan sekolah tidak lagi kekurangan biaya operasional.

• Bidikmisi (2010), beasiswa untuk mahasiswa kurang mampu tapi berprestasi.

• LPDP, yang memberi kesempatan pelajar Indonesia menempuh pendidikan di universitas terbaik dunia.

• Tunjangan profesi guru, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.
  
  

5. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Pada masa pemerintahan SBY, salah satu program kebijakan yang cukup populer adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program ini diluncurkan sebagai bagian dari langkah mitigasi dampak sosial akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 2005 dan 2008.

BLT bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat miskin agar tidak terlalu terdampak oleh kenaikan harga BBM. BLT diberikan secara langsung dalam bentuk uang tunai kepada keluarga-keluarga yang tergolong miskin atau rentan secara ekonomi.

Meskipun program ini sempat menimbulkan kontroversi, namun BLT juga dilihat sebagai langkah cepat untuk meredam gejolak sosial akibat inflasi yang diakibatkan oleh kenaikan harga energi.

6. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi menjadi salah satu agenda besar pada masa pemerintahan SBY. Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas di kalangan birokrasi pemerintahan.

Salah satu langkah konkrit dari reformasi birokrasi ini adalah penyederhanaan sistem perizinan, penerapan meritokrasi dalam pengangkatan pejabat, serta penguatan lembaga-lembaga pengawasan seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dan Ombudsman Republik Indonesia.

7. Mendamaikan Konflik Aceh, Membangun Sistem Penanggulangan Bencana

Penanggulangan kebencanaan juga menjadi peninggalan yang tak bisa dilupakan selama kepemimpinan Presiden SBY. 

Di awal kekuasaan, Indonesia dilanda bencana mahadahsyat, yakni Tsunami Samudera Hindia yang memuat Aceh luluh lantah. Dari sini, pemerintah kemudian belajar banyak bahwa penanggulangan bencana jadi sesuatu yan penting sebab Indonesia negara rawan bencana. Bahkan, fokusnya tak hanya menanggulangi, tapi juga mitigasi.

Foto: Rumah-rumah yang hancur terlihat dalam pemandangan udara kota Meulaboh di provinsi Aceh, Indonesia, yang diratakan oleh gelombang pasang, pada hari Sabtu, 1 Januari 2005. (AP Photo/Dudi Anung, File) Rumah-rumah yang hancur terlihat dalam pemandangan udara kota Meulaboh di provinsi Aceh, Indonesia, yang diratakan oleh gelombang pasang, pada hari Sabtu, 1 Januari 2005. (AP Photo/Dudi Anung, File)

 

Pada 2007, terbit UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Ini merupakan Undang-undang pertama terkait bencana setelah Indonesia merdeka. Dari UU tersebut lahirlah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai garda terdepan sebelum dan sesudah terjadi bencana.

Tak lupa juga sektor perdamaian, khususnya terkait konflik Gerakan Aceh Merdeka. Presiden SBY dan Wapres Jusuf Kalla menjadi orang penting di balik selesainya konflik panas selama puluhan tahun tersebut. Pada 15 Agustus 2005, pemerintah Indonesia dan petinggi Gerakan Aceh Merdeka menandatangani perjanjian Helsinki.

Lahirnya perjanjian Helsinki diikuti dengan penetapan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam rangka menyelesaikan masalah atau konflik sosial di kalangan masyarakat, Pemerintahan SBY juga membentuk lembaga-lembaga dialog yang bisa mewujudkan kerukunan bermasyarakat.

8. Ekonomi Tumbuh Tinggi, PDB Melesat

Indonesia menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi di era Presiden SBY pada 2004-2014. Kondisi politik yang stabil serta booming komoditas menjadi salah satu faktor dari tingginya ekonomi di era SBY.

Rata-rata ekonomi Indonesia tumbuh 5,71% di era SBY. Ekonomi Indonesia bahkan sempat menembus 6,3% pada 2007. Angka tersebut menjadi yang tertinggi di Era Reformasi.

Tingginya pertumbuhan ekonomi era SBY ini terbilang luar biasa mengingat ada dua badai besar yang menghantam pemerintahannya.
Pertama, adalah Tsunami besar yang melanda Aceh pada Desember 2004 atau di awal periode pemerintahan SBY.

Kedua adalah Krisis Keuangan Global pada 2008/2009 yang dipicu oleh Krisis Subprime Mortgage di Amerika Serikat.

Dua badai besar tersebut mampu dilalui dengan dampak ekonomi yang terbatas.

Di tangan SBY, nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia melonjak 425% dari Rp 2. 013 triliun pada 2003 menjadi Rp 10.569 triliun pada 2014.

PDB per kapita Indonesia juga meroket 300% dari Rp 10,51 juta pada 2004 menjadi Rp 41,9 juta pada akhir masa jabatan Oktober 2014.

(mae/mae)

Pages

Next