Warisan Abadi 7 Presiden RI: Monas, Satelit, Jalan Tol, BPJS - MRT

Presiden BJ Habibie menjabat sebagai Presiden Indonesia dari 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999, menggantikan Soeharto yang lengser setelah gelombang reformasi.

Meskipun masa kepemimpinannya singkat, Habibie meninggalkan beberapa prestasi penting yang berpengaruh besar pada perkembangan demokrasi, kebebasan, dan kemajuan teknologi di Indonesia. Berikut adalah warisan penting dari era BJ Habibie:

1. Undang-undang Otonomi Daerah

Salah satu prestasi terbesar BJ Habibie adalah pengesahan Undang-Undang Otonomi Daerah pada tahun 1999. UU ini memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya dan kebijakan di wilayahnya masing-masing.

Otonomi daerah bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lokal. UU ini juga menjadi tonggak penting dalam desentralisasi kekuasaan setelah era sentralisasi yang diterapkan selama kepemimpinan Soeharto.

Baca: Daftar Harta Kekayaan Presiden RI, Siapa Paling Tajir dan Miskin?

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah mendapatkan kebebasan yang lebih luas dalam mengambil keputusan, terutama dalam hal keuangan, pembangunan, dan manajemen sumber daya.

2. Kebebasan Pers

Di bawah kepemimpinan BJ Habibie, Indonesia mengalami perubahan besar dalam hal kebebasan pers. Habibie mencabut berbagai aturan yang membatasi kebebasan media, termasuk pembatasan penerbitan surat kabar dan majalah. Pers tidak lagi harus mendapatkan izin dari pemerintah untuk terbit, sehingga era kebebasan pers di Indonesia dimulai.

Kebijakan ini memungkinkan media untuk lebih kritis terhadap pemerintah dan membawa isu-isu penting yang sebelumnya ditutup-tutupi ke publik. Kebebasan pers yang diberikan Habibie membuka jalan bagi terbentuknya media yang lebih independen, berani, dan bebas dari sensor pemerintah.

Foto: Suasana Pemakaman BJ Habibi (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto) Suasana Pemakaman BJ Habibi (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)

3. Pemilu Demokratis 1999

Selama masa jabatan BJ Habibie, Indonesia menggelar Pemilu pertama yang bebas dan demokratis pada tahun 1999.

Pemilu ini dianggap sebagai salah satu tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia, karena dilakukan secara terbuka dan partisipatif, berbeda dari pemilu pada era Orde Baru yang dikendalikan secara ketat oleh pemerintah.

Pemilu 1999 diikuti oleh banyak partai politik, yang menandai akhir dari dominasi Golkar dan dimulainya era multipartai di Indonesia. Pemilu ini berhasil memilih anggota DPR dan MPR baru yang lebih demokratis, sekaligus membuka jalan bagi terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai Presiden ke-4 RI.


4. Pembebasan Timor Timur

Pada masa pemerintahan Habibie, salah satu isu besar yang dihadapi adalah status Timor Timur (sekarang Timor Leste). Setelah bertahun-tahun menjadi wilayah yang dipersengketakan, Habibie mengambil keputusan untuk mengizinkan Timor Timur mengadakan referendum, yang akhirnya memutuskan untuk merdeka dari Indonesia pada 1999.

Meskipun langkah ini kontroversial, keputusan Habibie untuk menghormati hasil referendum tersebut diakui sebagai langkah yang menunjukkan komitmennya terhadap demokrasi dan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Timor Timur. Hal ini juga mengakhiri konflik panjang di wilayah tersebut, meskipun menyebabkan gejolak di dalam negeri.

5. Reformasi Hukum

Di bawah kepemimpinan BJ Habibie, pemerintah Indonesia mulai melakukan reformasi di sektor hukum dan peradilan. Langkah-langkah ini termasuk upaya untuk memperkuat independensi lembaga peradilan dan mengakhiri dominasi pemerintah terhadap sistem hukum.

Walaupun proses reformasi ini baru dimulai pada era Habibie, ia meletakkan fondasi untuk perubahan lebih lanjut dalam upaya memperbaiki sistem hukum yang lebih transparan dan adil.

6. Penghapusan Dwi Fungsi ABRI

Habibie juga memainkan peran penting dalam reformasi militer, khususnya dengan mengurangi peran Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dalam kehidupan politik dan pemerintahan.

7. Membawa Rupiah Kembali Menguat

Di masa kepemimpinannya yang singkat, yakni hanya 1 tahun 5 bulan, Presiden Ke-3 RI ini justru berhasil membuat mata uang garuda menguat 34% dari Rp 16.800 menjadi Rp 7.385 per dolar Amerika Serikat (AS

Pada 21 Mei 1998, Bacharuddin Jusuf Habibie ketiban sampur melanjutkan nakhoda republik ini yang sedang terkoyak oleh krisis keuangan, yang berkembang menjadi krisis ekonomi dan krisis sosial. Demo mahasiswa dan krisis ekonomi yang berlarut menjungkalkan rezim Soeharto.

Beberapa pekan setelah dia menduduki kursi presiden, nilai tukar rupiah sempat ambrol hingga mencapai level terlemahnya sepanjang sejarah, yakni di level Rp 16.800 pada 1 Juni 1998. Sentimen pasar memang sangat buruk di tengah ambruknya ekonomi negara Asia lainnya.

Di Indonesia, bank rush (penarikan dana besar-besaran) menerpa bank-bank sejak tahun 1997 karena nasabah khawatir dana simpanan mereka hilang, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) jatuh dari level psikologis 500 ke 258 (pada 6 Oktober 1998), dan disintegrasi bangsa menyeruak.

Paket restrukturisasi perbankan untuk membangun kembali perbankan yang sehat pada 21 Agustus 1998 cukup efektif. Lewat kebijakan ini, beberapa bank di-merger untuk menjadi bank baru yang kuat dari sisi pendanaan, salah satu hasilnya adalah Bank Mandiri.

Pemerintahan Habibie juga mengambil keputusan besar untuk memisahkan Bank Indonesia (BI) dari pemerintah. Dengan pemisahan itu, BI menjelma menjadi lembaga independen dan mendapatkan lagi kepercayaan.

Habibie mampu meyakinkan pasar global dan menjinakkan tekanan atas rupiah meski tanpa dukungan intervensi BI, yang kala itu belum memiliki kewenangan stabilisasi rupiah. Gubernur BI Perry Warjiyo kini berwenang mengintervensi rupiah berkat UU tentang BI (No. 23 tahun 1999), yang diteken oleh Habibie.

Dalam masa pemerintahan Habibie, rupiah tercatat menguat 34,1%, dari Rp 11.200 per dolar AS (20 Mei 1998) menjadi Rp 7.385 (20 Oktober 1999). Rupiah bahkan sempat menyentuh level terkuatnya dalam sepanjang sejarah Indonesia setelah krisis 1997, yakni pada 6.550 per dolar AS (28 Juni 1999).

(mae/mae)

Pages

Next