CNBC Indonesia Research
Jokowi Genjot Hilirisasi Tambang, Industri Lain Jangan Lupa!
Foto: Presiden Joko Widodo mengawali kunjungan kerjanya ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan meninjau pembangunan smelter baru yang dimiliki PT Timah Tbk di Kabupaten Bangka Barat, pada Kamis, 20 Oktober 2022. Dalam keterangannya selepas peninjauan, Presiden menyebut bahwa pembangunan smelter tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melakukan hilirisasi bahan tambang. (Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta, CNBC Indonesia - Akhir-akhir ini Pemerintah memang tengah serius mengupayakan hilirisasi pertambangan di Tanah Air. Setelah sukses menutup keran ekspor bijih nikel beberapa tahun lalu, kali ini pemerintah akan menyetop ekspor mineral mentah lainnya seperti bijih bauksit dan timah.
Pemerintah beranggapan bahwa hilirisasi komoditas mineral mentah di dalam negeri cukup penting. Sebab, nilai tambah dari produknya bisa mencapai berkali kali lipat. Inikah yang menjadi kunci Indonesia bisa menjadi negara maju?
Melansir dari penyataan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia pada program Mining Zone CNBC Indonesia, Ia menyebutkan hilirisasi sumber daya alam bisa menjadi jalan bagi Indonesia menjadi Negara Maju.
Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kembali pentingnya hilirisasi komoditas tambang, khususnya nikel, di dalam negeri.
Meski Oktober 2022 lalu Indonesia telah dinyatakan kalah di dalam gugatan pertama di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body (DSB) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait larangan ekspor bijih nikel, Presiden menegaskan RI tak akan mundur.
Presiden beralasan, kebijakan hilirisasi di dalam negeri penting agar negara ini bisa melompat menjadi negara maju.
"Saya sampaikan ke Menteri jangan tengok kanan kiri. Digugat di WTO, terus, kalah tetap terus, karena inilah yang akan melompatkan negara berkembang menjadi negara maju, apalagi negara kita," tuturnya dalam Mandiri Investment Forum di Jakarta, Rabu (01/02/2023).
Menurutnya, RI takkan berhasil menjadi negara maju bila tidak menggencarkan hilirisasi di dalam negeri. Dia mengakui, yang paling sulit dari kebijakan hilirisasi ini yaitu mengintegrasikan komoditas-komoditas yang dimiliki.
"Jangan berpikir negara kita akan jadi negara maju kalau kita takut menghilirkan bahan-bahan mentah yang ada di negara kita. Dan yang paling sulit memang mengintegrasikan dari hilirisasi, (mengintegrasikan) komoditas-komoditas yang kita miliki," tambahnya.
Sebagai informasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menyusun peta jalan (roadmap) hilirisasi di Indonesia hingga 2040alah satu poin dari peta jalan itu, yakni hilirisasi membutuhkan investasi hingga US$ 545,3 miliar atau setara Rp 8.200 triliun dengan kurs Rp 15.200/US$ sampai tahun 2040.
Adapun 21 komoditas yang ditetapkan Pemerintah Indonesia untuk dilakukan hilirisasi itu, yakni batu bara, nikel, timah, tembaga, bauksit, besi baja, emas perak, aspal, minyak bumi, gas, sawit, kelapa, karet, biofuel, kayu log, getah pinus, udang, perikanan, kepiting, rumput laut, dan garam.
Hilirisasi pertambangan memang bisa membuat negara maju, tetapi jika melupakan industri yang lain tentunya cita-cita tersebut bisa terhambat.
Misalnya saja industri tekstil yang sedang tak cemerlang di tengah isu resesi yang membayangi di tahun 2023 ini. Pemutusan hubungan kerja atau PHK rentan terjadi, terutama di sektor padat karya yang berorientasi ekspor ke Amerika Serikat dan Uni Eropa.
Indonesia jika ingin terus maju dan berkembang tentunya harus memperbaiki berbagai sektor baik dari sisi industri pertambangan maupun manufaktur.
Bahkan tak sampai di situ, kualitas SDM pun menjadi pemeran utama jika ingin menjadi negara maju dengan tingkat pendidikan terjamin.
Namun pada dasarnya yang bisa kita lakukan saat ini adalah memaksimalkan potensi yang ada. Indonesia tak akan menjadi negara maju jika hilirisasi ini hanya sebuah nama baik saja. Dengan potensi 'harta karun' Indonesia yang melimpah terutama sumberdaya mineral, ini menjadi suatu upaya agar kita bisa memiliki pendapatan per kapita yang tinggi.
Pendapatan per kapita yang tinggi akan berdampak pada tingkat kemakmuran masyarakatnya. Maka dari itu, kami menilai bahwa hilirisasi adalah sebuah proses dan upaya yang akan menekan angka pengangguran. Selain itu, semakin tinggi pendapatan per kapita, maka semakin kecil tingkat kemiskinannya.
Berkat hilirisasi, ekspor juga bisa lebih banyak. Hal tersebut terjadi karena negara ini mampu untuk memproduksi produk. Dengan catatan, mesti dibarengi dengan kemajuan teknologi dan sumber daya yang memadai.
Maka dari itu, sekali lagi program hilirisasi industri tentunya memiliki tujuan meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri, di tengah harga komoditas yang kian menanjak. Sebab, selain memiliki andil dalam tumbuhnya kinerja ekspor nasional, percepatan hilirisasi sektor industri juga berdampak positif pada kesejahteraan rakyat.
Baca Halaman Selanjutnya >>> Tumbuhnya Ekonomi Maluku Utara Karena Hilirisasi
