Cuan Jumbo, Proyek Kebanggaan Jokowi Bikin Eropa Panas Dingin

• Hilirisasi Indonesia bakal menjadi jalan untuk merubah 'nasib' negara kita.
• Kebijakan hilirisasi  terbukti berdampak positif sehingga programnya penting dilakukan
• Hilirisasi penuh tantangan, terutama dari luar negeri.

Jakarta, CNBC Indonesia - Serangkaian ujian berat terus dihadapi Indonesia dalam menjalankan hilirisasi, proyek  kebanggaan presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, pemerintah pantang menyerah untuk tetap konsisten membanggakan proyek besar ini.

Hilirisasi merupakan strategi pemerintah guna meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki suatu negara. Tak hanya itu, pemerintah juga betul-betul meyakini bahwa hilirisasi akan menjadi lompatan besar peradaban negara.

Meski digugat di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, Presiden mendorong agar pemerintah Indonesia tetap berani maju dalam menghadapi gugatan tersebut.
Terlebih, bukti nyata terlihat jelas kepada ekonomi Indonesia. Ekspor produk nikel dan investasi sektor ini melonjak pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Dengan cadangan nikel terbesar di dunia, hilirisasi nikel jadi krusial agar Indonesia bisa mengambil kesempatan masuk dalam rantai pasok pengembangan  kendaraan listrik dunia.

Kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi menjalankan larangan ekspor bijih nikel dan mengembangkan hilirisasi di dalam negeri berbuah manis. Terbukti, nilai ekspor nikel berhilirisasi mampu menghasilkan nilai tambah yang fantastis.

Tercatat nilai ekspor nikel pada tahun 2022 tembus hingga US$ 33 miliar atau mencapai Rp 514,3 triliun. Realisasi itu naik signifikan dari yang tahun 2021 mencapai US$ 20,9 miliar, bahkan dari tahun 2018-2019 yang hanya US$ 3,3 miliar.

Namun, jika di flashback saat tahun 2021 larangan ekspor nikel mengganggu pasokan nikel global dan dapat menimbulkan konflik dagang.
Akibat larangan ekspor nikel, Uni Eropa melayangkan terhadap kebijakan Indonesia ini ke Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Indonesia kini tengah menghadapi gugatan.

Nikel menjadi sumber daya energi yang mampu membawa kemajuan bagi suatu daerah. Dengan pengelolaan tepat dan mengedepankan kelestarian lingkungan, nikel akan memberikan keberkahan bagi masyarakat setempat.

'Jalan Terjal' Masih Panjang

Bahkan pemerintah kerap kali menyebut bahwa 'hilirisasi menjadi kunci negara maju'. Peta jalan tentu sudah dirangkai sedemikian rupa.
Kalau menilik roadmap tersebut investasi yang dibutuhkan begitu besar mencapai angka US$ 545,3 miliar atau serata dengan Rp 8.200 triliun hingga 2024 mendatang.

Tak hanya butuh investasi besar, program hilirisasi Indonesia juga menghadapi tantangan berat dari banyaknya negara yang tak sepakat.

Belum selesai persoalan gugatan WTO yang masih berjalan, baru-baru ini Dana Moneter International (IMF) belum lama ini meminta pemerintah Indonesia untuk menghapus secara bertahap kebijakan larangan ekspor dan hilirisasi pertambangan.
IMF menambah daftar lembaga yang menentang kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi perihal hilirisasi.

Menko Kemaritiman dan Investasi  Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa berdasarkan pengalamannya negara berkebang seperti Indonesia memang harus berjuang sendiri untuk menjadi negara maju di dunia. Dia menilai, tidak akan sebuah negara menjadi negara maju bila terus-terusan menjadi 'budak' dari negara maju.

Untuk diketahui, puluhan tahun Indonesia hanya ekspor bijih mentah. Indonesia sendiri saat ini menguasai lebih dari 20% total ekspor nikel dunia.
Negara ini menjadi eksportir nikel terbesar kedua untuk industri baja negara-negara Uni Eropa.

Nilai ekspor bijih nikel Indonesia mengalami peningkatan tajam dalam beberapa tahun terakhir. Tercatat, ekspor bijih nikel Indonesia naik signifikan sebesar 18% pada kuartal kedua 2019 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017. "Terlepas dari usaha yang kami lakukan, Indonesia tetap tidak beranjak dari langkahnya dan mengumumkan larangan ekspor pada Januari 2020.

Uni Eropa juga keberatan dengan kebijakan Indonesia yang membebaskan pajak dan bea masuk impor untuk pembangunan smelter sepanjang memenuhi konten lokal sebesar 30%, dan menganggap kebijakan itu sebagai subsidi ilegal.

Hingga kini persoalan WTO ini masih melanjutkan perjuangan. Hingga saat ini, Indonesia dan Uni Eropa masih menunggu terbentuknya hakim oleh Badan Banding WTO yang saat ini belum ada karena terdapat blokade pemilihan Badan Banding oleh salah satu Anggota WTO (Amerika Serikat).

Dengan adanya blokade tersebut, maka segala sesuatu menjadi tertunda. Setidaknya ada 25 kasus banding yang menunggu di proses oleh Badan Banding WTO.

Kendati demikian, ini sebagai waktu bagi pemerintah dan kuasa hukum telah menyiapkan argumen untuk menguji keputusan panel awal yang dianggap keliru dalam menginterpretasikan aturan WTO.

Bahkan, terbaru Uni Eropa (UE) kembali memberikan tekanan terhadap aksi pemerintah Indonesia yang mengajukan banding gugatan atas kekalahan gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO). Uni Eropa meluncurkanEnforcement Regulationuntuk meminta konsultasi kepada stakeholder seperti industri pengguna bijih nikel dari Indonesia.

Jika Enforcement Regulation terindikasi adanya case kerugian pada industri di Uni Eropa atas kebijakan negara lain seperti Indonesia. Maka Uni Eropa akan menerapkan kebijakan balasan seperti memberikan bea masuk pada barang-barang impor dari Indonesia.

Kendati mendapat banyak protes, Presiden Jokowi tetap menegaskan bahwa pihaknya akan melanjutkan pelarangan ekspor mineral mentah ke luar negeri.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]