IMF Bukan 'Dewa', Hilirisasi Harga Mati Masa Depan RI

• IMF mengkiritisi program hilirisasi dalam report terbaru mereka, IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia.
• IMF meminta pemerintah mempertimbangkan penghapusan bertahap kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produksi dan membuat 'marah' pemerintah
• Program hilirisasi merupakan ambisi besar Jokowi dalam memberi nilai tambah 

Jakarta, CNBC Indonesia - Dana Moneter Internasional (IMF) merilis dokumen berjudul "IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia" pekan lalu.

Dalam laporan tersebut, IMF meminta pemerintah mempertimbangkan penghapusan bertahap kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produksi.

Paparan IMF ini diungkapkan dalam Article IV Consultation, IMF menilai kebijakan hilirisasi perlu mempertimbangkan masalah analisa biaya dan manfaat. IMF mengingatkan agar kebijakan hilirisasi menimbulkan rambatan negatif bagi negara lain.

"Biaya fiskal dalam hal penerimaan (negara) tahunan yang hilang saat ini tampak kecil dan ini harus dipantau sebagai bagian dari penilaian biaya-manfaat ini," kata IMF dalam laporannya.

Oleh sebab itu, IMF mengimbau adanya analisa rutin mengenai biaya dan manfaat hilirisasi. Analisa ini harus diinformasikan secara berkala dengan menekankan pada keberhasilan hilirisasi dan perlu atau tidaknya perluasan hilirisasi ke jenis mineral lain.

Pemerintah sebelumnya menegaskan tidak akan mengikuti saran International Monetary Fund (IMF), yang menyarankan pemerintah Indonesia agar menghapus kebijakan hilirisasi.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers Jumat (30/6/2023).

"IMF mengatakan negara kita rugi, ini di luar nalar berpikir sehat saya. Darimana Indonesia rugi? Dengan kita hilirisasi penciptaan nilai tambah tinggi di negara kita," jelas Bahlil.

Menilik Keuntungan Hilirisasi Nikel Indonesia

Indonesia kini tengah menggenjot hilirisasi nikel di dalam negeri. Demi tujuan itu, pemerintah pun tak segan untuk melarang ekspor bijih nikel sejak awal 2020 lalu.

Meski pelarangan ekspor bijih nikel baru dilakukan pada 2020, namun program hilirisasi nikel di dalam negeri saat ini bisa dikatakan sukses. Pasalnya, Indonesia telah meraup nilai tambah yang berganda sejak nikel yang dijual sudah berupa logam atau hasil pengolahan di dalam negeri.

Indonesia berhasil meraup nilai tambah dari nikel sebesar US$ 33 miliar atau sekitar Rp 514 triliun pada 2022.

Kesuksesan hilirisasi nikel RI ini juga diakui oleh Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dalam catatan CNBC Indonesia. Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey mengatakan, program hilirisasi atau pemurnian komoditas nikel menunjukkan keberhasilan yang besar.

Bahkan, menurutnya keberhasilan hilirisasi nikel dalam negeri sudah terlalu "over".

Keberhasilan hilirisasi nikel ini menurutnya dibuktikan dengan banyaknya pabrik pengolahan nikel yang bermunculan.

Meidy menyebutkan bahwa diperkirakan ada 43 pabrik pengolahan nikel hingga 2023 ini. Bahkan, jumlah ini diperkirakan akan semakin meningkat lagi. Pada 2025, dia memperkirakan akan terdapat 136 pabrik pengolahan nikel beroperasi di Indonesia.

Keberhasilan hilirisasi nikel juga dibuktikan dengan konsumsi bijih nikel dalam negeri yang akan terus bertambah. Pada tahun ini konsumsi bijih nikel di Indonesia diperkirakan bisa mencapai 145 juta ton bijih nikel.

Tak berhenti di situ, bahkan sampai tahun 2025, konsumsi bijih nikel di dalam negeri diperkirakan akan semakin meroket hingga 400 juta ton per tahun.

IMF Pernah Menyampaikan Apresiasi pada Indonesia

Perlu diketahui, Juni 2023 lalu Direktur IMF menyampaikan apresiasi dan catatan positif terhadap berbagai kebijakan yang ditempuh otoritas Indonesia selama tahun 2022. Pertama, keberhasilan otoritas untuk kembali kepada batas maksimal defisit fiskal 3%, lebih cepat dari yang diperkirakan dan komitmen otoritas untuk menerapkan disiplin fiskal.

Kedua, penerapan kebijakan moneter yang memadai untuk menjaga stabilitas harga.
Ketiga, ketahanan sektor keuangan yang tetap terjaga. Keempat, penerapan UU Cipta Kerja serta UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dengan memastikan implementasi yang tepat dan keberlanjutan momentum reformasi untuk mendorong kemudahan berinvestasi, meningkatkan pendalaman pasar keuangan, dan memitigasi dampak scarring dari pandemi.

Kelima, strategi diversifikasi Indonesia yang fokus pada upaya hilirisasi dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekspor. Keenam, komitmen otoritas untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan deforestasi.
Poin kelima ini yang menjadi sorotan bak berlawanan dengan apa yang diterbitkan pekan lalu.

Berdasarkan laporan Badan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia pada 2022. Total produksinya diperkirakan mencapai 1,6 juta metrik ton atau menyumbang 48,48% dari total produksi nikel global sepanjang tahun lalu.

Selain unggul sebagai produsen, Indonesia tercatat sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia pada 2022 yakni mencapai 21 juta metrik ton. Posisinya setara dengan Australia. Ada pula Brasil sebagai pemilik cadangan nikel terbesar dunia berikutnya sebanyak 16 juta metrik ton.

Kalau data ini kurang meyakinkan bahwa Indonesia ini kaya, kita kulik data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat cadangan nikel kita bisa sampai ratusan tahun. Menurut BPS stok nikel nasional bisa dimanfaatkan untuk produksi selama 108 tahun. Simak buktinya.
Wajar saja jika pemerintah Indonesia berpikir kita 'harus mandiri' dengan sumberdaya dan kekayaan alam yang kita miliki.

Letak Wewenang IMF Kritisi Kebijakan Indonesia

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Selasa (7/4/2023) buka suara terkait dengan laporan IMF tersebut. Menurutnya, lembaga internasional ini berhak memiliki pandangannya sendiri yang dituangkan dalam Article IV.

"Indonesia punya kebijakan yang tujuannya memperkuat struktur industri kita, meningkatkan nilai tambah, dan dengan keputusan itu neraca pembayaran kita makin kuat, ya harusnya malah makin bagus, kan kayak gitu, jadi enggak ada hubungannya [dengan IMF] menurut saya," tegas Sri Mulyani.

Apasih Fungsi dan Wewenang IMF hingga Sri Mulyani menegaskan hal tersebut?

Sebagaimana diketahui, International Monetary Fund (IMF) atau Dana Moneter Internasional adalah lembaga keuangan internasional yang jadi salah satu bagian dari sistem Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

IMF memiliki fungsi untuk menyediakan bantuan berupa pinjaman dan masukan keuangan kepada negara anggotanya untuk mempromosikan stabilitas ekonomi di seluruh dunia. Selain itu, IMF juga turut memantau 'kesehatan' ekonomi negara-negara anggota dan memberi pinjaman kepada anggotanya yang berada dalam kesulitan ekonomi.

Dalam menjalankan perannya sebagai 'petugas pemadam kebakaran keuangan' dunia, IMF mencoba mendorong stabilitas keuangan melalui mekanisme pengawasan, seperti pemantauan tingkat utang, kebijakan fiskal, dan kesehatan ekonomi secara keseluruhan di negara-negara anggota.

Bila krisis ekonomi terjadi, IMF seringkali turun tangan untuk memberikan pinjaman kepada pemerintahan yang sedang tidak stabil.
Pinjaman IMF sering disertai dengan reformasi ekonomi yang diamanatkan. Kondisi ini mencakup penyesuaian kontroversial, seperti langkah-langkah penghematan fiskal, privatisasi, dan kenaikan suku bunga.

Selain pinjaman, IMF juga memberikan bantuan teknis kepada negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi. Ini termasuk berbagi praktik terbaik untuk kementerian keuangan, bank sentral dan otoritas pajak.

Dengan fungsi dan tugas-tugas ini seharusnya IMF mendukung apa yang dilakukan pemerintah.

Jalannya Terjal! Tapi Jokowi Maju Terus

Meskipun tak ada pejabat yang setuju dengan rekomendasi IMF. Namun perlu menjadi catatan bahwa kita bisa mengambil hal-hal baiknya saja.

Sebagaimana ungkapan Jokowi dalam pidatonya yang meminta kepada seluruh menterinya untuk mengkaji beberapa program hilirisasi industri, infrastruktur energi baru terbarukan hingga ekonomi hijau, yang belum bisa berjalan.
Namun ia meminta kepada seluruh kabinet kerjanya tetap fokus pada program itu

Program kebanggaan Indonesia yakni hilirisasi pertambangan ini saat ini memang tengah digoyang negara maju. Salah satunya IMF yang meminta program ini dihentikan dan tidak meluas kepada komoditas lainnya, meski tidak dijelaskan alasannya.

Tapi harapannya program ini bisa mewujudkan mimpi Indonesia menjadi negara maju yang ditarget di 2045 mendatang.
Hilirisasi sudah jelas mampu meningkatkan nilai tambah yang fantastis dengan catatan proyek ini harus berjalan secara berkelanjutan dan serius agar tidak memunculkan berbagai kerugian.

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]