Kebijakan Jokowi Dinilai Masih Jauh dari Ideal, Kenapa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kebijakan hilirisasi yang saat ini dilakukan Pemerintah Indonesia masih belum bisa dikatakan ideal. Sebab, hilirisasi yang dilakukan Indonesia saat ini baru sebatas pada industri yang mengolah barang setengah jadi.

"Masih jauh dari ideal karena kita belum produksi mobil listrik nasional dan baterai, kita baru mengekspor dalam bentuk feronikel dan pig iron," ungkap Bhima kepada CNBC Indonesia, Selasa (4/7/2023).

Menurut Bhima, alih-alih menetapkan kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah, sebaiknya Pemerintah Indonesia menggunakan cara lainnya. Salah satunya, dengan tetap membuka keran ekspor mineral mentah dengan mempertimbangkan skema tarif atau bea keluar yang lebih tinggi.

Misalnya, menetapkan pajak ekspor untuk bijih nikel yang lebih tinggi dibandingkan dengan besaran pajak ekspor untuk Feronikel (FeNi) dan Nickel Pig Iron (NPI).

Sementara, bagi produk nikel yang menghasilkan produk berupa stainless steel dan baterai (EV) bisa mendapatkan keringanan, bahkan pembebasan bea keluar. Dengan demikian, cara-cara hilirisasi seperti ini dinilai lebih produktif dibandingkan pelarangan total.

Oleh sebab itu, ia menilai kebijakan Indonesia yang menutup keran ekspor bijih bauksit berpotensi digugat di World Trade Organization (WTO) oleh China seperti yang terjadi pada larangan ekspor bijih nikel.

"Saya pikir bauksit juga akan sama ya kalau gak hati hati juga akan digugat kalau kemarin nikel digugat Eropa. Bauksit ini akan digugat oleh Tiongkok. Dan itu biaya nya mahal dan justru menimbulkan iklim ketidakpastian jadi perlu dicari cara cara lain," katanya.

Baca: Setelah Uni Eropa & IMF, Jokowi Bakal Hadapi Serangan China?

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article RI Kalah di WTO, Jokowi Siap Maju hingga Tetes Darah Terakhir