Investor Pusing Jokowi Setop Ekspor CPO, Awas IHSG Rontok!

Jebloknya Wall Street tentunya memberikan sentimen negatif ke pasar saham global. Maklum saja, Wall Steet merupakan kiblat bursa saham dunia.

Tetapi di tahun ini, IHSG tidak terlalu terpengaruh dengan Wall Street. Bursa Kebanggaan Tanah Air malah mencetak rekor tertinggi sepanjang masa berkali-kali saat Wall Street merosot.

Salah satu pemicunya yakni tingginya harga komoditas yang menguntungkan bagi Indonesia. Neraca perdagangan mencatat surplus 23 bulan beruntun, yang membuat pendapatan negara melonjak.

Hingga Maret 2022, saldo anggaran lebih (SAL) yang dikantongi pemerintah tercatat Rp 149,7 triliun sementara penerimaan negara sudah mencapai Rp 501 triliun. Penerimaan tumbuh 32,1% dibandingkan Januari-Maret 2021.

Fundamental dalam negeri yang membaik membuat investor asing memborong saham di dalam negeri. Seperti yang disebutkan sebelumnya, net buy sepanjang tahun ini tercatat lebih dari Rp 46 triliun.

Perang Rusia dan Ukraina yang memicu capital outflow dari pasar saham Eropa juga ditampung di dalam negeri.

Namun, di saat Indonesia sedang mendapat "durian runtuh" dari tingginya harga komoditas, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan melarang ekspor CPO, salah satu kontributor terbesar surplus neraca perdagangan.

Baca: Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng, Malaysia Diuntungkan?

Keputusan tersebut ditetapkan Jokowi Jumat pekan lalu setelah memimpin rapat terbatas mengenai pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, utamanya minyak goreng dalam negeri.
Kebijakan ini akan berlaku mulai 28 April 2022, hingga batas waktu yang belum ditentukan.

"Saya akan terus memantau dan mengevaluasi kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng melimpah dengan harga terjangkau," kata Jokowi dalam keterangan pers lewat akun Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (22/4/2022).

"Hari ini saya telah memimpin rapat tentang pemenuhan kebutuhan pokok rakyat utamanya yang berkaitan dengan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. Dalam rapat tersebut telah saya putuskan pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng," kata Presiden.

Kebijakan tersebut tentunya bisa memberikan dampak negatif ke IHSG, tidak hanya emiten sawit, tetapi juga secara keseluruhan. Sebab, dengan dilarangnya ekspor CPO pendapatan negara akan berkurang drastis.

Putera Satria Sambijantoro, ekonom Bahana Sekuritas memperkirakan Indonesia bisa kehilangan US$ 3 miliar atau Rp 42,9 triliun belum dengan pajak ekspor.

"Setiap bulan, CPO dan produk turunannya menyumbang USD3 miliar dari ekspor Indonesia, selain Rp 4 triliun dari pendapatan pajak ekspor," ujar Satria.

Satria juga mengatakan bahwa akibat lebih serius dari hubungan dagang dengan negara yang membeli CPO dari Indonesia seperti China, India, Pakistan, dan AS. Larangan ekspor CPO bisa menimbulkan aksi balasan terkait impor barang manufaktur Indonesia.

Meski demikian, masih belum jelas bagaimana implementasi pelarangan ekspor tersebut.

Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Daglu Kemendag) Veri Anggrijono mengatakan pihaknya masih menggodok aturan lebih lanjut soal alokasi CPO yang selama ini diekspor pasca dilarang Presiden Joko Widodo.

Ia mengaku saat ini belum bisa memberikan keterangan lebih jauh. Namun, hingga hari ini, pembahasan sudah dilakukan dengan kementerian dan lembaga terkait.

"Dari Jumat sampai dengan kemarin, kami bahas di level eselon satu dengan kementerian/lembaga terkait dan siang nanti (pembahasan) di tingkat menteri," ungkapnya kepada CNNIndonesia.com, Minggu.

HALAMAN SELANJUTNYA >>> Cermati Sentimen Penggerak Pasar Hari Ini (2)

(pap/pap)

Pages

Next