Pedagang Kasih Kondisi Terbaru Minyakita di Pasar, Curhat Begini
Jakarta, CNBC Indonesia - Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) DKI Jakarta mengungkap kondisi riil distribusi minyak goreng rakyat merek Minyakita di lapangan yang dinilai belum sepenuhnya berjalan lancar, meski pemerintah menyatakan stok dalam kondisi aman.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) IKAPPI DKI Jakarta Miftahudin menegaskan, persoalan utama yang dirasakan pedagang bukan semata soal ketersediaan barang, melainkan distribusi yang belum merata.
"Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dalam beberapa momentum, masih terdapat ketidakseimbangan pasokan yang dirasakan oleh pedagang. Hal ini menandakan, persoalan tidak berhenti pada ketersediaan stok, tetapi juga menyangkut kelancaran distribusi," kata Miftahudin dalam keterangannya, dikutip Kamis (16/4/2026).
Ia menekankan, pedagang pasar tradisional merupakan pihak yang paling merasakan dampak langsung dari dinamika pasokan, terutama sejak peralihan dari minyak curah ke Minyakita.
"Sebagai pelaku langsung di lapangan, kami merasakan bagaimana dinamika pasokan dan lonjakan permintaan terjadi, terutama pasca peralihan dari minyak curah ke Minyakita," ujarnya.
Dalam situasi ini, IKAPPI meminta agar polemik Minyakita tidak diarahkan menjadi narasi yang menyudutkan pedagang. Sebab, pedagang tidak memiliki kendali terhadap distribusi maupun suplai dalam skala besar.
"Dalam konteks ini, perlu ditegaskan bahwa pedagang bukan penentu distribusi, melainkan pihak yang paling terdampak dari setiap kebijakan dan gangguan pasokan," tegas dia.
Miftahudin juga mengingatkan agar pernyataan pemerintah terkait stok aman, tidak berujung pada kesalahpahaman di masyarakat.
"Kami mengingatkan, jangan sampai narasi 'stok aman' justru berujung pada penyudutan pedagang pasar tradisional. Sebab, pedagang tidak memiliki kapasitas untuk mengatur suplai, apalagi mempengaruhi distribusi dalam skala besar," lanjutnya.
Menurut Miftahudin, peran pedagang justru sangat krusial dalam menjaga rantai pasok pangan. Karena itu, mereka tidak seharusnya dijadikan pihak yang disalahkan.
"Pedagang pasar tradisional adalah bagian penting dari ekosistem pangan nasional. Kami bukan sumber masalah, melainkan pihak yang paling awal merasakan dampak dari setiap kebijakan yang tidak berjalan optimal di lapangan," ujarnya.
IKAPPI pun mendorong pemerintah, khususnya Perum Bulog, untuk memastikan distribusi Minyakita berjalan tanpa hambatan hingga ke tingkat pasar tradisional.
"Dalam hal ini, Bulog sebagai institusi yang memiliki mandat menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, perlu memastikan distribusi Minyakita tidak mengalami hambatan di setiap rantai penyaluran," kata Miftahudin.
"Karena itu, IKAPPI menegaskan agar pedagang tidak dijadikan tumbal dalam polemik Minyakita. Fokus perbaikan harus diarahkan pada penguatan sistem distribusi agar pasokan benar-benar stabil dan merata hingga ke tingkat pasar," ucap dia.
Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengusulkan kenaikan DMO dari 35% menjadi 65% dengan alasan meningkatnya kebutuhan distribusi, terutama untuk program bantuan pangan yang menjangkau sekitar 33 juta penerima manfaat, hingga kebutuhan untuk menyalurkan ke pasar-pasar SP2KP.
Jika usulan tersebut disetujui, volume pasokan Minyakita yang diterima Bulog diperkirakan bisa meningkat signifikan dari saat ini sekitar 40.000-45.000 kiloliter per bulan menjadi 60.000-70.000 kiloliter.
Meski demikian, pemerintah belum mengambil keputusan final terkait perubahan kebijakan tersebut. Pembahasan masih berlangsung lintas kementerian, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan dalam negeri dan keberlanjutan pasokan dari produsen.
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]