Terjadi Lagi! Pedagang Ogah Jual Beras SPHP-Minyakita, Ini Alasannya
Jakarta, CNBC Indonesia - Harga minyak goreng dan beras secara umum terpantau relatif stabil dan aman. Namun kondisi berbeda terjadi pada produk merek pemerintah, yakni Minyakita dan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), yang justru banyak tidak dijual pedagang. Alasannya, pedagang menilai adanya skema harga dan distribusi yang memberatkan ongkos modal para pedagang.
Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia di Pasar Rumput, Jakarta Selatan, pada Senin (2/2/2026) pagi, sejumlah pedagang mengaku memilih tidak menjual Minyakita dan beras SPHP, meski komoditas sejenis dengan merek lain tersedia dengan harga relatif stabil.
Untuk minyak goreng, Suparno mengatakan harga minyak goreng kemasan non-pemerintah, atau seperti merek Tropical, Sania, hingga Rizki masih normal.
"Migor (minyak goreng) normal harganya, kalau yang tropical Rp22.000 per liter, Sania Rp21.000, Rizki Rp16.000 per liter," ujarnya.
Namun, ia memilih tidak menjual Minyakita. "Kalau Minyakita saya nggak jual, anomali itu. Ribet urusannya kalau Minyakita. Pemerintah suruh kita (pedagang) jual nggak boleh lebih Rp16.000 per liter, Rp15.700 ya HET nya. Tapi modal kita beli aja sudah Rp17.000 per liter," kata Suparno saat ditemui di lokasi.
Menurutnya, jika pemerintah ingin pedagang menjual sesuai harga eceran tertinggi (HET), seharusnya pasokan langsung disediakan oleh pemerintah langsung kepada para pedagang, sehingga mereka tidak perlu lagi membeli dari agen/distributor.
"Kalau pemerintah mau kita jual sesuai HET harusnya barang langsung ada dari pemerintah dong. Ini kan kita juga dapetnya dari agen, yang udah mahal juga harganya. Susah lah, nggak masuk buat jual Minyakita," ucap dia.
Ia juga menyinggung rencana distribusi oleh Bulog langsung kepada pengecer atau pedagang di pasar yang belum terlihat.
"Bulog katanya mau distribusi, mana? Nggak ada sampai sekarang," katanya.
Hal senada disampaikan Mila. Ia mengaku tidak menyuplai Minyakita karena harganya di tingkat agen sudah tinggi.
"Minyakita kosong, saya memang nggak supply. Soalnya di agennya sudah mahal, tapi kita pedagang dipaksa pemerintah jual sesuai HET, gimana ceritanya kan? nggak bisa lah ribet, mending nggak usah jual," ujarnya.
Mila menambahkan, permintaan Minyakita juga tidak terlalu besar. "Wong yang nyari Minyakita juga nggak banyak, yang pedagang-pedagang UMKM mereka belinya yang merek Rizki, dia udah Rp16.000 per liter saya jual. Sudah jelas harganya segitu. Kalau Minyakita kan engga," sebut dia.
Meski begitu, ia membuka peluang jika pasokan langsung disediakan pemerintah.
"Ya tapi nanti kalau mungkin Bulog mau supply sih alhamdulillah, asalkan kita pedagang nggak rugi, pasti kita jual. Mana ada jualan mau rugi," ujarnya.
Kondisi serupa juga terjadi pada beras SPHP. Yanto, pedagang beras di Pasar Rumput, mengatakan harga beras secara umum saat ini stabil.
"(Harga beras) medium Rp13.200-Rp13.600 per kg, (harga beras) premiun Rp14.000-Rp16.500 per kg. Harga lagi biasa-biasa saja sih sekarang, di induknya (Pasar Induk Beras Cipinang/PIBC) juga varian masih banyak, jadi harga cenderung stabil ya," kata Yanto.
Namun, ia mengaku tidak menjual beras SPHP karena persoalan ongkos.
"Cuma kalau SPHP saya gak ngambil, berat di ongkos, karena harus bayar orang ngambilnya, kalau saya ngambil ke sana toko nggak ada yang jaga," ujarnya.
Ia menjelaskan, meski proses pengambilan yang dilakukan sendiri itu tidak dipungut biaya alias gratis, biaya muncul jika meminta komoditas tersebut diantar.
"Kalau ngambil sendiri ke sana memang gratis, tapi saya kan minta anter, jadi bayar orang, dikenain Rp500 per kg," sebut dia.
Menurut Yanto, akan lebih mudah jika SPHP tersedia di Pasar Induk Beras Cipinang. "Ya andaikan SPHP ada di induk mungkin bisa kebeli sama saya, sekalian belanja beras yang lain. Tapi kan kalau SPHP nggak masuk induk ya, jadi harus ngambil di tempat lain. Itu kalau saya berat di ongkosnya," katanya.
Ia juga melihat pedagang lain mengambil sikap serupa. "Tapi saya liat (kios) yang lain, mereka juga nggak jual SPHP. Kemarin saya tanya, 'kenapa pak gak ambil?', ya sama alasannya, karena ongkos Rp500 per kg itu, kalau 10 kg aja udah Rp5.000 kan," ujar Yanto.
Adapun pedagang beras lain yang dimaksud Yanto enggan memberikan komentar. "Ya sama kayak gitu," ujarnya singkat.
 Foto: Pantauan harga komoditas pangan di Pasar Rumput, Jakarta Selatan, Senin (2/2/2026). (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)Pantauan harga komoditas pan |
Sebelumnya, terpantau pada Agustsu 2025 lalu, pedagang mengaku lebih memilih tidak mengambil beras SPHP meski ditawarkan. Mereka menilai aturan yang melekat saat ini justru menyulitkan.
"Saya nggak ngambil, kemarin sempat ditawari. Ya soalnya kan nggak boleh diecer atau dibuka karungnya, harus 5 kilo," kata Sinta, pedagang beras setempat.
Ia menuturkan, kebanyakan konsumen pasar lebih suka membeli beras dalam jumlah kecil, seperti 1-2 liter. "Memang sih dia (beras SPHP) harganya murah, tapi kalau pelanggan saya nggak mampu beli langsung 5 kilo gimana? Jadi ya sudah saya pikir nggak usah ngambil saja," ujarnya.
Sementara, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, yang disiarkan melalui YouTube Kemendagri, Selasa (27/1/2026) lalu, Kantor Staf Presiden (KSP) menyoroti harga minyak goreng rakyat, Minyakita, masih bertahan di level tinggi dan belum sesuai ketentuan pemerintah. Rata-rata harga nasional tercatat Rp18.000 per liter, jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter, atau selisih sekitar 14,6%.
Plt Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan KSP Popy Rufaidah, menegaskan kondisi tersebut menunjukkan harga Minyakita secara nasional masih belum aman, meskipun secara bulanan terjadi koreksi tipis.
"Harga Minyakita di tingkat nasional menunjukkan kondisi tidak aman. Harga rata-rata nasional tercatat Rp18.000 per liter, masih jauh di atas harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp15.700 per liter, dengan selisih mencapai 14,6%," kata Popy dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, yang disiarkan melalui YouTube Kemendagri, Selasa (27/1/2026).
"Tentunya persoalan Minyakita ini bukan pada fluktuasi jangka pendek, melainkan pada ketidakpatuhan HET, distribusi yang belum merata, dan potensi distorsi di rantai pasok, terutama di tingkat ritel," ujarnya.
[Gambas:Video CNBC]