DPR Desak Dana Darurat Penyakit Mulut, Ini Penjelasan Mentan

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi IV DPR RI merekomendasikan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) ditetapkan sebagai wabah. Sehingga dalam penanggulangannya bisa menggunakan anggaran tanggap darurat dari Kementerian Keuangan.

Hal itu menjadi rekomendasi yang tertulis dalam kesimpulan rapat Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Senin (23/5/2022).

Nantinya dana itu akan digunakan untuk mempercepat produksi vaksin dan pemberian bantuan kepada peternak yang terdampak, termasuk pemusnahan hewan ternak yang terjangkit.

Dalam rapat itu juga, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagyo mengatakan pihaknya pembahasan penambahan anggaran ini sudah dilakukan, dan sudah diajukan kepada Presiden Joko Widodo.

"Kami dengan surat pak menteri sudah mengusulkan tambahan anggaran kepada Presiden dan dalam ratas pun sudah dibahas, itu terkait anggaran tambahan," kata Kasdi dalam rapat.

Meski tidak membeberkan berapa jumlah penambahan dan akan dipergunakan untuk apa. Begitu juga saat di tanyakan kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo usai rapat.

Namun memang dia menjelaskan opsi pemusnahan hewan ternak untuk menangani hewan yang terpapar PMK masih belum mau dilakukan. Begitu juga dengan program bantuan yang akan diberikan kepada peternak yang terdampak jika hewan ternaknya dimusnahkan.

"Kita belum bicarakan hal itu," saat ditanya mengenai bantuan atau ganti rugi bagi peternak jika hewan ternaknya dimusnahkan.

Syahrul mengatakan sampai saat ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah potong paksa, bukan pemusnahan hewan ternak yang terpapar. Hal ini dilakukan karena tingkat kesembuhan hewan ternak yang diklaim cukup baik.

"Pemusnahan itu belum secara teknis belum kelihatan dari angka kesembuhannya baik, di kasih antibiotik berhenti," katanya.