Telat 2 Bulan Larangan Ekspor CPO & Migor Berbahaya Bagi RI?

Shock Therapy

Tungkot mengatakan, keputusan Presiden tersebut sebenarnya tidak perlu karena bisa menimbulkan turbulensi. Hanya saja, dia menduga, langkah tersebut hanya sebagai terapi kejut bagi pelaku usaha di dalam negeri.

Sehingga, pelarangan ekspor diperkirakan bisa saja batal diterapkan nantinya.

"Shock therapy untuk ingatkan pelaku sawit, harus punya tanggung jawab juga pada kepentingan bangsa. Jangan seenak masing-masing saja," kata Tungkot.

"Bisa saja. Kenapa mulai berlaku sepekan kemudian (Kamis, 28 April 2022)? Tentu ada pertimbanganya," ujarnya mengenai kemungkinan pembatalan larangan ekspor.

Baca: Awas Pengusaha Bandel, Ekspor CPO Bisa Dilarang lho

Telat 2 Bulan

Sementara itu, Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri mengatakan, keputusan Jokowi tersebut terlambat 2 bulan. Hanya saja, dia menilai, hal itu karena pemerintah ingin menunjukkan telah melakukan sesuatu.

"Larangan ekspor ini nggak relevan juga karena sebenarnya permasalahan puncak sudah terjadi 1-2 bulan lalu. Saat pasokan memang langka, sekarang kan nggak terlalu meski harganya mahal. Jadi telat sebenarnya," kata Yose kepada CNBC Indonesia, Senin (25/4/2022).

Foto: Video: Hore! BLT Migor Pekan Depan Bakal Cair Video: Hore! BLT Migor Pekan Depan Bakal Cair

Dia menambahkan, pemerintah juga telah menggelontorkan BLT sebesar Rp500 ribu untuk setiap keluarga yang membutuhkan. Yakni, Rp300 ribu BLT minyak goreng dan Rp200 ribu BPNT (bantuan pangan non tunai).

"Artinya, selama barang ada nggak masalah soal harga. BLT sudah mengompensasi kenaikan harga. Jadi, kondisi sekarang ini sebenarnya sudah oke. Lalu kenapa larangan ekspor baru dikeluarkan saat ini? Toh nggak akan juga bikin harga turun. Yang ada malah menimbulkan penyelundupan, muncul black market. Jadi nggak usah diacak-acak lagi dan kemungkinan nggak akan berhasil," ujar Yose.

Karena itu, dia berharap, pernyataan Presiden akhir pekan lalu hanya sebagai shock therapy atau terapi kejut.

"Kalau hanya shock therapy nggak masalah. Ini pengingat bagi produsen dan petani sawait, jangan terlalu senang harga naik karena inni ada juga pengaruh efek permintaan dari luar. Dan, supaya mereka ada moral obligation shock therapy bagus juga, tapi jangan lama-lama. CUkup 1-2 minggu saja," kata Yose.

Meksi, imbuh dia, tidak menutup kemungkinan larangan ekspor diumumkan mendadak dan terlambat saat ini karena pemerintah sudah terpojok. Setelah tidak mampu mengatasi kesalahan kebijakan dari awal dengan kebijakan atau sanksi politis.

Baca: Kasus Dugaan Korupsi Minyak Goreng Bisa Coreng Citra RI

Spoiler Mendag

Hanya saja Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi sebenarnya sudah pernah spoiler kebijakan larangan ekspor ini.

Hal itu saat Mendag menanggapi anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid soal langkah pemerintah mengatasi lonjakan harga minyak goreng setelah pemerintah memutuskan melepas harga ke mekanisme pasar per 16 Maret 2022.

Dalam rapat kerja Mendag bersama Komisi IV DPR, Kamis (17/3/2022), Nusron menantang pemerintah menghentikan ekspor jika rakyat masih menderita akibat krisis minyak goreng. Dia mencontohkan larangan ekspor CPO yang diterapkan Jokowi sebagai "bom yang dibutuhkan saat perang" meski harus mengorbankan pihak tertentu.

"Kalau saya, opsi itu tidak pernah dihapus. Opsi bahwa kalau memang keadaan mendesak, kita mesti suplai dalam negeri, opsi untuk melarang itu selalu ada, selalu ada untuk kepentingan Republik Indonesia. Pasti," kata Mendag.

(dce/dce)

Pages

Next