Telat 2 Bulan Larangan Ekspor CPO & Migor Berbahaya Bagi RI?

Merespons larangan ekspor CPO dan turunanya oleh Presiden Jokowi, pengusaha dan petani pun bereaksi.

Ketua Bidang Komunikasi GAPKI Tofan Mahdi mengatakan, pihaknya mendukung kebijakan pemerintah terkait sektor kelapa sawit. Dan akan melaksanakan kebijakan seperti yang disampaikan oleh Presiden. Sambil memantau dampaknya terhadap keberlanjutan industri kelapa sawit nasional.

"Kami akan memonitor perkembangan di lapangan setelah berlakunya kebijakan tersebut," kata Tofan dalam keterangan tertulis, Jumat (22/4/2022).

"Jika kebijakan ini membawa dampak negatif kepada keberlanjutan usaha sektor kelapa sawit, kami akan memohon kepada pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan tersebut," lanjut dia.

Baca: Ekspor Minyak Goreng & CPO Dilarang, Ini Tanggapan Gapki

Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto mengatakan, mengapresiasi larangan yang dinilai sementara dengan batasan ketersediaan minyak goreng yang merata dalam negeri dengan harga yang bisa dijangkau.

"Kami sudah memantau sejak kemarin per 24 April 2022 di beberapa lokasi. Ada beberapa penurunan harga Rp400 per kg (Sekadau, Kalimantan Barat) dan di Jambi sekitar Rp500 per kg. Lalu harga hari ini sudah mulai turun lagi, ada yang hingga R1.000. Tapi ada juga yang Rp400-600/kg. Semuanya bervariasi," kata Darto dalam keterangan tertulis Senin (25/4/2022).

Solusi untuk masalah ini adalah, ujarnya, harus ada pencatatan di pabrik soal nama-nama petani yang supply buah masuk pabrik.

"Sebab ini akan menguntungkan pabrik perusahaan karena ketika ada situasi normal, mereka akan menjual CPO dengan harga normal tetapi mereka membeli buah sawit dari petani dengan harga murah," lanjut dia.

Hanya saja, imbuh dia, masalah serupa seperti kelangkaan minyak goreng dengan lonjakan harga tak terkontrol berpotensi berulang di kemudian hari.

"Sebab pelaku usaha minyak goreng mengusai hulu-hilir minyak sawit. Mereka hanya segelintir orang," kata dia.

Apalagi, imbuh dia, negara tidak memiliki refinery minyak goreng.

"Bapak Presiden harus memperkuat koperasi petani ataupun BUMN untuk mengembangkan refinery minyak goreng baik skala mikro maupun skala besar," kata Darto.

Dengan begitu, negara tidak lagi kalah dengan segelintir orang itu.

"Ini juga bahaya bagi keamanan ekonomi dan politik dalam negeri. Dengan kartelisasi saja, bisa memporak-porandakan stabilitas politik dalam negeri," kata Darto.

Baca: Dukung Kejagung Soal Minyak Goreng, Petani: Usut Aktor Lain

(dce/dce)

Pages

Next