Covid-19
Pak Jokowi, Kasih BLT Lagi Dong Biar Orang di Rumah Aja!
Foto: Infografis/Ekonomi Terancam Luar Dalam, Apa yang Harus Dilakukan Jokowi?/Arie Pratama
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan kembali memberikan beberapa bantuan sosial (Bansos) yang sudah dihentikan. Tujuannya agar masyarakat terbantu dan bisa tenang dengan adanya penghasilan walaupun di rumah saja.
Hal ini seiring dengan lonjakan kasus positif covid dan kebijakan memperketat pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro sejak 22 Juni 2021 hingga 5 Juli 2021. Dengan harapan mobilitas penduduk kembali turun dan penyebaran bisa terhenti.
Seperti diketahui, Jokowi memutuskan untuk memberhentikan Bansos Tunai (BST) kepada 10 juta dengan besaran Rp 300.000. Anggaran Rp 12 triliun disiapkan untuk penyaluran selama empat bulan, dari Januari sampai April 2021. Dan penyalurannya sudah dihentikan sejak Mei 2021.
Pemerintah juga memutuskan untuk memberhentikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja/buruh yang memiliki upah di bawah Rp 5 juta. Sayangnya di tahun ini, program ini tidak dimasukan ke dalam anggaran APBN 2021, yang artinya program ini dihentikan.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan BST dan BSU sebaiknya dilanjutkan. Karena saat ini mobilitas masyarakat semakin menurun karena ledakan kasus Covid-19, sehingga masyarakat masih membutuhkan bantalan jaring pengaman sosial.
"Jadi BST sebaiknya dilanjutkan. Juga (target) kepada keluarga kelas menengah rentan miskin diperluas. Masih banyak yang belum mendapatkan bantuan tunai," jelas Bhima kepada CNBC Indonesia, Kamis (24/6/2021).
Bhima juga memandang, bahwa bansos tunai lebih efektif dibandingkan dengan bansos sembako. BST ini juga, kata Bhima diharapkan tanpa dikenakan syarat tertentu.
"Jadi langsung diberikan ke penerima akhir. Mau langsung dibelanjakan untuk membeli makanan atau non makanan. Tergantung kebutuhan tiap penerima bantuan," tuturnya.
Selain BST, Bhima memandang BSU juga harus dilanjutkan sampai 2022. Karena, tidak menutup kemungkinan akan ada lagi gelombang pemutusan hubungan karyawan (PHK) di beberapa perusahaan.
Bhima juga menyarankan agar program Kartu Prakerja dihentikan, karena tidak efektif membantu masyarakat di tengah pandemi saat ini.
"Tingkat pengangguran bisa kembali meningkat, subsidi gaji itu yang harus diberikan. Karena yang dibutuhkan sekarang adalah dalam bentuk tunai," jelas Bhima.
Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet juga menilai pada tahun lalu BST menjadi salah satu pendorong ekonomi Indonesia di masa pemulihan. Karena lewat BST daya beli masyarakat kelompok kelas menengah ke bawah jadi terjaga dalam melakukan aktivitas konsumsi.
"Jadi atas dasar ini kemudian seharusnya pemerintah perlu segera untuk kembali melanjutkan BST khususnya untuk kelompok pendapatan menengah."
"Dengan adanya kebijakan PPKM Mikro, dan himbauan pemerintah agar masyarakat untuk bisa tetap di rumah maka tentu BST ini menjadi penolong khususnya bagi kelompok yang memang sulit untuk tetap di rumah karena alasan harus bekerja misalnya," jelas Yusuf.
Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad juga menilai, pemerintah perlu memperbaharui data penerima bansos pemerintah.
Pasalnya berdasarkan temuan BPK, beberapa bansos dari pemerintah justru diberikan kepada mereka yang bukan haknya, bahkan beberapa ada yang mendapatkan double dan tercatat sudah meninggal.
"Paling tidak menyiapkan kerangka bansos yang lebih dari realisasi tahun 2020. Karena gak tau apakah ini titik puncak Covid-19, yang penularannya akan turun atau masih naik," jelas Tauhid.
"Efektifkan lagi data sasaran. Karena banyak yang tumpang tindih, tidak update. Harus diverifikasi secara betul. Ini harus ada prioritas sehingga bisa diperbaiki kelompok sasaran," kata Tauhid melanjutkan.
