Pak Jokowi, Kasih BLT Lagi Dong Biar Orang di Rumah Aja!

Di tengah situasi lonjakan covid-19 dan adanya pembatasan mobilitas, bantuan lain juga perlu dikeluarkan pemerintah.

Misalnya saja kata Yusuf adalah bantuan sembako. Hal ini khususnya bagi di daerah-daerah yang berada pada zona merah. "Sehingga masyarakat tidak perlu ke luar rumah dari zona tersebut hingga betul-betul aman," jelas Yusuf.

Insentif lainnya, kata Yusuf juga harus dilanjutkan kembali. Seperti subsidi tarif listrik. Karena dengan kegiatan yang akan lebih banyak dilakukan di rumah, sudah pasti akan memerlukan listrik yang lebih besar dibandingkan biasanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Bhima. Menurut Bhima, melihat skenario lockdown di Jakarta saat ini, pemerintah wajib menanggung kompensasi untuk pekerja lepas. "Karena mereka pasti gak kerja," ujarnya.

Pilihan Redaksi Tapering & Rekor Covid-19, Kombinasi Mematikan bagi Rupiah! Covid Terus Mengganas, Berapa Sisa Dana di Kas Negara? Seram Banget, Stok Oksigen Mulai Langka, Pak Menperin!

Kemudian, ketika ada pembatasan sosial yang lebih ketat, pemerintah dan otoritas juga bisa untuk melakukan penghapusan kredit macet bagi usaha UMKM. Pasalnya, saat relaksasi pinjaman diberikan, namun usaha mereka belum pulih, sehingga masih kesulitan membayar.

"Mau gak mau pemerintah harus bailout UMKM, bukan dengan memberikan KUR (Kredit Usaha Rakyat). Tapi yang lebih mendesak lagi penghapusan kredit macet," jelas Bhima.

Kendati demikian, dalam penghapusan kredit macet ini, Bhima menekankan agar pemerintah memperhatikan moral hazard. Karena dikhawatirkan beberapa oknum yang mengakui kreditnya bermasalah, padahal masih mampu untuk membayar.

"Betul-betul yang tidak sanggup melunasi, sampai harus jual asetnya, agunan, maka debitur UMKM seperti itu yang harus di support terus sama pemerintah, untuk penghapusan skema kredit macet untuk UMKM. Uangnya bisa berasal dari APBN," jelas Bhima.

Bhima juga mengusulkan agar pemerintah melakukan lockdown selama 14 hari.

"Saya usul pemerintah lakukan lockdown dua minggu. Anggarannya butuh Rp 11 triliun sampai Rp 25 triliun. Tapi kerugian ekonomi tidak akan signifikan, PPKM yang kurang efektif," jelas Bhima.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Pages

Show All