Sederet Perintah Jokowi Seiring Pengetatan PPKM Mikro, Simak!

Lidya Julita Sembiring, CNBC Indonesia

21 June 2021 14:55

Presiden Joko Widodo membuka secara virtual Pesta Kesenian Bali ke-43 — Foto: Presiden Joko Widodo (BPMI Setpres).

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas terkait penanganan Covid-19 dari Kantor Presiden, Jakarta, secara virtual, Senin (21/6/2021). Ratas turut dihadiri antara lain Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Ganip Warsito.

Dalam keterangan pers selepas rapat, Airlangga hingga BGS, sapaan akrab Budi Gunadi Sadikin, membeberkan sederet perintah Jokowi.

"Kemudian terkait dengan penebalan dan penguatan PPKM mikro arahan presiden tadi untuk melakukan penyesuaian, jadi ini akan berlaku mulai besok 22 Juni-5 Juli, dua minggu ke depan, bahwa penguatan PPKM mikro akan dituangkan dalam instruksi mendagri," kata Airlangga.

Opsi lockdown yang sempat ditanyakan pewarta dalam sesi tanya jawab tidak disinggung oleh Ketua Umum Partai Golongan Karya itu. Airlangga lantas menekankan lagi penebalan dan penguatan PPKM mikro.

"Bahwa yang kita lakukan adalah penguatan dari PPKM Mikro yang mengatur berbagai kegiatan di mana kegiatan itu dilakukan dalam zonasi yang sudah ditentukan. Jadi itu mengatur kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan kedisiplinan masyarakat di 11 sektor," ujarnya.

"Nah terkait dengan PPKM mikro kita ketahui bahwa ini di level mikro di RT, RW, desa, tadi disampaikan oleh panglima TNI dan berbasis kepada pengalaman yang sudah dilakukan di Kudus dan Bangkalan yang berbasis kepada kecamatan-kecamatan dan terbukti di Bangkalan, di Kudus, di Kepri maupun di Riau itu berhasil menurunkan tingkat aktif," lanjutnya.

Kemudian terkait dengan zona, Airlangga bilang kalau pemerintah sudah berulang kali menggunakan istilah zona. Istilah itu berbasis dengan ketetapan WHO dan sesuai dengan apa yang diarahkan Jokowi.

Baca:

PPKM Mikro Diperketat, Apa Bedanya dengan PSBB Total?

"Kemudian khusus untuk terkait dengan lokasi ataupun peningkatan daripada DKI, nanti pak menkes akan menambahkan, tapi utamanya pemerintah melalui pemerintah pusat itu mendorong tambahan fasilitas baru antara lain menggunakan rusunawa Nagkrak dan rusunawa di Pasar Rumput. Nah ini siapkan seluruhnya di bawah koordinasi RSDC Wisma Atlet Kemayoran yang kendalinya dipegang oleh Pangdam Jaya. Tentunya ini akan disiapkan beberapa hari ke depan," kata Airlangga.

Kemudian, menurut dia, pemerintah terus mendorong dan memonitor terkait dengan tingkat kasus Covid-19.

"Dan tentu yang terkait dengan mobilitas tadi sudah dijelaskan perkantoran 75% WFH, belajar mengajar kembali ke daring, kegiatan sektor esensial tetap beroperasi, restoran 25% dan didorong untuk take away dan maksimal jam 8 malam. Kemudian juga terkait kegiatan beribadah dilakukan rumah masing-masing di zona merah sampai dengan ada perkembangan," ujar Airlangga.

"Demikian pula untuk kegiatan di area publik, termasuk di tempat wisata di zona merah itu ditutup. Tentu untuk kegiatan-kegiatan tersebut, kegaiatan seminar pertemuan itu juga dilakukan maksimal 25% dan di daerah-daerah ditutup sementara," lanjutnya.

Lebih lanjut, Airlangga bilang kalau penebalan dan penguatan PPKM mikro akan ditindaklanjuti dengan penerbitan Instruksi Mendagri. Pemerintah daerah pun harus merilis aturan turunannya dalam bentuk perda dan perkada.

"Terkait dengan DKI kami sudah rakor dengan pak gubernur, pak gubernur hadir, dengan 8 provinsi nah seluruhnya Jawa dan juga ada 4 provinsi lain termasuk Kepri, Kalbar, nah ini sudah kami jelaskan dan dirapatkan kemarin sehingga yang tadi disampaikan terkait dengan apa yang akan dicakup dalam instruksi mendagri," kata Airlangga.

"Ini sudah dipahami daerah masing-masing untuk menambahkan isolasi di tingkat kecamatan. Jadi tidak seluruhnya diserahkan kepada pusat, tetapi juga ada yang dilakukan daerah," lanjutnya.

HALAMAN SELANJUTNYA >> Pengetesan masif hingga target vaksinasi

Baca:

Dari Mal sampai Resto, Ini Aturan PPKM Mikro 'Super Ketat'

Terpisah, BGS mengungkapkan arahan Jokowi merespons lonjakan kasus Covid-19 beberapa waktu belakangan. Dalam konteks penebalan dan penguatan PPKM mikro, BGS, sapaan akrab Budi Gunadi Sadikin, mengungkapkan memastikan tes dilakukan secara masif hingga level rukun tetangga (RT).

"Yang penting juga beliau menyampaikan adalah dipastikan untuk orang-orang yang terkena itu segera dites. Karena banyak klaster keluarga. Satu RT dites saja semua segera untuk kita bisa pastikan siapa yang terkena," katanya.

"Kalau sudah lebih dari lima rumah yang terkena kita melakukan penyekatan secara spesifik untuk di level RT tersebut. Dengan bantuan TNI dan Polri. Supaya sekali lagi bisa membatasi pergerakan dan mobilitas dimulai dari level terkecil," lanjutnya.

Pada saat dilakukan penyekatan, BGS mengungkapkan Jokowi menyarankan isolasi dilakukan berdasarkan karakteristik daerah.

 "Kalau memang daerahnya memungkinkan kita lakukan isolasi mandiri, kalau memang daerahnya padat kita lakuukan isolasi terpusat. Dan beliau juga memberikan arahan kalau isolasi terpusat itu harus tersebar sebanyak mungkin ke daerah-daerah tersebut baik kecamatan maupun kelurahan sehingga meringankan beban yang ada di isolasi pusat yang besar-besar seperti Wisma Atlet," katanya.

Menurut eks mantan Wakil Menteri BUMN itu, Jokowi juga meminta agar mereka yang diisolasi dipastikan cukup kebutuhan pangannya melalui mekanisme gotong royong dari masyarakat sekitar. Hal itu merupakan modal sosial dari masyarakat Indonesia.

"Dengan pemerintah akan support, sekali lagi ini diawasi TNI/Polri," ujar BGS.

Kemudian, lanjut dia, bagi mereka yang diisolasi dan memiliki gejala, komorbid, saturasi di bawah 95%, dan mulai sesak, segera dibawa ke RS.

"Tetapi yang tidak lebih baik diisolasi mandiri atau diisolasi terpusat agar tidak terekspose terhadap konsentrasi virus yang tinggi yang ada di RS dan juga bisa membebaskan RS untuk benar-benar merawat orang-orang yang sudah, sedang dan gawat," kata BGS.

"Jadi kami nanti akan atur bekerja sama dengan TNI/Polri untuk bisa memastikan mana yang dialokasikan di isolasi mandiri atau isolasi terpusat atau memang dibawa ke RS. Dan kita akan pastikan koordinasi dari rujukan ke seluruh RS akan kami atur sehingga seminimal mungkin membuat orang tidak bisa menemukan kamar. Itu nanti akan kami atur," lanjutnya.

Baca:

Desakan Lockdown, Ini Alasan Jokowi Pilih PPKM Mikro Ketat

Terkait vaksinasi, mantan direktur utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. itu bilang Jokowi menargetkan vaksinasi Covid-19 dapat mencapai 1 juta orang per hari mulai awal bulan depan. BGS mengungkapkan, pekan lalu, presiden mengarahkan agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bisa bekerja sama dengan TNI dan Polri untuk mencapai angkat 700 ribu orang per hari pada bulan ini.

"Kami laporkan bahwa angka 716 ribu sudah dicapai hari Kamis kemarin. Terima kasih bantuan TNI dan Polri. Bapak presiden sudah kami laporkan dan bapak presiden meminta agar kalau bisa awal bulan depan sudah dicapai 1 juta dan tolong dipastikan digerakkan semua komponen baik itu komponen melalui vaksinai pemda maupun juga komponen vaksinasi melalui TNI dan Polri," ujar BGS.

Ia pun memastikan komunikasi intensif terus dilakukan dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam mencapai target tersebut.

"Insya allah kita percaya, kita yakin bahwa angka 1 juta vaksinasi per hari kita bisa capai di awal bulan depan sesuai dengan arahan bapak presiden," kata BGS yang juga eks Direktur Utama PT Inalum (Persero) itu.

Pengetesan masif hingga target vaksinasi

Pages