Internasional
Geger Junta Myanmar Dapat Ratusan Juta dari Perusahaan Ini
Tommy Patrio Sorongan, CNBC Indonesia
05 May 2021 13:30
Jakarta, CNBC Indonesia - Junta militer Myanmar dikabarkan telah menerima uang ratusan juta dolar dari perusahaan energi asal Prancis, Total. Ini terkait penjualan gas dengan skema keuangan yang terkait dengan pipa yang dieksploitasi.
Dikutip AFP, laporan ini pertama kali dimuat harian Le Monde, Selasa (4/5/2021). Total terkait dengan junta, karena bekerja sama dengan Perusahaan Minyak dan Gas Myanmar yang dikendalikan militer.
Keduanya memiliki saham di Perusahaan Transportasi Gas Moattama (MGTC). Perusahaan memiliki pipa yang menghubungkan ladang gas Yadana dan Thailand.
MGTC sendiri didirikan sejak 1994. Perusahaan didirikan di Bermuda.
Bermuda yang berada di kawasan Atlantik Utara adalah pusat finansial offshore. Di mana ada standar hukum bisnis, regulasi, dan pajak langsung yang minim bagi pendapatan individu atau korporasi.
Tanpa pajak pendapatan korporasi, Bermuda menjadi lokasi penghindaran pajak yang amat populer. Ini juga disebut membuat pendapatan pajak negeri Burma, tak sesuai semestinya.
Diketahui, melalui skema ini, junta secara langsung menerima uang dari transportasi gas MGTC senilai US$ 523 juta (Rp 7,3 triliun) pada 2019. Angka ini jauh berbeda dari yang diklaim US$ 11 juta (Rp 158 miliar).
"Skema tersebut mengurangi jumlah royalti yang diterima oleh negara karena pengangkutan gas dikenai pajak lebih rendah," kata Le Monde.
Melansir media yang sama, Total pun buka suara. Perusahaan menegaskan tidak tahu "alasan pasti" mengapa MGTC didirikan Bermuda tiga dekade lalu.
Total juga menjanjikan bahwa perusahaan "tidak akan lagi memasukkan anak perusahaan baru di negara bebas pajak". Selain itu, pembentukan perusahaan terpisah untuk mengeksploitasi pipa dan mengangkut gas bukanlah hal yang aneh, pengaturan serupa ada di Laut Utara dan negara lain.
"Tidak ada keuntungan luar biasa di jalur pipa Myanmar," kata Total lagi.
"Mereka dibagi antara transportasi dan produksi gas. Itu adalah skema klasik dan itu didukung oleh otoritas Myanmar pada saat itu," kata perusahaan menambahkan bahwa itu berlanjut di bawah pemerintahan berturut-turut hingga hari ini.
Total mendapat tekanan dari para aktivis pro-demokrasi untuk menghentikan pendanaan ke junta sejak kudeta militer pada Februari. Kudeta ditolak sebagian besar warga dan berujung pada aksi kekerasan mematikan aparat.
Sebelumnya, CEO Total Patrick Pouyanne mengatakan bahwa pihaknya menangguhkan eksplorasi di Myanmar. Tetapi akan terus mengeksploitasi gas di Yadana karena digunakan untuk menghasilkan listrik bagi jutaan orang di Yangon dan Thailand barat.
Dia juga mengatakan Total akan menyumbangkan setara dengan pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah Myanmar kepada organisasi yang bekerja pada hak asasi manusia (HAM) di negara itu.
(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Gawat! Negara Tetangga RI Ini Terancam Perang Saudara
Most Popular