Perhatian! Ini Lho Aturan Lengkap 'No Mudik Harga Mati'

Adapun pengecualian bagi kendaraan, sebagai berikut:

1. Kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara.
2. Kendaraan dinas operasional plat dinas.
Kendaraan TNI.
3. Kendaraan Polri.
4. Kendaraan Dinas Operasional Petugas Jalan Tol.
5. Kendaraan Pemadam Kebakaran.
6. Ambulan.
7. Mobil Jenazah.
8. Mobil Barang (tidak membawa penumpang).
9. Kendaraan pelayanan kesehatan seperti 10. pelayanan ibu hamil.
11. Kendaraan yang mengangkut pekerja migran Indonesia, WNI,juga pelajar di luar negeri.
12. Kendaraan pemulangan orang dengan alasan khusus dari pemerintah sampai asal daerah

Wilayah Aglomerasi

1. Aglomerasi Medan - Binjai - Deli Serdang - Karo.
2. Jabodetabek.
3. Bandung Raya.
4. Semarang - Kendal - Demak - Ungaran - 5. Purwodadi.
6. Yogyakarta Raya.
7. Solo Raya.
8. Gerbang Kertosusilo (Gresik - Bangkalan - 9. Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo).
10. Makassar - Talakalar - Maros.

Baca: Ramalan Pemerintah Soal Ekonomi Tumbuh 8% Tak Realistis

Bagi mereka yang tidak memenuhi syarat diharuskan putar balik. Termasuk juga kendaraan travel ilegal akan diberi sanksi yakni berupasa penilangan, sesuai dengan peraturan yang ada.

Selain itu, kendaraan penyebrangan di Merak-Bakauheni, Ketapang-Gilimanuk, Padang baik-Lembar, Kayangan-Pototano dan lainnya ada yang menddapatkan pengecualian, yakni sebagai berikut.

1. Kendaraan pengangkut logistik atau barang pengengangkut kebutuhan pokok.
2. Kendaraan pengangkut obat-obatan dan alat kesehatan.
3. Kendaraan pengangkut petugas operasional dan petugas penanganan Covid-19.
4. Kendaraan pemadam kebakaran, ambulan, dan mobil jenazah.

Kereta Api

Pada mudik nanti, kereta api antarkota akan ditidakan. Sementara angkutan di perkotaan tetap berjalan namun dengan pembatasan frekuensi dan jam operasional. Pada kereta api, akan ada pengecualian, yakni perjalanan dinas, perjalanan duka, perjalanan sakit sesuai syarat.

Sanksi juga akan diberikan bila terjadi pelanggaran dengan peraturan yang berlaku pada operator perkeretaapian.

Angkutan Laut

Larangan yang sama juga berlaku di angkutan umum laut. Pekerja migran juga diimbau tak datang ke Indonesia. Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Agus H Purnomo menyebutkan pihaknya membuka posko pada 51 pelabuhan. Posko ini akan dibuka dari H-15 hingga H+15.

"Tapi pada dasarnya disiapkan fasilitas khusus pada kasus tertentu seperti penggantian ABK kapal," ungkap Agus.

Dia menambahkan untuk syahbandar melakukan pengawasan dan memeriksa ketat persyaratan. Selain itu Pengecualian juga dilakuakn pada kapal kargo yang masih berjalan normal.

Angkutan Udara

Larangan:
1. Larangan sementara pada penggunaan transportasi untuk angkitan udara niaga dan bukan niaga.
2. badan usaha udara yang melakukan yang dikecualikan dapat menggunakan izin rutes existing. Selain itu juga dapat mengajukan flight approval (FA).

Pengecualian pada angkutan udara dilakukan untuk:

1.Penerbangan pimpinan lembaga tinggi.
2. Tamu kenegaraan.
3. Operasional kedutaan besar.
4. Konsulat jenderal.
5. Konsulat asing serta perwakilan organisasi internasional.
6. Operasional penerbangan khusus repatriasi.
7. Operasional penegakan hukum dan ketertiban.
8. Pelayanan darurat.
9. Operasional angkutan kargo.
10. Operasional angkutan udara perintis
11. Operasional lainya dengan seizin Dirjen Perhubungan Udara.

Baca: Waduh! Langgar Larangan Mudik SIM Bisa Dicabut

(tas/tas)
[Gambas:Video CNBC]

Pages

Show All