Internasional

Junta Militer 'Serbu' Kedutaan Myanmar di Inggris

News - Thea Fathanah Arbar, CNBC Indonesia
08 April 2021 07:45
Soldiers walk towards anti-coup protesters during a demonstration in Yangon, Myanmar on Tuesday March 30, 2021. Thailand’s Prime Minister Prayuth Chan-ocha denied Tuesday that his country’s security forces have sent villagers back to Myanmar who fled from military airstrikes and said his government is ready to shelter anyone who is escaping fighting. (AP Photo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Junta militer Myanmar dilaporkan 'menyerbu' kedutaan negeri itu di Inggris, Rabu (7/4/2021). Duta Besar Myanmar untuk Inggris menyebut tokoh militer telah menduduki kedutaan tersebut dan melarang aksesnya untuk masuk.

Hal ini terjadi pasca Kyaw Zwar Minn menyerukan pembebasan pemimpin sipil yang dikudeta Aung San Suu Kyi. Kyaw berujar ke Daily Telegraph, kantornya "diserbu dan diambil alih" setelah ia meninggalkan kedutaan pasca pemanggilan dirinya sebulan lalu.


"Mereka mengatakan menerima instruksi dari ibu kota, jadi mereka tidak akan mengizinkan saya masuk," kutip AFP, Kamis (8/4/2021).

Kyaw kini menyerukan ke pemerintah Inggris untuk turun tangan mengatasi ini. Menurutnya harus ada diplomasi tegas sebagai tanggapan dan jawaban atas kebuntuan yang terjadi.

Saat ini, Kyaw sendiri bersama para staf-nya berunjuk rasa di lingkungan Mayfair London. Menurutnya atase pertahanan berada di gedung kedutaan.

Kudeta junta militer terjadi sejak 1 Februari lalu. Sejumlah negara akhirnya menerapkan sanksi ke Myanmar, termasuk di sektor ekonomi dengan mencabut investasi dan menghentikan pendanaan.

Meski begitu Dewan Keamanan PBB berhenti mempertimbangkan sanksi keras ke Myanmar, meski mengutuk kematian ratusan warga sipil. Pasalnya dua anggota DK, yakni China dan Rusia menentang hukuman itu.

180 Ribu Bukti

Sementara itu, Komite untuk Mewakili Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) - sekelompok anggota parlemen dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi - bertemu dengan penyelidik PBB Rabu untuk membahas dugaan kekejaman oleh junta. Setidaknya 180 ribu bukti telah diserahkan terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), penyiksaan dan pembunuhan.

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), sebuah kelompok pemantau lokal, mengatakan 581 warga sipil telah tewas dalam tindakan keras itu dan lebih dari 2.700 ditangkap. Hampir 50 dari korban tewas adalah anak-anak.

Meski demikian junta bersikeras mereka telah menangani protes "dengan cara yang demokratis". Dalam catatan militer hanya ada 248 pengunjuk rasa telah tewas, bersama dengan 16 petugas polisi.


[Gambas:Video CNBC]

(sef/sef)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading