Simak! Blak-Blakan Menteri PPN Soal Pembangunan Ibu Kota Baru

Suharso menekankan, pembangunan IKN ke Kalimantan Timur tidak akan mengganggu arus kas Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Karena pembangunan IKN dipastikan akan dibangun melalui berbagai skema kerja sama dengan perusahaan nasional lainnya.

"APBN tidak akan diganggu banyak2 dalam hal ini. [...] Karena kita akan menggerakkan swasta nasional untuk mau membangun ibu kota negara," jelas Suharso.

Pemerintah kata Suharso akan mendahulukan para pengusaha swasta nasional, dibandingkan asing untuk diajak kerjasama dalam pembangunan IKN.

Adapun proyek yang akan ditawarkan di antaranya pembangunan perumahan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), gedung-gedung perkantoran, dan sebagainya. Berbagai skema kerja sama dengan pengusaha juga sudah dipersiapkan.

"Akan lebih baik kita tawarkan dulu pada pengusaha-pengusaha nasional yang mungkin mereka sendiri punya partner asing. Kalau mereka punya partner asing, akan lebih pas dengan bahasa B to B (Business to business) untuk bersama-sama membangun ibu kota negara," ujarnya.

"Ada yang sifatnya build, lease, and transfer. Ada yang sifatnya KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha). Ada yang sifatnya itu investasi langsung. Berbagai (jenis skema yang ditawarkan)," ujarnya lagi.

Sebelumnya, Pembangunan IKN di Kalimantan Timur, kata Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata membutuhkan dana mencapai Rp 500 triliun hingga 2024. Dengan adanya keterlibatan swasta dalam pembangunan perumahan dan perkantoran, tentu akan mengurangi beban APBN.

"Kalau secara keseluruhan, sampai 2024 diperkirakan hampir sekitar Rp 500 triliun. Itu investasi yang bisa dilakukan atau bisa ditawarkan ke swasta ataupun jadi kewajiban pemerintah," ungkapnya.

Perkiraan kebutuhan anggaran pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang bisa mencapai Rp 500 triliun, diketahui lebih besar dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang diperoleh CNBC Indonesia, pembangunan Ibu Kota Negara ini akan memakan biaya Rp 466,98 triliun.

Secara rinci, APBN akan membiayai Rp 91,29 triliun dan melalui KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) Rp 252,46 triliun. Adapun pendanaan dari Badan Usaha ditargetkan Rp 123,23 triliun.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]

Pages

Show All