Thailand Makin Membara, Perdana Menteri Tolak Mundur

Jakarta, CNBC Indonesia - Aksi demonstran anti pemerintah di Thailand terus berlanjut. Mereka bahkan akan terus melanjutkan aksinya agar Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-o-cha mundur dari kursi pemerintahan.

Prayuth pekan lalu mengeluarkan seruan kepada Parlemen di Thailand untuk bisa mencari solusi untuk bisa menenangkan para pengunjuk rasa di Thailand. Namun, para pengunjuk rasa berpegang teguh meminta Prayuth mundur dari kursi pemerintah.

Baca: Warning dari Korut! Debu Kuning China Sebarkan Covid-19?

Kantor Prayuth mengeluarkan pernyataan yang mengulangi permohonannya untuk menyelesaikan penolakannya melalui Parlemen, yang akan membahas situasi politik dalam sesi khusus mulai Senin.

"Meskipun situasi politik yang sedang berlangsung terdiri dari banyak pandangan yang berlawanan di antara kelompok yang berbeda, kita sebaiknya mengambil ini sebagai kesempatan bagi orang Thailand untuk berkonsultasi satu sama lain tentang apa yang terbaik untuk bangsa," kata pernyataan itu melansir dari CNBC Internasional, Minggu (25/10/2020).

Baca: Demonstran Ultimatum PM Thailand Mundur dalam 3 Hari

Pekan lalu juga Prayuth telah mengeluarkan seruan untuk mengizinkan Parlemen mencari solusi atas krisis yang terjadi di Thailand. Juga sebagai isyarat untuk menenangkan para pengunjuk rasa, mencabut keadaan darurat untuk Bangkok yang sebelumnya telah terjadi unjuk rasa secara ilegal.

"Jika semua pihak berkomitmen untuk menahan diri dan fleksibel secara penuh, keadaan akan lebih kondusif untuk meredakan ketegangan konflik politik saat ini dan mencapai hasil yang dapat diterima oleh semua pemangku kepentingan," kata pernyataan hari Sabtu, mengutip juru bicara pemerintah Anucha Burapachaisri.

Sebelumnya, para aksi demonstran telah memberikan tenggat waktu atau deadline kepada Prayuth untuk segera mundur, sampai dengan Sabtu (24/10/2020) pukul 10 malam waktu setempat. Namun sayangnya hingga hingga batas waktu tersebut, Prayuth juga tidak mundur dari kursi jabatannya sebagai Perdana Menteri.

Salah satu pimpinan yang melakukan aksi protes, Jatupat 'Pai Dao Din' Boonpattaraksa, mengatakan kepada kerumunan di luar Penjara Bangkok bahwa pengunjuk rasa harus berkumpul di sana pada hari Sabtu dan mempertimbangkan langkah selanjutnya saat mereka menunggu tanggapan dari Prayuth.

Para pengunjuk rasa berdemonstrasi di luar penjara pada hari Jumat untuk mendesak pembebasan rekan-rekan mereka. Mereka menyambut baik pembebasan Jatupat, yang menyerukan agar tujuh orang lainnya yang masih dipenjara dibebaskan.

Namun, tiga pemimpin protes terkemuka ditolak pembebasannya dengan jaminan Sabtu pagi.

Selain menyerukan pengunduran diri Prayuth, tuntutan utama pengunjuk rasa juga mencakup konstitusi yang lebih demokratis dan reformasi monarki.

Para pengunjuk rasa menuduh Prayuth, yang saat itu menjadi komandan angkatan darat memimpin kudeta 2014, dikembalikan ke kekuasaan secara tidak adil dalam pemilihan umum tahun lalu karena undang-undang telah diubah untuk mendukung partai pro-militer.

Para pengunjuk rasa juga mengatakan bahwa konstitusi yang ditulis dan disahkan di bawah pemerintahan militer tidak demokratis.

Kritik implisit terhadap monarki, yang diyakini para pengunjuk rasa memiliki terlalu banyak kekuasaan, telah membuat marah warga konservatif Thailand, karena secara tradisional telah diperlakukan sebagai keramat dan pilar identitas nasional.

Ada kekhawatiran situasi akan semakin tidak menentu, karena dalam sepekan terakhir telah terjadi mobilisasi kekuatan yang mengaku sebagai pembela monarki.

Royalis mengadakan aksi unjuk rasa di beberapa kota, dalam banyak kasus dipimpin oleh pegawai negeri setempat. Pada hari Rabu, protes balasan kecil yang diadakan di Bangkok berubah menjadi kekerasan ketika beberapa peserta menyerang mahasiswa anti-pemerintah.

(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Demo Goyang Takhta Raja Thailand, Teriak Negara Milik Rakyat