Demonstran Ultimatum PM Thailand Mundur dalam 3 Hari

Jakarta, CNBC Indonesia - Keadaan politik di Thailand kian memanas. Para pengunjuk rasa memberi waktu tiga hari kepada Perdana Menteri (PM) Thailand Prayut Chan-o-cha untuk mengundurkan diri dari posisinya pada Rabu (21/10/2020). Jika tidak, ia akan menghadapi lebih banyak demonstrasi ke depannya.

Seorang perwakilan dari pengunjuk rasa pro-demokrasi menyerahkan tiruan surat pengunduran diri Prayut kepada kepala polisi metropolitan Bangkok dan perwakilan dari pemerintah. Di bagian bawah surat itu ada ruang kosong untuk ditandatangani Perdana Menteri.

"Prayut harus mengundurkan diri dalam tiga hari, atau akan berhadapan dengan orang-orang lagi," kata seorang pemimpin protes setempat, dikutip dari CNN International, Jumat (23/10).

Pilihan Redaksi Demo Thailand Masih Panas, Pemerintah Cabut Status Darurat

Mereka mengatakan akan menghentikan kegiatan unjuk rasa mereka selama tiga hari untuk memberi waktu kepada pemerintah untuk merespons. Prayut sebelumnya mengatakan bahwa dia tidak akan mundur.

Di sisi lain Pemerintah Thailand secara resmi mencabut status darurat di negara itu. Status ini diumumkan sejak pekan lalu, menyusul demonstrasi pro demokrasi yang meminta Prayut mundur dan reformasi kekuasaan Raja Maha Vajiralongkorn.

Pencabutan status darurat dilakukan pukul 12 siang waktu setempat. "Semua kondisi di bawa aturan status darurat sudah dihentikan," ujar pemerintah sebagaimana ditulis AFP, Kamis (22/10/2020).

Aturan status darurat berisi larangan berkumpul lebih dari empat orang. Polisi bahkan diizinkan melakukan penangkapan dan menyita material elektronik yang membahayakan keamanan nasional.

Sebelumnya, demo semakin menjadi setelah status darurat diumumkan. Bahkan 10.000 warga berkumpul menuntut aksi pembebasan pada aktivis yang ditangkap polisi pekan kemarin.

Para pengunjuk rasa meneriakkan 'Prayut Pergi' dan 'Bebaskan Teman Kami'. Pendemo memenuhi area Ratchaprasong, meski pemerintah melarang pertemuan banyak orang.

Para mahasiswa juga memanfaatkan media sosial untuk mendorong orang-orang turun ke jalan. Bukan cuma mahasiswa, siswa sekolah menengah juga mengikuti demo dengan menutupi label seragam dengan lakban.

Situasi politik Thailand yang tegang sudah terjadi sejak Agustus. Di mana massa meneriakkan PM Thailand mundur dan reformasi pada kerajaan. Pemerintahan Thailand dianggap otoriter. Massa pun meminta pembatasan pada kekuasaan Raja Maha Vajiralongkorn.

Aktivis meneriakkan keinginan agar monarki beradaptasi dengan zaman modern. Termasuk penghapusan undang-undang pencemaran nama baik kerajaan, yang melindungi raja dari kritik, dan meminta raja tidak terlibat dalam politik.

Sementara itu, karena demo yang masih berlanjut, pemerintah RI melalui KBRI Bangkok meminta WNI memperhatikan sejumlah imbauan. Di antaranya menghindari tempat umum dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bertentangan dengan aturan pemerintah setempat.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Pendemo Bangkok Siap Deklarasikan Partai Baru