Internasional

Demo Thailand Masih Panas, Pemerintah Cabut Status Darurat

News - Thea Fathanah Arbar, CNBC Indonesia
22 October 2020 14:03
Pro-democracy protesters raise three-finger salutes, a symbol of resistance, during a protest at sky train platform in Bangkok, Thailand, Saturday, Oct. 17, 2020. The authorities in Bangkok shut down mass transit systems and set up roadblocks Saturday as Thailand’s capital braced for a fourth straight day of determined anti-government protests. (AP Photo/Sakchai Lalit)

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Thailand secara resmi mencabut status darurat di negara itu. Status ini diumumkan sejak pekan lalu, menyusul demonstrasi pro demokrasi yang meminta Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha mundur dan reformasi kekuasaan Raja Maha Vajiralongkorn.

Pencabutan status darurat dilakukan pukul 12 siang waktu setempat. "Semua kondisi di bawa aturan status darurat sudah dihentikan," ujar pemerintah sebagaimana ditulis AFP, Kamis (22/10/2020).




Aturan status darurat berisi larangan berkumpul lebih dari empat orang. Polisi bahkan diizinkan melakukan penangkapan dan menyita material elektronik yang membahayakan keamanan nasional.

Sebelumnya, demo semakin menjadi setelah status darurat diumumkan. Bahkan 10.000 warga berkumpul menuntut aksi pembebasan pada aktivis yang ditangkap polisi pekan kemarin.



Para pengunjuk rasa meneriakkan 'Prayut Pergi' dan 'Bebaskan Teman Kami'. Pendemo memenuhi area Ratchaprasong, meski pemerintah melarang pertemuan banyak orang.

Para mahasiswa juga memanfaatkan media sosial untuk mendorong orang-orang turun ke jalan. Bukan cuma mahasiswa, siswa sekolah menengah juga mengikuti demo dengan menutupi label seragam dengan lakban.

"Saya ingin demokrasi di negara ini," kata salah satu siswa Katherine, 13 tahun.

"Saya ingin menjadi bagian dari perubahan besar."

Situasi politik Thailand yang tegang sudah terjadi sejak Agustus. Di mana massa meneriakkan PM Thailand mundur dan reformasi pada kerajaan.

Pemerintahan Thailand dianggap otoriter. Massa pun meminta pembatasan pada kekuasaan Raja Maha Vajiralongkorn.

Aktivis meneriakkan keinginan agar monarki beradaptasi dengan zaman modern. Termasuk penghapusan undang-undang pencemaran nama baik kerajaan, yang melindungi raja dari kritik, dan meminta raja tidak terlibat dalam politik.

Sementara itu, karena demo yang masih berlanjut, pemerintah RI melalui KBRI Bangkok meminta WNI memperhatikan sejumlah imbauan. Di antaranya menghindari tempat umum dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bertentangan dengan aturan pemerintah setempat.



[Gambas:Video CNBC]

(sef/sef)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading