
Wah! Ada Dorongan RI Segera Pakai Listrik Nuklir di DPR Nih

Jakarta, CNBC Indonesia -Â Penggunaan energi nuklir di dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) masih menjadi opsi terakhir. Namun di sisi lain beberapa pihak terus menggaungkan perlunya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Tanah Air.
Salah satu dorongan perlunya RI membangun PLTN ini datang dari Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI). Ketua Umum HIMNI Susilo Widodo mengatakan pihkanya akan terus berupaya agar nuklir tidak terus menerus menjadi opsi terakhir.
Dia pun menyampaikan sejumlah saran kepada anggota DPR RI agar pengembangan nuklir dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang kini tengah disusun DPR bersama pemerintah. Dia pun mendukung sejumlah pasal yang memberikan kepastian untuk terwujudnya nuklir di Indonesia.
"HIMNI mendukung pasal-pasal yang memberi kepastian untuk nuklir di Indonesia yang secara umum telah terakomodasi. Kami berjuang agar nuklir tidak menjadi opsi terakhir melulu," paparnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Komisi VII DPR RI secara virtual pada Kamis (01/09/2020).
Pihaknya meminta agar RUU EBT ini kondusif bagi semua jenis energi, dalam hal ini termasuk nuklir yang masuk dalam pembahasan RUU EBT. Menurutnya, dengan adanya UU EBT ini nantinya akan menjadi penajaman yang menyatakan nuklir merupakan bagian dari EBT.
Seperti diketahui, pemerintah tengah mendorong bauran energi sebesar 23% pada 2025 mendatang. Menurutnya dalam mengejar target bauran energi tersebut jika tanpa melibatkan nuklir, maka itu akan sulit untuk dicapai.
"UU ini sebagai penajaman yang menyatakan bagian dari EBT. Bauran 23% sulit tercapai tanpa nuklir," tegasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan diperlukan badan khusus pengelola nuklir untuk menjalankan tugas dan fungsi yang tidak bisa dijalankan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN). Pihaknya mengusulkan dengan nama Dewan Tenaga Nuklir Nasional, sejajar degan Dewan Energi Nasional (DEN), namun ini khusus nuklir.
"Mari kita kembangkan EBT secara serentak agar target bauran EBT pada 2025 bisa tercapai dengan melalui gotong royong seluruh potensi EBT. HIMNI siap apabila diminta untuk pertimbangan-pertimbangan selanjutnya," ungkapnya.
Sebelumnya, Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan hal yang senada. Target bauran energi akan sulit dicapai tanpa melibatkan nuklir di dalamnya.
"Untuk bisa sampai 31% pada 2050 berarti PLTN harus ada. Apalagi PLTN memiliki beberapa kelebihan dibandingkan sumber EBT lainnya," tuturnya dalam diskusi virtual dengan Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI) pada Kamis (13/08/2020).
Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, bauran EBT hingga 2019 baru mencapai 9,15%. Adapun target pada 2025 mencapai 23%. Untuk mencapai bauran EBT 31% itu, menurut Bambang dibutuhkan pembangunan pembangkit listrik berskala besar dan tidak bersifat musiman seperti sumber EBT lainnya.
(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Perusahaan AS Ini Akan Operasikan Pembangkit Thorium di 2027