Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memutuskan untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total di Jakarta mulai 14 September. Namun sepertinya sejumlah tekanan muncul agar kebijakan tersebut dianulir.
Hari ini, pemerintah pusat disebut akan mengumumkan soal kepastian PSBB tersebut. Menyusul adanya sejumlah tekanan agar kebijakan itu dibatalkan.
Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan pengumuman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) DKI Jakarta akan disampaikan ke publik, Minggu (13/9/2020) ini. Rapat masih akan dilakukan.
"Untuk PSBB yang sudah diumumkan oleh Gubernur DKI, secara resmi besok (hari ini) akan disampaikan kepada media sekitar pukul 13.00 WIB," kata Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo dalam konferensi pers update kondisi wisama atlet, Sabtu (12/9/2020).
"Pengumuman yang disampaikan ke masyarakat ada sebuah kepastian, harmonisasi antara kepentingan pusat dan daerah," kata Doni.
Doni menegaskan, pemerintah mengutamakan kesehatan masyarakat. Dikatakannya, pusat lebih menginginkan Pembatasan Sosial Bersekala Mikro dan Komunitas (PSBMK).
"Kita harus berusaha semaksimal mungkin bekerja sama agar upaya pencegahan ini harus menjadi tujuan utama kita. Komunitas perlu menjadi ujung tombak, perlu menjadi garda terdepan," katanya.
"Jangan kita biarkan dokter rumah sakit menjadi garda utama, mereka harus menjadi benteng terakhir, agar kita bisa menyelamatkan tenaga-tenaga dokter, tenaga kesehatan lainnya, para perawat. Kita tidak ingin kehilangan dokter lebih banyak lagi."
Sebelumnya, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju melemparkan kritik. Bahkan ini dianggap sebagai tanda ada silang pendapat antara pemerintah provinsi dan pusat.
Namun hal itu dibantah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kang Emil, sapaan dari Ridwan Kamil, mengungkapkan hal tersebut setelah mengikuti Rapat Koordinasi antara para Menteri, Gubernur DKI, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten kemarin.
"Tidak ada persilangan pendapat. Tidak ada kubu ekonomi vs kesehatan. Semuanya saling melengkapi dan menguatkan," ujar Kang Emil melalui Twitter.
Ia pun menegaskan hasil rakor terkait Teknis PSBB DKI dan strategi Jabodetabek adalah inti pengumuman hari ini. "Detailnya oleh Satgas Pusat & Gubernur DKI," ungkapnya.
Kemarin, dari data Kementerian Kesehatan, kasus positif virus corona (Covid-19) bertambah 3.806. Sehingga total telah ada 214.746 kasus di Indonesia.
Dari jumlah kasus tersebut, sebanyak 152.458 di antaranya telah dinyatakan sembuh dan 8.650 orang meninggal dunia usai terinfeksi virus corona.
Klaster-klaster penularan baru juga bermunculan di berbagai daerah. Penambahan kasus yang paling tinggi terjadi pada 10 September lalu, yakni ada 3.861 kasus baru.
DKI masih menyumbang kasus terbanyak dalam data Kemenkes. Di mana ada 1.205 kasus per Sabtu.
Dari data pemprov DKI, kasus di ibu kota bertambah 1.440 menjadi 53.761. Jumlah total kasus aktif 12.174 pasien.
Wakil Ketua Umum Kadin bidang CSR & Persaingan Usaha Suryani S.F Motik mengatakan bila PSBB total tetap bergulir, maka harus ada stimulus bagi dunia usaha agar tetap bisa bertahan di tengah pembatasan. Ia mengaku, sejak PSBB dilonggarkan, sebenarnya pengusaha sudah mulai bernafas lega.
"Tapi kita juga sadar bahwa angka penularan begitu tinggi tentunya pemerintah nggak bisa diam. Jadi kita memahami langkah yang akan diambil pemerintah DKI, namun kita prihatin sebagai pengusaha," ujarnya kepada CNBC Indonesia, Jumat (11/9/20).
"Karena terus terang saja sebenarnya bisnisnya belum pulih, tapi sudah mulai menggeliat. Tapi tiba-tiba mau ditutup lagi, pasti punya konsekuensi di dunia usaha," bebernya.
Dia menegaskan bahwa para pelaku usaha sebenarnya juga melihat kesehatan harus ditempatkan sebagai garda terdepan. Kendati begitu, kebijakan yang seringkali berubah juga menjadi persoalan tersendiri bagi dunia usaha.
"Yang paling penting buat kita begini, jangan turun naik turun naik begitu. Pada saat kebijakan yang tidak stabil, bolak balik diganti, nanti tutup nanti buka itu sulit buat pengusaha memprediksi," katanya.
Dikatakan, pelaku usaha menginginkan kalau memang keran berusaha akan dibuka lagi, kondisi kesehatannya sudah diperhitungkan. Artinya sudah harus benar-benar aman dan Covid-19 mampu dikendalikan penularannya.
"Kita ingin pada saat dibuka memang sudah pada tingkat yang aman. Dan kalau memang ditutup itu stimulusnya harus cukup," tegasnya.
Dia bilang, dengan kondisi yang belum aman, dunia usaha sebenarnya juga sulit bergerak. Apalagi, banyak negara di dunia menutup pintu ke Indonesia.
"Kenyataannya dunia mengisolir kita. Kita juga tidak inginkan itu, karena ketika kita berbicara dunia bisnis kita tidak bisa sendirian. Kita butuh hubungan dengan dunia luar. Walaupun pandemi ini kesempatan baik untuk memperkuat ekonomi lokal, jadi membuat membuka pasar produk kita, menciptakan pasar," katanya.
"Jadi memang tidak punya pilihan, kalau penularan begitu tinggi, orang mau keluar juga takut, orang mau belanja juga takut. Ini yang harus segera diselesaikan."
