Terungkap! PSBB Total DKI Jakarta Belum Dapat Restu Pusat

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengambilan keputusan PSBB total di DKI Jakarta yang dikeluarkan pada pertengahan pekan ini ternyata belum mendapatkan restu dari pemerintah pusat.

Hal tersebut diungkapkan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya dalam diskusi virtual Populi Center dan Smart FM yang bertajuk 'PSBB Lagi?, pada Sabtu (12/9/2020)

Bima menjelaskan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sempat melakukan rapat virtual bersama Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil serta pejabat di kawasan Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek). Rapat saat itu membahas koordinasi terkait rencana penerapan PSBB di DKI Jakarta.

"Jadi kemarin itu Mas Anies mengajak kita kepada Bodebek bersama Gubernur Jawa Barat Kang Emil untuk rapat online. Mas Anies awalnya menceritakan Jakarta sudah darurat dan Mas Anies bilang harus injak rem. Dan Mas Anies minta masukan kita semua, kita sampaikan kondisi kita juga gawat dan kita ingin berkoordinasi, tetapi kita tanya lebih lanjut PSBBnya seperti apa?," jelas Bima, seperti dikutip dari detikcom.

Baca: Pak Anies, Grab & Gojek Cs Bisa Bawa Penumpang di PSBB Total?

Bima mengatakan Anies mengatakan masih harus melakukan rapat dengan pemerintah pusat pada Sabtu (12/9) ini. Dalam rapat tersebut masih ada pembahasan yang belum selesai antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat terkait kebijakan PSBB di Ibu Kota.

"Mas Anies bilang Gubernur Jakarta masih harus rapat dengan pemerintah pusat hari Sabtu ini. Jadi yang saya tangkap ada yang belum selesai, jadi ada yang belum selesai dalam hal teknis dengan pemerintah pusat," sambungnya

Masih dalam diskusi, pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio meyakini kebijakan PSBB total DKI Jakarta merupakan perintah dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Agus mengamati sebelum Anies mengumumkan PSBB, Presiden Jokowi sempat mengatakan kesehatan hal yang lebih penting.

"Kemarin Gubernur DKI bilang PSBB lockdown itu sebetulnya bukan dari Gubernur sendiri pasti itu pemerintah Presiden. Karena habis rapat kabinet, Presiden mengatakan kesehatan lebih penting, sudah berbalik lagi. Nah sekarang dihajar habis-habisan oleh kabinet, hal ini tidak beres. Harusnya semua saling mendukung," kata Agus.

Menurut Agus, tidak mungkin seorang kepala daerah membuat kebijakan PSBB tanpa berkonsultasi dengan pemerintah pusat. Ia menyakini keputusan Anies adalah permintaan Jokowi.

"Saya yakin beliau dipanggil Presiden, saya tidak tahu, tapi saya yakin, Misalnya Wali Kota Bogor memutuskan sendiri tanpa berkonsultasi dengan pemerintah pusat, suatu hal yang tidak mungkin. Jadi saya yakin Presiden maunya melalui Gubernur," ujar Agus.

Baca: Anies Kekeuh PSBB Total, Penolakan Menteri Jokowi & Pengusaha

Sebelumnya Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk memberlakukan kembali PSBB total seperti pada awal pandemi Corona. Hal ini diumumkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada hari Rabu (9/9) kemarin.

"Maka dengan melihat kedaruratan ini maka tidak ada banyak pilihan bagi Jakarta kecuali menarik rem darurat sesegera mungkin," kata Anies dalam konferensi pers di Balai Kota Jakarta.

(dob/dob)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article DKI PSBB Total, Ini Aturan Lengkap yang Mau ke Bandara