Inggris Bakal Berikan Kewarganegaraan ke Warga Hong Kong

Jakarta, CNBC Indonesia - Inggris menyebut langkah China yang memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong sebagai sebuah pelanggaran yang "jelas dan serius" terhadap Deklarasi Bersama 1984. Inggris juga mengatakan akan menawarkan kewarganegaraan bagi sekitar 3 juta penduduk bekas koloninya tersebut.

"Diundangkan dan diberlakukannya undang-undang keamanan nasional ini merupakan pelanggaran yang jelas dan serius terhadap Deklarasi Bersama China-Inggris," kata Perdana Menteri Boris Johnson kepada parlemen, Rabu (1/7/2020).

Lebih lanjut, Johnson mengatakan Inggris akan mendukung janjinya untuk memberikan pemegang paspor British National Overseas (BNO) di Hong Kong jalan menuju kewarganegaraan Inggris. Langkah itu akan memungkinkan mereka untuk menetap di Inggris.

Baca: AS-China Panas Lagi soal Hong Kong, Washington Siapkan Sanksi

Menurut Channel News Asia, hampir 3 juta penduduk Hong Kong memenuhi syarat untuk paspor tersebut. Di mana ada 349.881 pemegang paspor pada Februari.

Pernyataan itu disampaikan Johnson sehari setelah China mengumumkan memberlakukan undang-undang keamanan nasional Hong Kong yang kontroversial.

UU yang banyak ditentang itu secara jelas memberi jalan bagi China untuk memperkuat pengaruhnya pada Hong Kong yang otonom. Sebagaimana diketahui, UU tersebut memungkinkan China untuk memutuskan hukuman bagi warga Hong Kong yang dianggap melakukan kegiatan kriminal terkait subversi, pemisahan diri dan tindakan-tindakan pembangkangan lainnya di Hong Kong.

Langkah China itu melanggar aturan, sebab Hong Kong yang meski merupakan wilayah milik China, memiliki kebebasan hukum sendiri yang tidak bisa diatur China.

Kebebasan Hong Kong itu merupakan buah kesepakatan antara China dengan Inggris pada saat Inggris mengembalikan Hong Kong ke China pada 1997. Kebebasan di bawah aturan "satu negara, dua sistem" itu tidak hanya mencakup hukum, tapi juga termasuk kebebasan berpendapat, dan itu akan dimiliki Hong Kong hingga 50 tahun sejak tahun kesepakatan.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab telah mengatakan bahwa Inggris sudah dengan hati-hati mengawasi jalannya undang-undang keamanan nasional China sejak diterbitkan Selasa malam.

"Itu merupakan pelanggaran yang jelas terhadap otonomi Hong Kong, dan merupakan ancaman langsung terhadap kebebasan rakyatnya, dan karena itu saya mengatakan itu adalah pelanggaran yang jelas dan serius terhadap perjanjian Deklarasi Bersama antara Inggris dan China," Kata Raab kepada Reuters dan BBC.

"China, melalui undang-undang keamanan nasional ini, tidak memenuhi janjinya kepada rakyat Hong Kong," kata Raab lagi. "Kami akan memenuhi janji kami."

Di sisi lain, Australia juga dikabarkan bakal menawarkan kewarganegaraan bagi penduduk Hong Kong akibat keputusan China itu.

Sebagaimana dilaporkan Sydney Morning Herald, Australia yang sedang berselisih dengan China, akan menjadi negara kedua dari lima anggota aliansi The Five Eyes yang menawarkan bantuan tersebut. The Five Eyes adalah aliansi yang dianggotai oleh Australia, Kanada, Selandia Baru, Inggris dan Amerika Serikat (AS).

Baca: Hong Kong 'Membara' Lagi, 370 Pengunjuk Rasa Ditangkap

Tawaran tersebut sendiri telah dibahas secara langsung oleh Perdana Menteri Australia Scott Morrison. Pada Kamis, Morrison mengatakan bahwa perkembangan di Hong Kong sangat memprihatinkan dan posisi Australia konsisten dengan negara-negara yang berpikiran sama, termasuk Inggris, AS dan Kanada.

Morrison mengatakan dia "sangat aktif" mempertimbangkan proposal untuk memberikan dukungan kepada warga Hong Kong yang khawatir tentang masa depan mereka.

"Ada beberapa proposal yang saya minta untuk diajukan beberapa minggu yang lalu dan sentuhan akhir akan dibuat pada proposal-proposal itu dan mereka akan segera dipertimbangkan oleh kabinet untuk diberikan peluang yang sama," katanya.

"Kami pikir itu penting dan sangat konsisten melihat siapa kami sebagai orang dan sangat konsisten dengan pandangan yang kami nyatakan."

Hong Kong sendiri merupakan rumah bagi kelompok ekspatriat Australia terbesar kedua di dunia, dengan lebih dari 100.000 orang warganya tinggal di kawasan semi-otonom itu.

"Ketika kami telah membuat keputusan akhir tentang pengaturan itu maka saya akan membuat pengumuman," tambah Morrison. "Apakah kita siap untuk melangkah dan memberikan dukungan? Jawabannya adalah iya."

(res/res)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Akhir Sedih Hong Kong? China Sahkan UU Keamanan Nasional