
SKK Migas Turunkan Target Lifting Jadi 735 Ribu Barel

Jakarta, CNBC Indonesia - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) turunkan target lifting minyak tahun ini dampak dari pandemi corona (Covid-19). Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan harga minyak dunia yang rendah membuat nilai keekonomian turun.
SKK Migas menurutnya berupaya mereview supaya kegiatan hulu tetap bisa berjalan. Pihaknya memproyeksikan lifting minyak tahun ini akan berada di kisaran 705.000-710.000 barel minyak per hari (BOPD).
Secara teknis, imbuhnya, tahun ini ditargetkan 735.000 BOPD, sementara secara APBN targetnya adalah 755.000 BOPD.
"Jadi kira-kira ada 8% kurang lebih dampak dari Covid-19 dan harga minyak ini yang kemudian, yang cukup besar di gas, karena di gas ini disamping permasalahan tingkat keekonomian investasi serapan juga sangat rendah dengan adanya Covid-19 ini. Gas terdampak 15% dari target yang diharapkan APBN," jelasnya dalam wawancara bersama CNBC Indonesia, Senin, (8/06/2020).
Lebih lanjut ia mengatakan demi mengatisipasi tingkat keekonomian, ada tiga hal yang SKK Migas upayakan. Pertama, mereview bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan mendiskusikan tentang rencana kerja tahun 2020.
Pada umumnya KKKS awalnya mau menunda karena tingkat masalah keekonomian. SKK Migas berupaya meyakinkan bahwa suramnya industri hulu migas ini kemungkinan tidak akan terlalu panjang.
"OPEC sendiri sudah menyepakati pengurangan produksi dan Brent di atas US$ 40 meski masih sisa dari 2020 kita melihat bahwa dalam waktu dekat akan segera kembali kepada harga minyak yang bagus," jelasnya.
Melihat tren seperti saat ini, KKKS menurutnya sudah mulai aktif kembali seperti sekarang melakukan kegiatan investasinya. Kedua, SKK Migas juga melakuka upaya-upaya untuk mendukung KKKS agar mobilisasi orang dan barang bisa diberikan pengecualian.
"Baik oleh Pemda, Pemerintah pusat, dan so far dukungan dari pusat dan daerah bagus untuk industri hulu migas ini," ungkapnya.
Upaya terakhir adalah mengajukan beberapa keringanan terkait finansial, penundaan biaya Abandonment Site Restoration (ASR), maupun perpajakan. "Yang kami harakan perbaiki tingkat keekonomian," harap Dwi.
(gus) Next Article Dikuasai Kontraktor Asing, Migas RI Bonyok Dihajar Corona!