Pertumbuhan Kasus Covid-19 di DKI Menurun, Siap New Normal?

Banyak masyarakat Indonesia yang sudah ingin lepas dari kungkungan dan paksaan harus tinggal di dalam rumah. Masing-masing memiliki berbagai alasan mulai dari penat dan bosan hingga untuk tujuan lain yang lebih urgent yakni menyambung kesibukan.

Sebagai masyarakat kota metropolitan yang saban harinya diwarnai dengan hiruk pikuk dan kemacetan ibu kota, hidup normal kembali adalah hal yang sangat didambakan. Namun, untuk hidup normal lagi ada syarat yang harus dipenuhi.

The New Normal baru bisa dilakukan ketika intervensi di sektor kesehatan sudah menunjukkan bahwa wabah sudah dapat dijinakkan dengan baik. Terkait apakah ada patokan angka yang jelas memang tidak ada.

Namun jika berkaca dari China dan Korea Selatan yang sudah deklarasi kemenangan lawan Covid-19, mereka baru melonggarkan pembatasan ketika jumlah kasus baru yang dilaporkan menyentuh angka satu digit. Itu pun pembatasan dilonggarkan secara bertahap dan mereka masih harus waspada karena ancaman gelombang kedua masih mengintai.

Nah kalau lihat syaratnya ini saja sebenarnya RI belum bisa dikatakan berhasil 'menjinakkan' musuh mikroskopik yang ganas. Jumlah kasus di Indonesia per harinya mengalami fluktuasi, begitu juga dengan yang dialami DKI Jakarta.

Baca: Bukan PSBB, Jokowi Andalkan RT Hingga RW Perangi Covid-19

Jumlah tes COvid-19 yang dilakukan Indonesia masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Per 11 Mei saja, tes corona yang dilakukan di RI baru 0,45 orang per 1000 populasi. Masih jauh ketinggalan dari Malaysia dan Thailand yang masing-masing mengetes 8,22 & 1,5 orang per 1000 populasi.

Jumlah sampel untuk tes yang terlalu sedikit dikhawatirkan membuat banyak kasus menjadi tak terdeteksi, terutama yang sifatnya asimptomatik atau tanpa gejala. Diagnosis berdasarkan keluhan saja terbukti sangat tidak efektif untuk mengidentifikasi apakah seseorang positif terjangkit atau tidak.

Pasalnya lagi yang lebih mengerikan adalah banyak kasus asimptomatik ditemukan pada anak-anak dan dewasa muda. Padahal lebih dari setengah populasi di Indonesia termasuk ke dalam usia muda. 

Jadi apakah pertumbuhan kasus di DKI melambat sehingga pelonggaran dapat dilakukan, rasanya terlalu dini untuk mengambil kesimpulan tersebut. Kita masih perlu bersabar.

[Gambas:Video CNBC]

Ya, untuk hidup normal memang syarat tadi harus dipenuhi. Langkah konkret yang jelas dan tegas serta koordinasi yang mantap antara pusat dan daerah mutlak diperlukan. Masalahnya di Indonesia hal ini belum berjalan dengan efektif. 

Mari tengok saja beberapa kebijakan pemerintah terkait transportasi dan larangan mudik. Masih banyak inkonsistensi kebijakan di sana-sini. Pertama jika mengacu pada Permenhub Nomor 18 Tahun 2020, ojek online diperbolehkan untuk mengangkut penumpang asalkan protokol wabah dilakukan. 

Regulasi ini jelas bertentangan dengan Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 yang mengatur tentang panduan penanganan wabah. Dalam peraturan tersebut, transportasi hanya diperbolehkan untuk sarana angkut logistik barang. Kebijakan yang bertentangan ini sempat membuat polemik.

Kebijakan kedua yang juga makin membuat publik bingung adalah larangan mudik. Awalnya pemerintah hanya mengimbau masyarakat untuk tidak mudik. Larangan hanya diberlakukan untuk PNS, TNI dan POLRI. 

Namun, seiring dengan bergulirnya waktu kasus baru melonjak dengan signifikan, akhirnya per 24 April lalu tepat di hari pertama Ramadan pemerintah menetapkan larangan untuk mudik. Bagi yang melanggar akan diberi sanksi tegas. 

Akan tetapi, persepsi mudik sekarang menjadi kian beragam. Pemerintah membuat kata mudik yang dulunya memiliki satu makna kini menjadi ambigu. Kontroversi kata mudik mulai terjadi setelah RI-1 Joko Widodo mencetuskan istilah pulang kampung.

Jokowi menyoroti bahwa mudik dan pulang kampung berbeda konteksnya. Mudik lebih ke rekreasional sementara pulang kampung adalah kembali ke daerah asal masing-masing untuk tujuan yang lebih penting dari sekadar rekreasi yakni survive. Namun yang pasti keduanya memiliki kesamaan yang bisa dilihat semua orang yaitu adanya mobilitas publik!

Setelah pulang kampung, muncul istilah baru yakni mudik virtual. Untuk yang ini bisa dipastikan tak ada mobilitas publik. Mudik yang jadi budaya masyarakat Indonesia saat hari raya Idul Fitri bisa dilakukan dengan menggunakan gadget.

Baca: Simak! Ini Exit Strategy Jokowi 'Hidup Normal' Saat Pandemi

Belum usai kontroversi mudik vs pulang kampung, kini muncul turunan baru dari kata mudik. Kata mudik juga bertransformasi menjadi mudik lokal yang merujuk pada pulang kampungnya warga Jabodetabek. 

Sebenarnya ini semakin membingungkan. Hal yang mengkhawatirkan adalah lebaran tinggal menghitung hari, kebijakan soal larangan mudik masih ambigu. Publik menjadi bingung. Jakarta masih jadi hotspot wabah.

Bayangkan jika kasus benar-benar belum selesai, banyak warga DKI yang mudik ternyata membawa virus (amit-amit) dan tak mengalami gejala. Penyebaran akan semakin meluas. Apalagi per tahunnya jumlah pemudik dari DKI dan sekitarnya mencapai 12 juta orang. Ngeri!

Menyongsong kehidupan baru memang sah-sah saja dan harus dipersiapkan. Namun, jangan buru-buru dan bahkan grusa-grusu. Fokus saat ini masih harus menangani wabah. Perang belum usai!

Untuk bisa memenangkan peperangan melawan musuh tak kasat mata, kebijakan tes corona (test, track & isolate) yang lebih masif perlu digencarkan, aturan main yang jelas, konsisten dan tegas harus ada. Tak lupa juga koordinasi antara pusat dan daerah juga harus mantap!

Jadi agar bisa hidup normal lagi ya, penuhi dulu semua syaratnya! Kalau belum terpenuhi jangan bermimpi bisa kembali normal.

TIM RISET CNBC INDONESIA