Simak! Ini Exit Strategy Jokowi 'Hidup Normal' Saat Pandemi

Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
18 May 2020 13:05
Warga memadati kawasan pedagang kaki lima di Pasar Tanah Abang saat penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta, Senin (18/5/2020). Meski pertokoan di Pasar Tanah Abang tutup karena PSBB, menjelang hari lebaran kawasan tersebut dipadati pedagang kaki lima yang berada di gang-gang dekat pasar. CNBC Indonesia/Tri Susilo.   


Memasuki H-7 lebaran Idul Fitri, Pasar Tanah Abang kembali ramai dipadati masyarakat meskipun pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menutup pasar tersebut sejak 27 Maret karena diberlakukanPembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) untuk mengatasi penyebaran Covid-19.

Keramaian terlihat disejumlah titik seperti sebrang Blok F dan depan stasiun Tanah Abang, jalanan tersebut dipadati pedagang kaki lima dan warga tanpa mematuhi peraturan jaga jarak sesuai dengan himbauan pemerintah.
Para pedagang nekat turun kepinggir jalan karena sejak kios mereka ditutup, para pedagang tidak mendapatkan penghasilan, padahal biasanya menjelang lebaran mereka bisa meraup untung besar. (CNBC Indonesia/Tri Susilo.)
Foto: Warga memadati kawasan Pasar Tanah Abang saat penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta, Senin (18/5/2020). (CNBC Indonesia/Tri Susilo.)
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah sedang menyusun exit strategy dari pandemi Covid-19. Hingga saat ini model sistem perhitungan tingkat kesiapan terus dilengkapi data dan dikaji aspek teknis dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait, baik di pusat dan di daerah.

Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam Kemenko Perekonomian, Raden Edi Prio Pambudi kepada CNBC Indonesia pada Jumat (15/5/2020).


Edi mengatakan, beberapa negara, termasuk Indonesia sudah merancang exit strategy dari situasi sulit saat ini. Alasannya, semua negara sadar tidak tahu kapan vaksin dan obat Covid-19 ditemukan.

"Tapi kegiatan ekonomi memerlukan kepastian dan tidak boleh berhenti terlalu lama, yang berisiko menambah PHK [pemutusan hubungan kerja] dan mengarahkan ke kondisi resesi," kata Edi.

Dalam merencang strategi keluar situasi sulit ini pun, menurut dia, pemerintah menekankan pada dua hal penting, yakni kondisi kesehatan yang sudah membaik dan kepatuhan masyarakat untuk mematuhi serta menjalankan pola hidup baru menjaga kesehatan.

"Pemerintah tengah mempersiapkan strategi ini dengan melihat data secara cermat baik data kondisi kesehatan maupun data kondisi kesiapan dunia usaha, lingkungan kerja dan pekerja dalam memenuhi syarat kesehatan," ujar Edi.

Strategi itu, dituangkan dalam suatu model sistem perhitungan, meliputi sektor dan wilayah untuk menilai tingkap kesiapan berdasarkan syarat perlu, yakni kondisi kesehatan.

Terkait operasionalisasi strategi ini, Edi bilang pemerintah sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak terutama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, K/L, pemda serta para ahli.

Selanjutnya, strategi ini akan dijalankan secara bertahap, baik dari sektor maupun wilayah berdasarkan tingkat kesiapan dalam mematuhi syarat yang diperlukan. Dengan tahapan ini, pemerintah akan tetap mengevaluasi kondisi yang terjadi setelah membuka kembali kegiatan ekonomi.

"Hingga saat ini model sistem perhitungan tingkat kesiapan terus dilengkapi datanya dan dikaji aspek teknisnya bersamaan dengan mempersiapkan protokol baru di dunia usaha, lingkungan kerja dan tempat sosial lainnya," tutur Edi.



Berbagai Skenario Disiapkan
Pemerintah juga sudah menyiapkan berbagai skenario untuk menjalankan exit strategi dari pandemi Covid-19. Semua skenario itu pun dijalankan secara bertahap dan menyesuaikan kondisi lingkungan.

"Pemerintah selalu harus mempunyai beberapa skenario tapi apapun skenarionya selalu bertahap dan sesuai kondisi kesehatan dan kepatuhan masyarakat," jelas Edi.

Dalam kehidupan normal yang baru, kata Edi, adalah bagaimana masyarakat mampu untuk beradaptasi dengan kondisi yang mungkin tidak akan pernah sama lagi dengan kondisi sebelum pandemi. Untuk itu, diperlukan proses pemahaman kepada masyarakat secara terus menerus.

"Bahwa kita semua mempunyai kewajiban untuk menjaga kesehatan bagi diri sendiri dan orang sekitarnya," kata Edi.

Saat menjalankan kehidupan normal yang baru, pemerintah mengharapkan kedisplinan dan kepatuhan masyarakat, untuk memenuhi aturan perilaku baru atau protokol kesehatan. Tujuannya agar masyarakat dapat kembali bekerja dan beraktivitas di rumah.

Selain itu, dalam strategi keluar dari pandemi Covid-19, kata Edi, pemerintah berkomitmen untuk terus menambah kapasitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia, baik berupa alat kesehatan, fasilitas kesehatan, dan tenaga kesehatan agar penanganan Covid-19 semakin baik.

Edi pun optimisis kehidupan normal yang baru bisa dijalankan pada bulan Juni 2020. Tentu dengan protokol kesehatan dan dengan menyesuaikan lingkungan masyarakat.

Pemerintah pun saat ini masih terus melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, pemerintah daerah, dan otoritas terkait untuk menjalankan kehidupan normal di bulan Juni.

"Secara terbatas bisa dimulai [kehidupan normal baru di bulan Juni]. Sepanjang syarat perlunya terpenuhi. Kita harus membaca data lonjakan dengan cermat. Soal ini tentu ada ahlinya untuk menerjemahkan dengan benar," ujar Edi.

"Yang dikaji adalah kesiapan dan nanti tetap ada evaluasinya, sehingga dilakukan secara bertahap baik sektor maupun wilayah. Ini tergantung dari kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat untuk mematuhi protokol baru. Pastinya, semua tidak ingin kegiatan usaha atau kerja berhenti tanpa kepastian waktu karena dampaknya," lanjutnya.

[Gambas:Video CNBC]




(miq/miq) Next Article Kasus Harian Covid di Indonesia Meroket, Tambah 802 Hari ini

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular