Pertamina Bakal Setop Pasok BBM Buat Pengusaha SPBU 'Malas'
Anisatul Umah, CNBC Indonesia
26 February 2020 18:49
Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pertamina (Persero) dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menargetkan digitalisasi nozzle bisa mulai efektif Juni 2020. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan tidak akan memasok bahan bakar minyak (BBM) ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang tidak mau melakukan digitalisasi.
"Juni 2020 semua selesai, kita sudah berikan juga sekarang yang tidak mau pasang kita sudah mau sampaikan kita setop pasokannya. Karena ini memang harus dijalankan," ungkapnya dalam rapat dengar pendapat panja di Komisi VI, kemarin, (25/02/2020).
Nicke menerangkan, target digitalisasi akan menyasar 5.518 SPBU, capaiannya saat ini lebih dari 3.500 SPBU. Menurutnya ada kendala tekhnis dan non tekhnis untuk digitalisasi ini.
Lebih lanjut Nicke menyebut kendala teknisnya adalah SPBU yang sebagian besar milik partner. Mereka membangun sistem yang berbeda-beda sehingga perlu dilakukan sinkronisasi.
"Ada satu lagi masalah teknis beberapa equipment it itu dibeli China sekarang tertahan karena corona virus ini pun sedang kita solusinya," imbuh Nicke.
Soal masalah tekhnis Nicke menyebut, para pemilik SPBU awalnya mempertanyakan untuk apa pemasangan ini, serta apa keuntungannya bagi mereka. "Apa keuntungan bagi kami?," terangnya.
Sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memprediksi kuota solar subsidi akan kembali jebol tahun ini jika digitalisasi nozzle SPBU tidak berjalan.
Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa menyebut sudah mengusulkan agar Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak untuk direvisi. Karena berdasarkan catatan BPH Migas menyebabkan over kuota 1,6 juta kilo liter di tahun 2019.
"Salah satunya adalah transportasi yang ada di SPBU itu belum di catat atau digitalisasi noozlenya belum ada di sana," ungkapnya selepas rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi VII DPR RI, Selasa, (12/02/2020).
(gus) Next Article BPH Migas Pastikan Digitalisasi Nozzle Efektif pada Juni 2020
"Juni 2020 semua selesai, kita sudah berikan juga sekarang yang tidak mau pasang kita sudah mau sampaikan kita setop pasokannya. Karena ini memang harus dijalankan," ungkapnya dalam rapat dengar pendapat panja di Komisi VI, kemarin, (25/02/2020).
Nicke menerangkan, target digitalisasi akan menyasar 5.518 SPBU, capaiannya saat ini lebih dari 3.500 SPBU. Menurutnya ada kendala tekhnis dan non tekhnis untuk digitalisasi ini.
"Ada satu lagi masalah teknis beberapa equipment it itu dibeli China sekarang tertahan karena corona virus ini pun sedang kita solusinya," imbuh Nicke.
Soal masalah tekhnis Nicke menyebut, para pemilik SPBU awalnya mempertanyakan untuk apa pemasangan ini, serta apa keuntungannya bagi mereka. "Apa keuntungan bagi kami?," terangnya.
Sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memprediksi kuota solar subsidi akan kembali jebol tahun ini jika digitalisasi nozzle SPBU tidak berjalan.
Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa menyebut sudah mengusulkan agar Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak untuk direvisi. Karena berdasarkan catatan BPH Migas menyebabkan over kuota 1,6 juta kilo liter di tahun 2019.
"Salah satunya adalah transportasi yang ada di SPBU itu belum di catat atau digitalisasi noozlenya belum ada di sana," ungkapnya selepas rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi VII DPR RI, Selasa, (12/02/2020).
(gus) Next Article BPH Migas Pastikan Digitalisasi Nozzle Efektif pada Juni 2020
Most Popular