Kunjungi Kalbar, BPH Migas & DPR Cek Digitalisasi Noozle SPBU

Jakarta, CNBC Indonesia- Anggota Komisi VII DPR-RI Maman Abdurrahman dan Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa melakukan kunjungan kerja ke Propinsi Kalimantan Barat dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan sektor Migas.

Salah satu agenda kunjungan kerja di Kalbar tersebut yakni pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji di Kantor Gubernur (30/07/20).

Ada dua isu utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu pertama pengawasan Jenis BBM tertentu (solar subsidi) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (Premium Penugasan), kedua sinergitas dan dukungan dalam pembangunan Pipa Gas Bumi Trans Kalimantan.

Anggota Komisi VII DPR RI Maman Abdurahman pada konferensi pers meminta agar kuota BBM subsidi yang telah ditetapkan oleh BPH Migas tersebut tepat sasaran dan dapat mencukupi hingga akhir tahun 2020 dan tidak terjadi over kuota seperti pada tahun 2019 yang disampaikan oleh Kepala BPH Migas dari kuota sebesar 311.094 KL realisasinya mencapai 328.667,34 KL atau sebesar 105,13%.

Oleh karena itu Maman meminta agar Pemerintah Daerah benar-benar ikut aktif mengawasi penyaluran BBM subsidi tersebut agar tepat sasaran dan program digitalisasi SPBU yang saat ini sedang dilakukan oleh Pertamina dengan kerjasama dengan Telkom dapat digunakan secara efektif untuk mengawasi penyaluran BBM subsidi.

Baca: BPH Migas & Komisi VII DPR Cek Ketersediaan BBM di Pacitan

Lebih lanjut Maman menyampaikan sesuai laporan yang di sampaikan oleh Kepala BPH Migas, sampai dengan 16 Juli 2020 ini perkembangan digitalisasi SPBU yang dilaksanakan oleh Pertamina telah mencapai 49 % atau sejumlah 2.704 SPBU dari target 5.518 SPBU diseluruh Indonesia. Sedangkan untuk Propinsi Kalimantan Barat Sendiri dari target implementasi 126 IT Nozzle yang tersambung di dashboard baru 24 SPBU yang terealisasi (19%).

"Saya harapkan program ini dapat terlaksana sampai mencapai target 100%, sesuai dengan janji Pertamina dan Telkom yang disampaikan ke BPH Migas bahwa digitalisasi SPBU akan selesai seluruhnya pada Agustus 2020 dan ke depan perlu ditingkatkan dalam kualitas digitalisasinya, seperti adanya monitoring dengan perangkat video analytic (CCTV)," ujar Maman dalam pernyataannya hari ini.

Maman menemukan di lapangan bahwa apabila dilakukan pencatatan secara manual, itu menambah pekerjaan bagi operator SPBU. Selain itu tingkat kelelahan yang bertambah akan berdampak juga terhadap kualitas kinerjanya. Maman berpendapat digitalisasi SPBU amat penting.

"Untuk itu mutlak diperlukan sistem pencatatan dengan menggunakan CCTV yang berlangsung secara otomatis dan real time, dapat dipantau secara terus-menerus," tegas Maman abdurahman, anggota DPR RI Dapil Kalbar ini.

(dob/dob)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Turun ke Lapangan, BPH Migas Cek Implementasi Digital Nozzle