Cegah Kuota BBM Jebol, 3500 SPBU Rampung Digitalisasi Nozzle
Anisatul Umah, CNBC Indonesia
18 February 2020 15:46
Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pertamina (Persero) menargetkan digitalisasi nozzle bisa selesai pertengahan tahun ini. VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman mengatakan saat ini lebih dari 3.500 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dari 5.518 SPBU sudah terdigitalisasi atau sekitar 65-70%.
"Yang sudah ready dan terintegrasi. Sisanya kami akan terus melakukan percepatan-percepatan untuk bisa selesai, kita harapkan di pertengahan tahun ini," ungkapnya saat dihubungi CNBC Indonesia, Selasa, (18/02/2020).
Lebih lanjut dirinya mengatakan dengan adanya program digitalisasi SPBU, maka Pertamina dapat memantau kondisi stok bahan bakar minyak (BBM), penjualan BBM dan transaksi pembayaran di SPBU. Tidak hanya itu semua data tersebut juga dapat diakses secara langsung oleh sejumlah pihak berwenang.
Di antaranya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). "Sehingga dapat saling mendukung untuk pengawasan penyaluran BBM termasuk yang bersubsidi yaitu Biosolar (B30) dan penugasan yaitu Premium," imbuhnya.
Digitalisasi nozzle ini belum sampai tahap mencatat plat nomor. Namun hal tersebut menurut Fajriyah akan menjadi tahap selanjutnya. "Itu tahap selanjutnya (mencatat plat nomor)," terangnya.
Sebelumnya BPH Migas memprediksi kuota solar subsidi akan kembali jebol tahun ini jika digitalisasi nozzle Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tidak berjalan.
Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa menyebut sudah mengusulkan agar Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak untuk direvisi. Karena berdasarkan catatan BPH Migas menyebabkan over kuota 1,6 juta kilo liter di tahun 2019.
"Salah satunya adalah transportasi yang ada di SPBU itu belum di catat atau digitalisasi noozlenya belum ada di sana," ungkapnya selepas rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi VII DPR RI, Selasa, (12/02/2020).
Dirinya menganalogikan potensi jebolnya kuota 2019 yakni dengan melihat peningkatan kuota 2020 sebesar 800 ribu kilo liter menjadi 15,31 juta kilo liter. Menurutnya dengan logika yang sama, ekonomi sama, apalagi jumlah kendaraan meningkat maka akan kembali jebol.
"Sederhana logikanya, 14,5 juta KL kuota 2019, kuota 2020 naik 800 KL, kalau dia 1,6 berapa selisihnya," ungkapnya.
(gus/gus) Next Article Pertamina Bakal Setop Pasok BBM Buat Pengusaha SPBU 'Malas'
"Yang sudah ready dan terintegrasi. Sisanya kami akan terus melakukan percepatan-percepatan untuk bisa selesai, kita harapkan di pertengahan tahun ini," ungkapnya saat dihubungi CNBC Indonesia, Selasa, (18/02/2020).
Lebih lanjut dirinya mengatakan dengan adanya program digitalisasi SPBU, maka Pertamina dapat memantau kondisi stok bahan bakar minyak (BBM), penjualan BBM dan transaksi pembayaran di SPBU. Tidak hanya itu semua data tersebut juga dapat diakses secara langsung oleh sejumlah pihak berwenang.
Digitalisasi nozzle ini belum sampai tahap mencatat plat nomor. Namun hal tersebut menurut Fajriyah akan menjadi tahap selanjutnya. "Itu tahap selanjutnya (mencatat plat nomor)," terangnya.
Sebelumnya BPH Migas memprediksi kuota solar subsidi akan kembali jebol tahun ini jika digitalisasi nozzle Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tidak berjalan.
Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa menyebut sudah mengusulkan agar Perpres No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak untuk direvisi. Karena berdasarkan catatan BPH Migas menyebabkan over kuota 1,6 juta kilo liter di tahun 2019.
"Salah satunya adalah transportasi yang ada di SPBU itu belum di catat atau digitalisasi noozlenya belum ada di sana," ungkapnya selepas rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi VII DPR RI, Selasa, (12/02/2020).
Dirinya menganalogikan potensi jebolnya kuota 2019 yakni dengan melihat peningkatan kuota 2020 sebesar 800 ribu kilo liter menjadi 15,31 juta kilo liter. Menurutnya dengan logika yang sama, ekonomi sama, apalagi jumlah kendaraan meningkat maka akan kembali jebol.
"Sederhana logikanya, 14,5 juta KL kuota 2019, kuota 2020 naik 800 KL, kalau dia 1,6 berapa selisihnya," ungkapnya.
(gus/gus) Next Article Pertamina Bakal Setop Pasok BBM Buat Pengusaha SPBU 'Malas'
Most Popular