Istana: Omnibus Law Cegah Kucing-Kucingan Kontrak Kerja

News - Lidya Kembaren, CNBC Indonesia
21 February 2020 16:53
Istana: Omnibus Law Cegah Kucing-Kucingan Kontrak Kerja
Jakarta, CNBC Indonesia - Rancangan Undang-Undang Omnibus Law terutama cipta kerja (Ciptaker) masih menjadi kontroversi di masyarakat terutama kalangan buruh. Sebab, masih banyak pihak yang merasa tidak dilibatkan dalam penyusunan RUU tersebut dan merugikan terutama untuk kaum buruh.

Salah satu yang dianggap akan merugikan dan menyusahkan buruh adalah mengenai sistem kontrak dan gaji per jam.

Dengan polemik ini, akhirnya pihak istana negara angkat bicara sekaligus menegaskan bahwa RUU Omnibus Law Ciptaker tidak akan merugikan para pekerja. Sebab, tujuan dari RUU ini justru untuk melindungi para pekerja.


"Intinya fleksibilitas saja, untuk mencari pembayaran yang pantas (per jam), sesuai kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja. Jadi tidak hanya ditentukan oleh pemberi kerja," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono di Kantor Setkab, Jumat (21/2/2020).



Mengenai sistem kontrak, ini juga dinilai ditanggapi salah oleh para buruh. Dalam RUU ini, justru pemerintah ingin memberikan kepastian kepada pekerja yang selama ini menjadi pegawai kontrak.

Ia menjelaskan, selama ini masih banyak perusahaan yang memberikan kontrak kepada pegawainya hingga 7 tahun dengan beberapa kali perpanjangan dan jeda. Sebab, dalam aturan lama, kontrak kepada pegawai hanya boleh hingga 2 tahun tapi praktik di lapangan berbeda.

"Di UU 13 itu kan kalau kontrak ada jangka waktunya, jadi cuma bisa sekali dalam dua tahun, tapi di lapangan justru merugikan buruh," kata dia.

Nah, setelah ada RUU ini, perusahaan boleh melakukan kontrak terhadap pegawai dalam jangka waktu lama tanpa jeda.

"Mereka bisa dikontrak tetap sampai 8 tahun, caranya dikasih jeda sebentar terus kontrak lagi. Dari pada kucing-kucingan, oke kontrak boleh kemudian waktunya nggak terbatas, cuma diberi proteksi tambahan," jelasnya.

Pemerintah juga memberikan keuntungan lebih bagi para buruh. Dimana, jika diberhentikan sebelum selesai masa kontrak maka harus tetap digaji ditambah pesangon dengan nominal sebulan gaji untuk pegawai kontrak tersebut.

"Misalnya dia di kontrak selama 1 tahun, tapi pada bulan ke 10 diberhentikan. Artinya perusahaan harus tetap membayar 2 bulan gaji sesuai sisa masa kontrak plus pesangon sebesar satu kali gaji. Jadi pemerintah ingin mencapai titik keseimbangan antara pemberi kerja dan pencari kerja," katanya.


[Gambas:Video CNBC]





(hoi/hoi)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading