Bahlil Bilang Ada Gubernur Berlagak Seperti Presiden!
20 February 2020 11:56
Foto: Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2020 di The Ritz-Carlton Hotel, Jakarta, Kamis (20/2/2020) (CNBC Indonesia/Chandra Gian Asmara)
Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengungkapkan, dalam menjalankan tugas di bidang investasi, dirinya masih menemukan kendala di daerah. Salah satunya berkaitan dengan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
"Belum semua gubernur mengikuti PTSP, ada satu gubernur. Jangan sampai gubernur berlagak seperti presiden," kata Bahlil dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2020 di Ballroom Hotel The Ritz-Calton, PP, Jakarta, Kamis (20/2/2020).
Dalam laporan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bahlil menyampaikan beberapa keluhan-keluhan yang ada di daerah. Di antaranya, PTSP di daerah merasa di anak tirikan. Banyak penyelesaian investasi yang harus diselesaikan. Akan tetapi tidak pernah ada Dana Alokasi Khusus (DAK). Padahal penggerak investasi ada di daerah.
Selain itu, pemerintah daerah juga punya kekhawatiran untuk dikriminalisasi.
"Kejagung (Kejaksaan Agung) dan Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) sudah sangat baik bekerja, tapi oknum-oknum gerakan tanpa bola banyak sekali [...]. Kalau dia korupsi, tolong itu dia disikat aja," ujar Bahlil.
Sejatinya, pernyataan Bahlil bukan sesuatu yang baru. Hal itu diungkapkan Bahlil dalam hari pertama Rakornas Investasi 2020, Rabu (19/2/2020).
"Saya tahu bahwa masih ada satu gubernur yang gak mau kasih perizinan, yaitu di Kalimantan, dan saya sudah lapor ke Pak Presiden. [...] Negara ini masih NKRI. Gak boleh gubernur lain yang merasa juga seperti presiden di negara ini," kata.
(miq/miq)
"Belum semua gubernur mengikuti PTSP, ada satu gubernur. Jangan sampai gubernur berlagak seperti presiden," kata Bahlil dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2020 di Ballroom Hotel The Ritz-Calton, PP, Jakarta, Kamis (20/2/2020).
Dalam laporan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bahlil menyampaikan beberapa keluhan-keluhan yang ada di daerah. Di antaranya, PTSP di daerah merasa di anak tirikan. Banyak penyelesaian investasi yang harus diselesaikan. Akan tetapi tidak pernah ada Dana Alokasi Khusus (DAK). Padahal penggerak investasi ada di daerah.
Selain itu, pemerintah daerah juga punya kekhawatiran untuk dikriminalisasi.
"Kejagung (Kejaksaan Agung) dan Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) sudah sangat baik bekerja, tapi oknum-oknum gerakan tanpa bola banyak sekali [...]. Kalau dia korupsi, tolong itu dia disikat aja," ujar Bahlil.
Sejatinya, pernyataan Bahlil bukan sesuatu yang baru. Hal itu diungkapkan Bahlil dalam hari pertama Rakornas Investasi 2020, Rabu (19/2/2020).
"Saya tahu bahwa masih ada satu gubernur yang gak mau kasih perizinan, yaitu di Kalimantan, dan saya sudah lapor ke Pak Presiden. [...] Negara ini masih NKRI. Gak boleh gubernur lain yang merasa juga seperti presiden di negara ini," kata.
Artikel Selanjutnya
Bahlil Targetkan EoDB RI Peringkat 50, Jokowi: Enak Aja!
(miq/miq)
