Biaya Kesehatan Mahal, Pak Jokowi! Rakyat Bisa Jatuh Miskin

Menurut riset Adam Wagstaff, Patrick Eozenou, dan Marc Smitz berjudul Out-of-Pocket Expenditure on Health yang diterbitkan oleh Bank Dunia, pengeluaran untuk kesehatan adalah salah satu penyebab penurunan kesejahteraan. Sebab kala pengeluaran untuk kesehatan bertambah, maka konsumsi untuk kelompok lain terpaksa dikurangi.

"Pengeluaran kesehatan biasanya tidak rutin dan tidak bisa diperkirakan. Pengeluaran ini hanya terjadi ketika seseorang dalam kondisi sakit, waktunya di luar kontrol. Konsekuensinya adalah akan ada pengurangan konsumsi kelompok lainnya, sehingga pengeluaran kesehatan terkait erat dengan penurunan tingkat kesejahteraan," sebut riset terbitan April 2019 itu.

Sementara laporan berjudul Tracking Universal Health Coverage yang diterbitkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Bank Dunia menyebutkan, hampir 100 juta penduduk di seluruh dunia setiap tahunnya harus menerima kenyataan pahit jatuh ke jurang kemiskinan ekstrem. Gara-garanya adalah pengeluaran untuk kesehatan. Penduduk yang berpendapatan US$ 1,9 (Rp 26.153 dengan kurs saat ini) per hari terpaksa harus memilih antara makan atau pendidikan dengan pengeluaran kesehatan.

Sedangkan 122 juta orang di seluruh dunia harus hidup dengan US$ 3,1 (Rp 42.645) per hari karena harus menyisihkan uang lebih untuk keperluan kesehatan. Sejak tahun 2000, angkanya naik 1,5% per tahun.

Lebih dari 800 juta penduduk di dunia mengeluarkan 10% pengeluaran mereka untuk kesehatan. Sementara 180 juta penduduk dunia mengeluarkan seperempat atau lebih untuk keperluan ini, dengan laju pertumbuhan 5% per tahun.

"Masalah ini tidak hanya melanda negara-negara miskin, tetapi semuanya. Orang dengan kondisi memprihatinkan ini tidak hanya bisa bangkrut secara ekonomi, tetapi juga moral," tegas riset itu.


Oleh karena itu, Bank Dunia menekankan perlunya jaminan kesehatan universal. Indonesia sudah menempuh kebijakan tersebut dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Namun secara operasional, BPJS Kesehatan masih 'berdarah'darah. Tahun lalu, BPJS Kesehatan diperkirakan menderita defisit Rp 28 triliun.

Baca:Cuma Jokowi yang Bisa Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Indonesia masih butuh BPJS Kesehatan, lembaga ini bisa menjadi solusi agar masyarakat tidak jatuh ke jurang kemiskinan saat menghadapi masalah kesehatan. BPJS Kesehatan perlu diperkuat sebagai wujud kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat.

Namun terus-menerus disuntik oleh anggaran negara tidak akan menyelesaikan masalah, yang ada malah menambah masalah baru yaitu peningkatan beban fiskal (fiscal burden). Salah satu cara yang paling mudah adalah menaikkan iuran dalam batas yang wajar, tidak terlalu memberatkan masyarakat.


TIM RISET CNBC INDONESIA