Ulasan 2019
Inflasi 2019: 'Jinak' Sih, Tapi...
Hidayat Setiaji, CNBC Indonesia
26 December 2019 09:41
Dari sisi moneter, Bank Indonesia (BI) sudah menurunkan suku bunga acuan empat kali sepanjang tahun ini. Penurunan paling agresif sejak 2016. Harapannya adalah suku bunga kredit perbankan bisa ikut turun sehingga menumbuhkan minat korporasi untuk mengakses pembiayaan.
Baca: Makin Lambat, Kredit Perbankan Oktober 2019 Cuma Tumbuh 6,53%
Jadi kalau dari sisi penawaran sudah dilakukan upaya perbaikan, tinggal di sisi permintaan. Di sini menjadi tugas pemerintah untuk memastikan bahwa iklim investasi sudah kondusif sehingga dunia usaha mau menanamkan modalnya.
Bagaimana caranya? Bisa dengan insentif fiskal.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan akan menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 25% menjadi 20%. Namun ini bukan langkah yang mudah, karena harus melalui amandemen UU PPh yang melibatkan DPR.
Pemerintah harus menyusun naskah akademik, dan kemudian DPR membuat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) serta mengundang masukan dari para pemangku kepentingan. Setelah proses itu kelar, baru bisa masuk masa pembahasan di komisi terkait. Proses pembahasan ini tentu memakan waktu.
Kemudian, Presiden Jokowi juga menjanjikan sebuah terobosan besar untuk menarik investasi bernama Omnibus Law. Nantinya, aturan ini akan mengumpulkan puluhan regulasi terkait investasi menjadi satu. Jadi investor tidak perlu melihat puluhan regulasi, cukup mengacu pada satu saja.
Akan tetapi, lagi-lagi ini akan harus melalui prosedur legislasi di parlemen. Sifat Omnibus Law yang palu gada (apa lu mau gua ada) itu membuatnya harus dibahas oleh berbagai komisi yang pastinya makan waktu lebih panjang.
Jadi, sekarang bola ada di pemerintah. Kira-kira apakah berbagai 'pemanis' untuk menarik investasi itu bisa dipercepat atau tidak? Kalau tidak, maka pelemahan konsumsi bakal sulit ditanggulangi.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/aji)
Baca: Makin Lambat, Kredit Perbankan Oktober 2019 Cuma Tumbuh 6,53%
Bagaimana caranya? Bisa dengan insentif fiskal.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan akan menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 25% menjadi 20%. Namun ini bukan langkah yang mudah, karena harus melalui amandemen UU PPh yang melibatkan DPR.
Pemerintah harus menyusun naskah akademik, dan kemudian DPR membuat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) serta mengundang masukan dari para pemangku kepentingan. Setelah proses itu kelar, baru bisa masuk masa pembahasan di komisi terkait. Proses pembahasan ini tentu memakan waktu.
Kemudian, Presiden Jokowi juga menjanjikan sebuah terobosan besar untuk menarik investasi bernama Omnibus Law. Nantinya, aturan ini akan mengumpulkan puluhan regulasi terkait investasi menjadi satu. Jadi investor tidak perlu melihat puluhan regulasi, cukup mengacu pada satu saja.
Akan tetapi, lagi-lagi ini akan harus melalui prosedur legislasi di parlemen. Sifat Omnibus Law yang palu gada (apa lu mau gua ada) itu membuatnya harus dibahas oleh berbagai komisi yang pastinya makan waktu lebih panjang.
Jadi, sekarang bola ada di pemerintah. Kira-kira apakah berbagai 'pemanis' untuk menarik investasi itu bisa dipercepat atau tidak? Kalau tidak, maka pelemahan konsumsi bakal sulit ditanggulangi.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(aji/aji)
Pages
Most Popular