Jokowi Mau Bangun 2.500 Km Tol Baru, Duitnya dari Mana Nih?

Tirta Citradi, CNBC Indonesia
31 October 2019 13:56
Ini Sumber Pendanaan Alternatif Pembiayaan Infrastruktur
Foto: Kendaraan melintas proyek pembangunan Jalan Tol Kunciran-Serpong di kawasan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (25/10/2019). (CNBC Indonesia/Andrean Kristianto)
Beberapa opsi pendanaan alternatif lain yang dapat ditempuh untuk membiayai proyek infrastruktur seperti :

Sekuritisasi Aset (Efek Beragun Aset)

Produk ini merupakan instrumen yang membungkus aset-aset yang tidak likuid sehingga dapat dijual sehingga mampu memberikan dana segar kepada pemilik aset tadi dan dapat mendukung operasional perusahaan.

Proses pembungkusan dan menjadikan aset tidak likuid menjadi likuid tersebut disebut sebagai sekuritisasi. Untuk membangun jalan tol sepanjang 2.500 Km, metode pembiayaan ini laik dicoba dengan menjaminkan pendapatan yang diperoleh dari operasional jalan tol

Reksa Dana Pendapatan Terbatas (RDPT)

Reksa dana penyertaan terbatas, atau biasa disebut juga reksa dana tujuan khusus, adalah wadah yang digunakan untuk pendanaan tertentu yang dibiayai oleh investor atau pemodal profesional (sophisticated investor), terutama proyek sektor riil dan infrastruktur.

Dana investasi infrastruktur (DINFRA)


Dinfra mirip dengan RDPT, karena tujuan investasi dari produk itu adalah infrastruktur. Namun, Dinfra lebih fleksibel karena proyek yang diinvestasikan dapat berupa proyek infrastruktur yang sudah berjalan maupun dari nol (greenfield). Penawaran kepada investor juga dapat dilakukan melakukan penawaran umum maupun penawaran terbatas.


Perpetual Bond


Perpetual bond, atau yang di luar negeri sering disebut 'perp bond' atau 'consol bond', adalah surat utang abadi atau yang tidak memiliki jatuh tempo. Sifat efek tersebut lebih condong seperti efek saham (ekuitas) dibanding efek utang atau obligasi sehingga tidak menambah jumlah utang perusahaan penerbit dalam laporan keuangan.



Dinamakan sebagai obligasi karena membayarkan kupon bunga secara bertahap layaknya surat utang jenis lain hingga waktu yang sebenarnya tidak terbatas.

Meskipun sifatnya tidak memiliki jatuh tempo, perusahaan penerbit masih dapat memiliki opsi untuk menariknya dari pasar dengan perjanjian call-able. Biasanya, opsi penarikan lebih dari 5 tahun sejak efek tersebut diterbitkan

Jadi kesimpulannya untuk mewujudkan keberlanjutan pembangunan infrastruktur di periode kedua dengan partisipasi swasta yang tinggi, pemerintah punya PR untuk buat regulasi terutama terkait penunjukan proyek yang lebih adil, memastikan proyek ditawarkan punya nilai ekonomis dan komersial serta juga perlu mendorong mekanisme pendanaan alternatif yang tak memberatkan APBN


TIM RISET CNBC INDONESIA (twg/twg)

Pages

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular