Jokowi Mau Bangun 2.500 Km Tol Baru, Duitnya dari Mana Nih?
Tirta Citradi, CNBC Indonesia
31 October 2019 13:56
Poin kedua yang menyebabkan keterlibatan swasta masih rendah adalah ketersediaan proyek yang bankable dan sesuai dengan profil risiko dan return yang diharapkan swasta.
Beberapa masalah terkait pendanaan proyek infrastruktur yang terjadi di kawasan Asia terutama Indonesia bukan karena tidak adanya dana melainkan lebih ke arah ketersediaan proyek yang bankable. Beberapa proyek dinilai masih susah untuk dikalkulasi keterukuran pendapatannya.
Hal tersebut juga terkait dengan proyek yang sesuai dengan profil risiko dan imbal hasil yang diinginkan oleh swasta.
Dari pengalaman lima tahun ini, swasta lebih tertarik ke proyek yang sudah jadi atau setengah jadi (brownfield) ketimbang yang baru mulai dari nol (greenfield) karena dinilai risikonya lebih rendah.
Salah satu risiko yang dihadapi oleh swasta ketika mengerjakan proyek infrastruktur yang dimulai dari nol adalah masalah seperti pembebasan lahan.
Menurut studi yang dilakukan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), isu pembebasan lahan menyumbang 30% dari seluruh masalah pembangunan infrastruktur.
Tentu profil risiko dan imbal hasil jadi pertimbangan penting bagi swasta mengingat proyek infrastruktur merupakan proyek yang menelan dana besar dengan imbal hasil yang lama.
Hingga saat ini investasi di jalan tol masih jadi primadona karena tingkat pengembaliannya terukur dengan jelas dibanding dengan proyek infrastruktur lain seperti pembangkit listrik. Karena setiap dua tahun sekali tarif tol naik dan berbanding terbalik dengan tarif listrik yang tidak tentu.
Ini semua ujung-ujungnya masalah aturan. Ke depan pemerintah perlu membuat racikan kebijakan yang lebih mendorong swasta untuk dapat berpartisipasi dengan cara lelang tender terbuka agar lebih kompetitif dan efisien.
Pemerintah juga perlu meninjau dan memastikan proyek-proyek yang ditawarkan merupakan proyek dengan nilai komersialisasi yang tinggi. Tidak hanya itu, stimulus yang diberikan seperti availability payment, viability gap fund serta project development fund juga harus dioptimalkan efektivitasnya.
Sumber pendanaan alternatif yang tidak membebani APBN pun perlu dilakukan karena selama ini pos anggaran infrastruktur naik terus dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.
BERLANJUT KE HALAMAN 3 >> (twg/twg)
Beberapa masalah terkait pendanaan proyek infrastruktur yang terjadi di kawasan Asia terutama Indonesia bukan karena tidak adanya dana melainkan lebih ke arah ketersediaan proyek yang bankable. Beberapa proyek dinilai masih susah untuk dikalkulasi keterukuran pendapatannya.
Hal tersebut juga terkait dengan proyek yang sesuai dengan profil risiko dan imbal hasil yang diinginkan oleh swasta.
Salah satu risiko yang dihadapi oleh swasta ketika mengerjakan proyek infrastruktur yang dimulai dari nol adalah masalah seperti pembebasan lahan.
Menurut studi yang dilakukan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), isu pembebasan lahan menyumbang 30% dari seluruh masalah pembangunan infrastruktur.
Tentu profil risiko dan imbal hasil jadi pertimbangan penting bagi swasta mengingat proyek infrastruktur merupakan proyek yang menelan dana besar dengan imbal hasil yang lama.
Hingga saat ini investasi di jalan tol masih jadi primadona karena tingkat pengembaliannya terukur dengan jelas dibanding dengan proyek infrastruktur lain seperti pembangkit listrik. Karena setiap dua tahun sekali tarif tol naik dan berbanding terbalik dengan tarif listrik yang tidak tentu.
Ini semua ujung-ujungnya masalah aturan. Ke depan pemerintah perlu membuat racikan kebijakan yang lebih mendorong swasta untuk dapat berpartisipasi dengan cara lelang tender terbuka agar lebih kompetitif dan efisien.
Pemerintah juga perlu meninjau dan memastikan proyek-proyek yang ditawarkan merupakan proyek dengan nilai komersialisasi yang tinggi. Tidak hanya itu, stimulus yang diberikan seperti availability payment, viability gap fund serta project development fund juga harus dioptimalkan efektivitasnya.
Sumber pendanaan alternatif yang tidak membebani APBN pun perlu dilakukan karena selama ini pos anggaran infrastruktur naik terus dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.
BERLANJUT KE HALAMAN 3 >> (twg/twg)
Pages
Most Popular