Jokowi Mau Bangun 2.500 Km Tol Baru, Duitnya dari Mana Nih?

Poin kedua yang menyebabkan keterlibatan swasta masih rendah adalah ketersediaan proyek yang bankable dan sesuai dengan profil risiko dan return yang diharapkan swasta.

Beberapa masalah terkait pendanaan proyek infrastruktur yang terjadi di kawasan Asia terutama Indonesia bukan karena tidak adanya dana melainkan lebih ke arah ketersediaan proyek yang bankable. Beberapa proyek dinilai masih susah untuk dikalkulasi keterukuran pendapatannya.

Hal tersebut juga terkait dengan proyek yang sesuai dengan profil risiko dan imbal hasil yang diinginkan oleh swasta.

Dari pengalaman lima tahun ini, swasta lebih tertarik ke proyek yang sudah jadi atau setengah jadi (brownfield) ketimbang yang baru mulai dari nol (greenfield) karena dinilai risikonya lebih rendah.

Salah satu risiko yang dihadapi oleh swasta ketika mengerjakan proyek infrastruktur yang dimulai dari nol adalah masalah seperti pembebasan lahan.

Menurut studi yang dilakukan oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), isu pembebasan lahan menyumbang 30% dari seluruh masalah pembangunan infrastruktur.

Tentu profil risiko dan imbal hasil jadi pertimbangan penting bagi swasta mengingat proyek infrastruktur merupakan proyek yang menelan dana besar dengan imbal hasil yang lama.

Hingga saat ini investasi di jalan tol masih jadi primadona karena tingkat pengembaliannya terukur dengan jelas dibanding dengan proyek infrastruktur lain seperti pembangkit listrik. Karena setiap dua tahun sekali tarif tol naik dan berbanding terbalik dengan tarif listrik yang tidak tentu.

Ini semua ujung-ujungnya masalah aturan. Ke depan pemerintah perlu membuat racikan kebijakan yang lebih mendorong swasta untuk dapat berpartisipasi dengan cara lelang tender terbuka agar lebih kompetitif dan efisien.

Pemerintah juga perlu meninjau dan memastikan proyek-proyek yang ditawarkan merupakan proyek dengan nilai komersialisasi yang tinggi. Tidak hanya itu, stimulus yang diberikan seperti availability payment, viability gap fund serta project development fund juga harus dioptimalkan efektivitasnya.

Sumber pendanaan alternatif yang tidak membebani APBN pun perlu dilakukan karena selama ini pos anggaran infrastruktur naik terus dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.




BERLANJUT KE HALAMAN 3 >> Beberapa opsi pendanaan alternatif lain yang dapat ditempuh untuk membiayai proyek infrastruktur seperti :

Sekuritisasi Aset (Efek Beragun Aset)

Produk ini merupakan instrumen yang membungkus aset-aset yang tidak likuid sehingga dapat dijual sehingga mampu memberikan dana segar kepada pemilik aset tadi dan dapat mendukung operasional perusahaan.

Proses pembungkusan dan menjadikan aset tidak likuid menjadi likuid tersebut disebut sebagai sekuritisasi. Untuk membangun jalan tol sepanjang 2.500 Km, metode pembiayaan ini laik dicoba dengan menjaminkan pendapatan yang diperoleh dari operasional jalan tol

Reksa Dana Pendapatan Terbatas (RDPT)

Reksa dana penyertaan terbatas, atau biasa disebut juga reksa dana tujuan khusus, adalah wadah yang digunakan untuk pendanaan tertentu yang dibiayai oleh investor atau pemodal profesional (sophisticated investor), terutama proyek sektor riil dan infrastruktur.

Dana investasi infrastruktur (DINFRA)


Dinfra mirip dengan RDPT, karena tujuan investasi dari produk itu adalah infrastruktur. Namun, Dinfra lebih fleksibel karena proyek yang diinvestasikan dapat berupa proyek infrastruktur yang sudah berjalan maupun dari nol (greenfield). Penawaran kepada investor juga dapat dilakukan melakukan penawaran umum maupun penawaran terbatas.


Perpetual Bond


Perpetual bond, atau yang di luar negeri sering disebut 'perp bond' atau 'consol bond', adalah surat utang abadi atau yang tidak memiliki jatuh tempo. Sifat efek tersebut lebih condong seperti efek saham (ekuitas) dibanding efek utang atau obligasi sehingga tidak menambah jumlah utang perusahaan penerbit dalam laporan keuangan.



Dinamakan sebagai obligasi karena membayarkan kupon bunga secara bertahap layaknya surat utang jenis lain hingga waktu yang sebenarnya tidak terbatas.

Meskipun sifatnya tidak memiliki jatuh tempo, perusahaan penerbit masih dapat memiliki opsi untuk menariknya dari pasar dengan perjanjian call-able. Biasanya, opsi penarikan lebih dari 5 tahun sejak efek tersebut diterbitkan

Jadi kesimpulannya untuk mewujudkan keberlanjutan pembangunan infrastruktur di periode kedua dengan partisipasi swasta yang tinggi, pemerintah punya PR untuk buat regulasi terutama terkait penunjukan proyek yang lebih adil, memastikan proyek ditawarkan punya nilai ekonomis dan komersial serta juga perlu mendorong mekanisme pendanaan alternatif yang tak memberatkan APBN



TIM RISET CNBC INDONESIA