Begini Masa Depan DKI Usai Tanggalkan Status Ibu Kota
Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia
26 September 2019 09:30
Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan meskipun Ibu Kota Negara (IKN) bukan lagi berada di Jakarta, tapi Jakarta akan tetap menjadi kota pusat kegiatan ekonomi, bisnis dan keuangan.
Komitmen Jakarta sebagai kota pusat kegiatan ekonomi dan bisnis itu sejalan dengan rencana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) selaku pihak pemerintah pusat yang menjadi koordinator pemindahan IKN.
"Kami menyambut baik usulan itu dan berharap Jakarta bisa menjadi kota yang ramah lingkungan," kata Anies di Kompleks Parlemen, Rabu (25/9/2019).
Mantan Menteri Pendidikan itu mengatakan lahan-lahan di kawasan Jakarta bisa menjadi paru-paru kota. Pasalnya saat ini, menurut catatan Pemprov DKI, Jakarta sudah kekurangan ruang terbuka hijau (RTH) sampai 92%.
Dengan kondisi RTH yang seperti itu, lanjut Anies maka tak heran Jakarta dilanda banjir di mana-mana lantaran air hujan tidak masuk ke tanah. Dia berharap, beberapa area di Jakarta bisa menjadi paru-paru kota sehingga bisa mengatasi curah hujan tinggi.
"Lahan-lahan kawasan di Jakarta bisa menjadi paru-paru kota. Sebagian bisa menjadi kantor-kantor, tapi kami mengusulkan juga sebagian itu bisa menjadi ruang terbuka hijau," kata dia.
Anies juga optimistis bahwa pembangunan di Jakarta tidak akan terganggu. Pasalnya Presiden Joko Widodo sudah berkomitmen melalui surat presiden, dan sudah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Bahwa rencana pemindahan Ibu Kota tidak mengurangi rencana pembangunan Jakarta. Komitmen untuk membangun Jakarta jalan terus. Dan itu sudah ditegaskan oleh Bapak Presiden," ungkapnya.
Adapun pemerintah, dalam hal ini Bappenas, memiliki rencana untuk membentuk Jakarta menjadi Urban Regeneration di mana konsep ini akan membuat cakupan layanan air bersih di Jakarta bisa mencapai 100%, pengelolaan transportasi yang lebih baik, dan perbaikan lainnya.
Ini skema pendanaan pemindahan Ibu Kota
Komitmen Jakarta sebagai kota pusat kegiatan ekonomi dan bisnis itu sejalan dengan rencana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) selaku pihak pemerintah pusat yang menjadi koordinator pemindahan IKN.
"Kami menyambut baik usulan itu dan berharap Jakarta bisa menjadi kota yang ramah lingkungan," kata Anies di Kompleks Parlemen, Rabu (25/9/2019).
Mantan Menteri Pendidikan itu mengatakan lahan-lahan di kawasan Jakarta bisa menjadi paru-paru kota. Pasalnya saat ini, menurut catatan Pemprov DKI, Jakarta sudah kekurangan ruang terbuka hijau (RTH) sampai 92%.
Dengan kondisi RTH yang seperti itu, lanjut Anies maka tak heran Jakarta dilanda banjir di mana-mana lantaran air hujan tidak masuk ke tanah. Dia berharap, beberapa area di Jakarta bisa menjadi paru-paru kota sehingga bisa mengatasi curah hujan tinggi.
"Lahan-lahan kawasan di Jakarta bisa menjadi paru-paru kota. Sebagian bisa menjadi kantor-kantor, tapi kami mengusulkan juga sebagian itu bisa menjadi ruang terbuka hijau," kata dia.
Anies juga optimistis bahwa pembangunan di Jakarta tidak akan terganggu. Pasalnya Presiden Joko Widodo sudah berkomitmen melalui surat presiden, dan sudah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Bahwa rencana pemindahan Ibu Kota tidak mengurangi rencana pembangunan Jakarta. Komitmen untuk membangun Jakarta jalan terus. Dan itu sudah ditegaskan oleh Bapak Presiden," ungkapnya.
Adapun pemerintah, dalam hal ini Bappenas, memiliki rencana untuk membentuk Jakarta menjadi Urban Regeneration di mana konsep ini akan membuat cakupan layanan air bersih di Jakarta bisa mencapai 100%, pengelolaan transportasi yang lebih baik, dan perbaikan lainnya.
Ini skema pendanaan pemindahan Ibu Kota
(tas) Next Article Proses Pemindahan Ibu Kota Baru Tunggu Herd Immunity Covid-19
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular