Proses Pemindahan Ibu Kota Baru Tunggu Herd Immunity Covid-19

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mengatakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru akan dimulai pada tahun 2024. Pemindahan akan dilakukan secara bertahap. Bagaimana persiapan pemerintah dalam memindahkannya? Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso secara eksklusif menjelaskan rencana pemindahan IKN di Kalimantan Timur.

Suharso menjelaskan masterplan IKN di Kalimantan Timur sudah diselesaikan pada tahun lalu. Saat ini pemerintah masih menyusun pelaksanaan pemindahannya. Mulai dari drainase, batas wilayah, titik utama atau core pembangunan IKN yang seluas 5.600 hektare sudah ditentukan.

"Kemudian kita mulai dari mana, itu semua kita sudah siapkan. Dan sistem kota seperti apa, kita menganut small city dan seterusnya. Jadi sudah disiapkan hal semacam ini," jelas Suharso dalam Program Closing Bell CNBC Indonesia TV kemarin, dikutip Jumat (19/3/2021).

Pilihan Redaksi Tanda Bahagia Belum Terlihat dari Pajak 0% Mobil, Kok Bisa? Plaza Ambarukmo Jogja Tutup, Ternyata Sudah Diduga Sebelumnya

Hanya saja, proses persiapan pemindahan dan pembangunan kata Suharso masih terbatas, karena pandemi Covid-19. Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur ini kata Suharso juga sebagai salah satu langkah untuk memulihkan ekonomi nasional.

Dengan adanya pembangunan dan pemindahan IKN ini, kata Suharso akan mengerek pertumbuhan ekonomi dan dapat menciptakan hingga 140 ribu lapangan pekerjaan. Namun, pemindahan dan pembangunan IKN ini akan dilakukan setelah RI mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity tercapai.

"Kita mau menunggu herd immunity, akan tercapai selama 15 bulan atau Maret 2022. Maka didapatkan kira-kira berapa yang harus kita lakukan vaksinasi (untuk) dipercepat, (agar) menggerakkan mobilisasi. Dengan demikian, kita berani untuk memulai pemindahan ini," ujarnya.

Lahan yang akan dibangun untuk pembangunan IKN di Kalimantan Timur, kata Suharso juga merupakan lahan berpenduduk dan tidak perlu diambil alih oleh pemerintah. Justru masyarakat yang masih tinggal di lahan IKN harus merasakan dampak positif dari pemindahan IKN.

"Lahan nggak ada yang perlu dibebaskan, karena lahan itu sudah perkampungan, dan perkampungan itu akan kita perbaiki dan jadi bagian ibu kota negara," jelas Suharso.

"Jadi, secara fisik sebenarnya kita siap untuk membangun itu. Bahkan kita sudah menentukan titik 0-nya dimana, dimana Istana Presiden itu akan dibangun. Dengan demikian bisa dibangun bertahap," kata Suharso melanjutkan.

Untuk diketahui, Ibu Kota Negara akan dipindahkan dari DKI Jakarta ke Kabupaten Penajam Paser Utara & Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur.

Pembangunan IKN Tak Akan Ganggu APBN

Suharso menekankan, pembangunan IKN ke Kalimantan Timur tidak akan mengganggu arus kas Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN). Karena pembangunan IKN dipastikan akan dibangun melalui berbagai skema kerja sama dengan perusahaan nasional lainnya.

"APBN tidak akan diganggu banyak2 dalam hal ini. [...] Karena kita akan menggerakkan swasta nasional untuk mau membangun ibu kota negara," jelas Suharso.

Pemerintah kata Suharso akan mendahulukan para pengusaha swasta nasional, dibandingkan asing untuk diajak kerjasama dalam pembangunan IKN.

Adapun proyek yang akan ditawarkan di antaranya pembangunan perumahan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), gedung-gedung perkantoran, dan sebagainya. Berbagai skema kerja sama dengan pengusaha juga sudah dipersiapkan.

"Akan lebih baik kita tawarkan dulu pada pengusaha-pengusaha nasional yang mungkin mereka sendiri punya partner asing. Kalau mereka punya partner asing, akan lebih pas dengan bahasa B to B (Business to business) untuk bersama-sama membangun ibu kota negara," ujarnya.

"Ada yang sifatnya build, lease, and transfer. Ada yang sifatnya KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha). Ada yang sifatnya itu investasi langsung. Berbagai (jenis skema yang ditawarkan)," ujarnya lagi.

Sebelumnya, Pembangunan IKN di Kalimantan Timur, kata Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata membutuhkan dana mencapai Rp 500 triliun hingga 2024. Dengan adanya keterlibatan swasta dalam pembangunan perumahan dan perkantoran, tentu akan mengurangi beban APBN.

"Kalau secara keseluruhan, sampai 2024 diperkirakan hampir sekitar Rp 500 triliun. Itu investasi yang bisa dilakukan atau bisa ditawarkan ke swasta ataupun jadi kewajiban pemerintah," ungkapnya.

Perkiraan kebutuhan anggaran pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang bisa mencapai Rp 500 triliun, diketahui lebih besar dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang diperoleh CNBC Indonesia, pembangunan Ibu Kota Negara ini akan memakan biaya Rp 466,98 triliun.

Secara rinci, APBN akan membiayai Rp 91,29 triliun dan melalui KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) Rp 252,46 triliun. Adapun pendanaan dari Badan Usaha ditargetkan Rp 123,23 triliun.

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article RI Pindah Ibu Kota, Ekonom: Di Brasil Hasilnya Area Kumuh