Belum Jelas & Buru-buru, Proyek Ibu Kota Baru Dikritik DPR!

Jakarta, CNBC Indonesia - Bappenas mengungkapkan bahwa pemindahan ibu kota sudah dialokasikan dalam belanja barang yang mencapai Rp 930,16 miliar untuk tahun anggaran 2022.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan dari pagu indikatif Bappenas pada 2022 sebesar Rp 1,37 triliun. Di mana 54,3% untuk program pembangunan nasional, 45,7% untuk program dukungan manajamen.

Berdasarkan jenis belanja, terbesar adalah untuk belanja barang 67,6% atau sebesar Rp 930,16 miliar, belanja modal 3,8% atau setara Rp 52,78 miliar, dan sisanya adalah belanja pegawai sebesar 28,6% atau sebesar Rp 329,95 miliar.

"Kementerian Bappenas itu heavy-nya adalah di belanja barang, karena kegiatan-kegiatan yang perlu dibiayai," jelas Suharso dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (9/6/2021).

Baca: Bung Karno dan Tambang Rakyat Bagi Marhaen Milenial Indonesia

Komponen belanja barang difokuskan untuk melaksanakan kegiatan prioritas antara lain, penyusunan RKP 2023, koordinasi pelaksanaan rencana pemindahan ibukota negara, kajian model dalam rangka penyusunan rekomendasi, serta satu data Indonesia.

Kendati demikian, berdasarkan bahan paparan Suharso, rencana pemindahan ibu kota negara di tahun depan hanya akan berfokus untuk koordinasi pelaksanaan. Artinya, pemerintah belum akan mulai membangun IKN di tahun depan.

Anggota Komisi XI DPR RI. Salah satunya Putri Anetta Komarudin, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Golkar, juga mempertanyakan kepada Suharso mengenai kajian ibu kota negara yang selama ini dilakukan Bappenas. Sebab menurutnya, hasil kajian itu juga tak pernah dibuka ke publik.

Putri juga mempertanyakan mengapa di tahun depan anggaran ibu kota negara hanya difokuskan untuk membangun komunikasi publik.

"Sepanjang 2020 Bappenas telah melakukan studi, masterplan ibu kota negara, superhub transportasi dan kajian hukum, bisa disampaikan kepada kami pak hasilnya seperti apa? Atas hasil kajian tersebut, bagaimana keberlanjutannya?" tuturnya.

"Mengapa 2022 yang didorong hanya untuk sekretaris dan operasional komunikasi publik ibu kota negara, pak?" kata Putri melanjutkan.

Baca: Awas, Ada 'Bom' yang Bakal Lumpuhkan Ekonomi Dunia

Dalam rapat tersebut, anggota dewan dari Fraksi Partai Nasdem dan Partai Demokrat juga melontarkan kritik terhadap rencana tersebut. Didi Irawadi Syamsuddin dari Fraksi Demokrat menganggap proyek tersebut tergesa-gesa. Apalagi sekarang fokus pemerintah adalah menangani pandemi covid.

"Kembali lagi pertanyaan kami apakah di masa pandemi, di masa ekonomi sedang sulit sekarang ini apakah kita harus tergesa-gesa untuk memindahkan ibu negara segera? Apakah prioritas hari ini, saat ini, mungkin beberapa tahun ke depan, bagaimana kita memulihkan ekonomi, menyelamatkan orang miskin yang makin meningkat di Indonesia, kesejahteraan yang semakin menurun, pengangguran semakin meningkat," paparnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga memastikan anggaran pembangunan ibu kota negara akan masuk dalam APBN 2022. Dia menilai ibu kota baru tersebut memiliki peran penting bagi Indonesia, salah satunya pemerataan pembangunan.

Kendati demikian, Sri Mulyani mengatakan pembangunan ibu kota negara juga harus mempertimbangkan kemampuan dari keuangan negara. Apalagi saat ini pemerintah juga tengah fokus untuk memulihkan perekonomian nasional.

(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Proses Pemindahan Ibu Kota Baru Tunggu Herd Immunity Covid-19