Darmin Beberkan Solusi Masalah Klasik RI, Birokrasi Perizinan
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
14 September 2019 17:02
Jakarta, CNBC Indonesia - Urusan perizinan masih jadi pekerjaan rumah pemerintah. Hal tersebut belakangan dinilai sebagai penghambat investasi di RI.
Menko Perekonomian Darmin Nasution membeberkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penyederhanaan perizinan. Dalam beberapa kesempatan, Darmin bilang, bahwa Jokowi menyesalkan masih rumitnya mengurus perizinan.
"Yang sering dicontohkan, Pak Presiden bilang [urus] IMB [izin mendirikan bangunan] itu susahnya bukan main. Tapi setelah dapat, dia tambah-tambah kesana-kemari kita tidak tahu," kata Darmin di sela acara Indotrans Ekspo 2019 di Jakarta Convention Center (JCC) Sabtu (14/9/2019).
Menko Perekonomian Darmin Nasution membeberkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penyederhanaan perizinan. Dalam beberapa kesempatan, Darmin bilang, bahwa Jokowi menyesalkan masih rumitnya mengurus perizinan.
"Yang sering dicontohkan, Pak Presiden bilang [urus] IMB [izin mendirikan bangunan] itu susahnya bukan main. Tapi setelah dapat, dia tambah-tambah kesana-kemari kita tidak tahu," kata Darmin di sela acara Indotrans Ekspo 2019 di Jakarta Convention Center (JCC) Sabtu (14/9/2019).
Ucapan tersebut menggambarkan betapa lemahnya pengawasan dari pemerintah. Artinya, suatu pihak yang sudah mengantongi izin tertentu, pelaksanaan atas izin itu kemudian kurang diperhatikan sehingga rentan diselewengkan.
"Ke depan perizinan disederhanakan tapi kita fokus pada monitoring,pengawasan. Sehingga orang mudah berusaha, dan bisa dengan baik dan benar," urainya.
Dengan begitu, upaya pemerintah yang sedang menyiapkan penyederhanaan perizinan besar-besaran dibarengi dengan perubahan paradigma. Cara-cara lama tak lagi dipakai.
"Kalau di masa lalu kita sangat fokus pada izin yang ketat. Setelah susah payah mengurus perizinan, biasanya kita sudah tidak terlalu peduli apa yang dia kerjakan," tandasnya.
BERSAMBUNG KE HALAMAN 2 >>>>>>>
Sebelumnya, Jokowi memiliki penilaian tersendiri terhadap sistem perizinan investasi di Indonesia yang menurutnya masih terbilang sangat 'birokrat'.
Hal tersebut dikemukakan Jokowi di depan para menteri Kabinet Kerja saat memimpin rapat terbatas dengan topik Perbaikan Ekosistem Investasi di Kantor Presiden, Jakarta.
"Perizinan berinvestasi di negara kita betul-betul prosedural, terlalu banyak aturan, terlalu banyak UU-nya, berbelit-belit," kata Jokowi, Rabu (11/9/2019).
"Bukan hanya sulit diprediksi tapi juga terlalu banyak diskresi-diskresi yang dilakukan kementerian, sehingga selalu berubah-ubah," tegasnya.
Jokowi mengaku sampai saat ini masih kerap kali menerima keluhan dari para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, terkait perizinan investasi yang rumit.
Situasi ini, kata Jokowi, dikhawatirkan akan memberikan citra negatif terhadap investor. Apalagi, negara-negara lain sudah gencar melakukan perbaikan untuk menarik arus investasi.
"Situasi yang mereka hadapi akan memberikan citra yang negatif, [...] karena dibandingkan dengan negara lain, mereka perizinan jauh lebih cepat, jauh lebih sederhana dan juga memberikan insentif yang jauh lebih menarik," katanya.
(dob/dob) Next Article Ini Biang Kerok yang Bikin Aturan di RI Ribet Bukan Main!
Most Popular