Miris! Masih ada Pemda yang Lambat Urus Perizinan Usaha

News - Yanurisa Ananta, CNBC Indonesia
30 April 2019 11:47
Meski tidak semua pemda, Darmin menyebut masih ada beberapa pemda yang belum responsif.
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengkritik pemerintah daerah (pemda) yang masih lambat dalam merespons perizinan perusahaan melalui Online Single Submission (OSS). Meski tidak semua pemda, Darmin menyebut masih ada beberapa pemda yang belum responsif.

"Pemerintah menyadari bahwa perlu dilakukan reformasi besar-besaran dalam perizinan perusahaan. Belum sempurna benar tapi perubahan besar sudah terjadi dengan kita ciptakan OSS. Tapi respons pemda masih kadang-kadang masih belum responsif. Belum cepat," kata Darmin dalam sambutannya di HSBC Economic Update di Jakarta, Selasa (30/4/2019).




Hal itu disampaikan Darmin dalam konteks kebijakan yang sedang dan sudah dilakukan pemerintah Indonesia empat setengah tahun terakhir. Darmin menyampaikan setidaknya ada tiga kebijakan yang tengah disiapkan pemerintah saat ini, salah satunya OSS.

"Walaupun ada tekanan pada tahun keempat, tetap terlihat ekonomi kita bisa resilient," ujar Darmin.

Miris! Masih ada Pemda yang Lambat Urus Perizinan UsahaFoto: Konferensi Pers EU Sawit, 18 Maret 2019 di Gedung Kemenko Perekonomian.


Darmin menambahkan Indonesia saat ini memerlukan peta digital untuk menetapkan izin lokasi usaha. Namun sayangnya dari 514 kabupaten/kota hanya 50 kabupaten/kota yang memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

OSS, lanjut Darmin, tidak hanya membutuhkan RDTR tapi juga memerlukan RDTR dalam bentuk peta digital. Sementara, dari 50 kabupaten/kota yang memiliki RDTR hanya 10 yang memiliki peta digital.

"Jadi kalau mau urus izin usaha di OSS yang pertama adalah administrasi dan juga izin lokasi. Izin lokasi tidak bisa diberikan kalau RDTR-nya tidak ada. Sehingga dalam kemungkinan yang tadinya kita harapkan sudah betul-betul online total, beberapa masih offline," kata Darmin.



Selain OSS, pemerintah juga menyiapkan fasilitas fiskal. Darmin mengatakan, pemerintah telah merumuskan tax holiday untuk 200 kegiatan industri.

"Anda masuk dalam 200 kegiatan itu Anda pasti dapat [tax holiday] tidak usah ke Dirjen Pajak (Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan) bahkan dalam waktu tiga bulan ini Anda dapat jawaban dari OSS," ujar Darmin.

Seluruh kebijakan itu disiapkan pemerintah di tengah gejolak ekonomi yang terjadi tahun lalu. Darmin menekankan Indonesia cukup kuat di tengah perang dagang, normalisasi kebijakan moneter, dan perubahan harga komoditas.

Simak video terkait OSS di bawah ini.

[Gambas:Video CNBC]


(miq/miq)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading