Darmin Beberkan Solusi Masalah Klasik RI, Birokrasi Perizinan
Muhammad Choirul Anwar, CNBC Indonesia
14 September 2019 17:02
Sebelumnya, Jokowi memiliki penilaian tersendiri terhadap sistem perizinan investasi di Indonesia yang menurutnya masih terbilang sangat 'birokrat'.
Hal tersebut dikemukakan Jokowi di depan para menteri Kabinet Kerja saat memimpin rapat terbatas dengan topik Perbaikan Ekosistem Investasi di Kantor Presiden, Jakarta.
"Perizinan berinvestasi di negara kita betul-betul prosedural, terlalu banyak aturan, terlalu banyak UU-nya, berbelit-belit," kata Jokowi, Rabu (11/9/2019).
"Bukan hanya sulit diprediksi tapi juga terlalu banyak diskresi-diskresi yang dilakukan kementerian, sehingga selalu berubah-ubah," tegasnya.
Jokowi mengaku sampai saat ini masih kerap kali menerima keluhan dari para investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, terkait perizinan investasi yang rumit.
Situasi ini, kata Jokowi, dikhawatirkan akan memberikan citra negatif terhadap investor. Apalagi, negara-negara lain sudah gencar melakukan perbaikan untuk menarik arus investasi.
"Situasi yang mereka hadapi akan memberikan citra yang negatif, [...] karena dibandingkan dengan negara lain, mereka perizinan jauh lebih cepat, jauh lebih sederhana dan juga memberikan insentif yang jauh lebih menarik," katanya.
Pages
Most Popular